Refleksi Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023

Jakarta, 20 Oktober 2023 – Berpindahnya tongkat kepemimpinan ASEAN pada Laos menandakan berakhirnya kepemimpinan Indonesia di kawasan ASEAN. Sejumlah kemajuan seperti adanya kerjasama dengan pihak eksternal non ASEAN, serta adanya beberapa peluang kerjasama antar negara anggota ASEAN menjadi satu catatan baik. Namun, catatan baik ini belum diimbangi dengan meningkatnya komitmen untuk menahan laju perubahan iklim yang dampaknya kian terasa.

Dalam Diskusi Publik Refleksi Kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023: Menuju Regional Frontrunner dalam Isu Iklim dan Transisi Energi, Wira Agung Swadana, Program Manajer Ekonomi Hijau Institute for Essential Services Reform (IESR), menyatakan bahwa selama masa kepemimpinan Indonesia, kerjasama atau aksi yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN masih yang bersifat infrastruktur. 

“Hasil dari KTT ASEAN 2023 dan pertemuan terkait energi dan iklim lainnya, bisa dilihat masih kurang fokus terhadap isu energi terbarukan. Misalnya saja belum ada komitmen bersama untuk peningkatan pembangunan ekosistem energi surya atau hydro power yang lebih bersih,” kata Wira.

Selain ekosistem untuk energi terbarukan, Wira juga mengatakan beberapa isu yang ‘luput’ dari perhatian para petinggi negara ASEAN seperti isu bahan mineral kritis (critical mineral), dan transportasi elektrik yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Moekti Handajani (Kuki) Soejachmoen, menjelaskan fenomena tingginya kontribusi emisi dari sektor energi di negara-negara ASEAN.

“Energi merupakan engine untuk pembangunan, maka jika pembangunan masih menggunakan pola pengadaan energi dengan skema business as usual (tinggi fosil-red), emisi pasti akan naik signifikan. Di satu sisi seluruh negara anggota ASEAN butuh melakukan pembangunan namun harus menjaga emisinya,” jelas Kuki.

Kuki kemudian menambahkan bahwa dibutuhkan peran teknologi yang memungkinkan untuk tetap melakukan pembangunan dan menjaga jumlah emisi yang dilepas tetap rendah. Pemanfaatan teknologi ini akan membawa konsekuensi finansial.

Dengan melihat permasalahan ini, Kuki menekankan penting bagi ASEAN sebagai satu kesatuan kawasan untuk menyusun strategi komprehensif untuk mencapai target NDC tiap-tiap negara dan mendorong tercapainya Net Zero Emission. Dari strategi tersebut dapat dikelompokkan aksi-aksi mitigasi yang dapat dikerjakan sendiri, yang membutuhkan dukungan keuangan internasional, yang unit reduksi emisinya dapat dijual dan yang perlu tambahan pembelian unit reduksi emisi. 

Koordinator Diplomasi Energi dan Iklim IESR, Arief Rosadi menyoroti kecenderungan ASEAN yang terkesan lambat dalam mengambil posisi-posisi diplomasi strategis sehingga menciptakan berbagai kesenjangan (gaps) seperti kesenjangan kelembagaan, kesenjangan ambisi, kesenjangan implementasi, dan kesenjangan partisipasi. Menurutnya Indonesia dapat menggunakan posisinya untuk menguatkan diplomasi iklim dan energinya serta berkontribusi pada pembenahan kesenjangan di ASEAN 

“Peningkatan ambisi iklim dalam penguatan strategi diplomasi iklim dan energi Indonesia menjadi modalitas bagi Indonesia untuk mendorong hal yang sama di negara lainnya di tingkat regional, bilateral maupun multilateral. Selain itu pembenahan kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan mendorong penyelesaian kesenjangannya di tingkat regional dalam proses internal ASEAN,” imbuh Arief.

ISFO 2023: Peluang Pembiayaan Non Publik untuk Transisi Energi

press release

Jakarta, 18 Oktober 2022- Indonesia membutuhkan pembiayaan yang signifikan untuk mencapai target nir emisi pada 2050 sesuai Persetujuan Paris. Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui laporan terbarunya, Indonesia Sustainable Finance 2023 mengkaji bahwa selain mengoptimalisasi pembiayaan publik, pemerintah Indonesia juga perlu segera memobilisasi investasi non-pemerintah dengan menetapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem investasi yang menarik.  

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR pada peluncuran laporan terbaru IESR, Indonesia Sustainable Finance (ISFO) 2023 (17/10) mengungkapkan pemerintah Indonesia perlu melakukan  upaya yang transformatif dan masif untuk  melakukan dekarbonisasi secara menyeluruh pada sistem energi dengan menghimpun dana dengan total sekitar USD 1,2 triliun pada 2050. Berdasarkan kajian IESR & Universitas Maryland, biaya pengakhiran 9,2 GW PLTU pada periode 2022-2030 membutuhkan sekitar USD 4,6 milyar. Selain itu, pensiun dini seluruh PLTU pada 2045 dengan usia rata-rata 20 tahun memerlukan USD 28 miliar untuk kompensasi aset terbengkalai (stranded asset) dan biaya decommissioning (penutupan) pembangkit. 

Menurutnya, upaya pengakhiran masa operasional PLTU harus dibarengi dengan peningkatan penambahan pembangkit energi terbarukan, penguatan jaringan transmisi dan distribusi dan efisiensi energi secara besar-besaran. 

“Pada periode 2022 – 2023 saja dibutuhkan USD 135 miliar untuk pensiun PLTU, penambahan energi terbarukan, pengembangan transmisi dan distribusi, energy storage, dan efisiensi energi,,” jelasnya. 

Sementara, berdasarkan temuan ISFO 2023, porsi anggaran pemerintah hanya akan mampu mengalokasikan 0,83% dari total kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025, apabila mengacu pada rata-rata alokasi anggaran mitigasi perubahan iklim Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM pada tahun 2018-2020 sebesar USD 67 juta per-tahun.

Farah Vianda, salah satu Penulis ISFO 2023 mengungkapkan tren yang sama juga berlangsung ke tingkat provinsi. Ia mencontohkan Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang paling banyak mendukung pengembangan energi terbarukan, namun keterbatasan fiskal membuat Jawa Tengah hanya mengalokasikan lebih rendah dari 0,1% dari total APBD yang tersedia. 

“Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mencari pembiayaan di luar APBD. Upaya yang sama juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni dengan memperluas sumber pendanaan untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan,” tandasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan sejauh ini alokasi APBN masih terkonsentrasi untuk mendukung aktivitas energi fosil, diantaranya dengan membelanjakan 5% dari APBN sepanjang tahun 2021 untuk kebutuhan subsidi energi fosil, dan 20,8% subsidi dari APBN apabila proyeksi Kementerian Keuangan terkait kebutuhan subsidi energi sebesar Rp649 triliun di tahun 2022 terealisasikan. Tidak hanya itu, ketergantungan Indonesia pada batubara akan menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan instrumen keuangan campuran (blended finance) Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism).

“Saat ini Indonesia sedang mengalami kelebihan pasokan listrik yang membuat PLN enggan membangun pembangkit energi terbarukan. Sementara di sisi lain, investor dalam platform ETM ini justru ingin mendorong pengembangan energi terbarukan,” jelas Farah.

Menyoal pembiayaan transisi energi melalui pajak karbon, Ichsan Hafiz Loeksmanto, Penulis Utama ISFO 2023, memaparkan meski sudah merencanakan untuk menerapkan pajak karbon, dan mekanisme cap & trade (batasi dan dagangkan) pada 92 unit PLTU batubara pada 2022, namun penerimaan pajak karbon tersebut bersifat tidak earmarked. Artinya, penggunaan penerimaan pajak karbon belum dikhususkan untuk pembiayaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.. 

“Pemerintah perlu memastikan alokasi pendapatan pajak karbon untuk mitigasi & adaptasi iklim, dan jaring pengaman sosial. Selain itu, perlu pula transparansi publik mengenai pembayaran pajak karbon dan transaksi karbon,” ujar Ichsan.

Menyoroti dukungan internasional, berdasarkan hitungan IESR dalam ISFO 2023 terdapat potensi pendanaan dari internasional sebesar USD 13,1 miliar atau 35,4% dari total proyeksi kebutuhan pembiayaan sebesar USD 36.95 miliar pada tahun 2025.

“Janji yang disuarakan oleh sembilan negara untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui berbagai instrumen pembiayaan dan dukungan teknis cukup menjadi sinyal positif dari dunia internasional terkait transisi energi di Indonesia,” jelas Ichsan.

Salah satu pembiayaan yang dapat didorong dari sektor swasta adalah dari lembaga keuangan Indonesia, dengan meningkatnya desakan publik untuk mengalihkan pembiayaan ke energi bersih. Namun hingga 2021, lembaga keuangan terutama bank umum domestik di Indonesia hanya membiayai proyek energi terbarukan secara terbatas. ISFO 2023 mencatat pembiayaan energi terbarukan hanya menyumbang 0,9%-5,5% dari total portofolio berkelanjutan empat bank umum domestik dengan total nilai aset tertinggi pada tahun 2021 yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA.

“Agar alokasi kredit energi terbarukan dari sektor perbankan dapat meningkat maka pemerintah perlu menyiapkan pedoman yang komprehensif untuk mendorong alokasi kredit untuk energi terbarukan, meningkatkan peluang kredit usaha dari bank (bankability) proyek energi terbarukan, dan meningkatkan kesadaran, dan kepercayaan investor domestik untuk berinvestasi di energi terbarukan,” jelasnya. 

Selain mekanisme pajak karbon, dukungan lembaga keuangan di Indonesia, pembiayaan internasional, ISFO 2023 juga membahas taksonomi hijau, obligasi hijau, dan sukuk hijau sebagai bagian dari peluang menarik pembiayaan transisi energi di Indonesia.

Laporan Indonesia Sustainable Finance 2023 merupakan laporan utama IESR yang diluncurkan perdana pada 2022. Sejak 2018, IESR secara konsisten telah melaporkan perkembangan transisi energi di Indonesia melalui laporan Indonesia Clean Energy Outlook dari 2017 hingga 2019, yang kemudian bertransformasi menjadi Indonesia Energy Transition Outlook pada 2020. Laporan ISFO 2023 dapat diunduh pada s.id/ISFO2023.