Setelah Inventarisasi Global COP28: Mendekarbonisasi Sektor Energi di Asia Tenggara Menuju Pasca Visi ASEAN 2025

Jakarta, 26 April 2024 – COP28 telah mengadopsi hasil Global Stocktake Pertama (GST1) di proses UNFCCC yang menilai progres Persetujuan Paris (2015) melalui inventarisasi dan menilai kebijakan iklim negara Nationally Determined Contributions (NDCs). Hasilnya, jika semua komitmen iklim negara pihak UNFCCC dilaksakan, temperature suhu global akan mencapai 2.1 to 2.8 derajat Celsius. Meskipun saat ini kebijakan iklim tidak cukup untuk mengatasi permasalahan iklim globa, mendorong dekarbonisasi sektor industri termasuk sektor pembangkit, transportasi, dan bangunan hingga pertengahan abad ini dapat berkontribusi terhadap aksi mitigasi perubahan iklim, mempertimbangkan sektor energi berkontribusi terhadap emisi global sebesar 79% (IPCC AR6 Report, 2023).

Sebagai negara pihak UNFCCC, Negara Anggota ASEAN (AMS) juga telah sepakat untuk mendukung transisi yang adil, teratur dan terukur dari bahan bakar fosil dalam sistem energi. Termasuk meningkatkan energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan menggandakan efisiensi energi pada tahun 2030, menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap, menghapus subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, dan mengurangi emisi dari sektor transportasi. Hasil GST Pertama ini dapat digunakan sebagai titik tolak untuk memperkuat progres regional menuju target energi terbarukan yang lebih ambisius dalam Visi ASEAN Pasca 2025.

Meskipun negara-negara AMS telah menunjukkan komitmen mereka terhadap isu-isu transisi iklim dan energi, dukungan AMS terhadap agenda transisi energi yang sejalan dengan Perjanjian Paris dapat lebih diperkuat dengan ambisi yang lebih besar (Eco, 2022-24). Merujuk laporan IRENA (2022), ASEAN memiliki potensi energi terbarukan yang signifikan yaitu sekitar 17 Terawatt. ASEAN dapat mencapai kondisi net-zero dengan 90% – 100% energi terbarukan pada tahun 2050 (IRENA dan ACE, 2022). 

Meskipun Asia Tenggara ini memiliki potensi energi terbarukan yang signifikan, perlu dicatat bahwa Rencana Aksi Kerja Sama ASEAN di Bidang Energi (APAEC) (2016-2025) menetapkan target relatif mudah dicapai yaitu 35% kapasitas terpasang (installed capacity) dan 23% bauran energi (energy mix) pada tahun 2025. Saat ini, hanya 28,2 GW tenaga surya dan angin skala utilitas yang dihasilkan di ASEAN (GEM, 2024), yang menunjukkan bahwa potensi energi terbarukan di kawasan ini sebagian besar masih belum dimanfaatkan.

Perlu juga dicatat bahwa beberapa Negara Anggota ASEAN (AMS), seperti Vietnam, Singapura, Indonesia, Filipina, dan Thailand, memiliki kebijakan yang memberi ruang bagi bahan bakar fosil terus berkembang (Climate Action Tracker, 2024), termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang menyumbang sekitar 13 GW dari 18,8 GW PLTU baru yang ada di project pipeline (Mongabay, 2023), dan tetap mengizinkan pembangunan PLTU hingga tahun 2030 (Climate Home News, 2023). Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan percepatan dalam implementasi transisi energi ASEAN. 

Sebagai tambahan, Asia Tenggara sedang mengembangkan visi ASEAN yang lebih terintegrasi (ASEAN, 2025) dan untuk selaras dengan Perjanjian Paris, gagasan mengenai target energi terbarukan yang lebih ambisius dapat bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Transisi energi di kawasan dapat menghasilkan kemanfaatn ekonomi bagi kawasan USD 90 hingga 100 miliar dari produksi yang terkait transisi energi dan sekaligus menciptakan lapangan kerja (ADB, 2023).

Dalam Visi ASEAN 2025, istilah “perubahan iklim” hanya disebut satu kali dan masih dinilai belum menjadi prioritas. Harapannya, pada Visi ASEAN yang baru, isu perubahan iklim dan transisi energi dapat dinilai sebagai isu strategis dan prioritas, mengingat urgensi dan damapak yang dapat diberikan kepada pertumbuhan ekonomi kawasan (IRENA, 2023). Visi ASEAN yang baru akan menjadi panduan untuk mengembangkan kebijakan di tingkat Kawasan atau nasional.

Di sisi lain, pengembangan ASEAN Long-Term Renewable Energy Roadmap (ACE, 2023) merupakan langkah positif untuk menyelaraskan pencapaian target energi terbarukan kolektif yang lebih terarah dan ambisius. Namun, perlu dicatat bahwa dalam dokumen perencanaan energi regional masih terdapat ruang untuk Clean Coal Technology (termasuk CCUS) yang keekonomian, keefektifan, dan keamanannya masih dipertanyakan (CNBC, 2021) dan berpotensi menyebabkan carbon lock-in.

Jalan menuju percepatan transisi energi dan peningkatan target energi terbarukan di ASEAN masih panjang, dengan banyak tantangan yang harus diselesaikan baik dari sisi desain kebijakan, implementasi, termasuk sumber pendanaan. Namun, terdapat potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dari sector energi, termasuk pasar penyimpanan energi (Mordor Intelligence, 2023), pasar kendaraan listrik (FDI Intelligence, 2023), dan manufaktur PV surya (REGlobal, 2023). Akan sangat bermanfaat bagi ASEAN untuk mempertimbangkan memasukkan hasil GST1 ke dalam visi regional yang menekankan pembangunan hijau dan rendah karbon, serta target energi terbarukan yang lebih ambisius. Hal ini dapat membantu mencapai manfaat ekonomi yang optimal pada saat yang penting ini.

Solar Quarter | Mengejar Matahari: Jalan Panjang dan Berliku Menjadikan Indonesia sebagai Pusat Tenaga Surya

Indonesia dalam lanskap geopolitik sering disebut ‘dipandang sebelah mata’, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Indonesia kembali masuk ke dalam peta. Pada tahun 2022, ketika Indonesia menjadi ketua G20, liputan berita mengenai Indonesia meningkat secara signifikan – termasuk mengenai prioritas transisi energinya.

Baca selengkapnya di Solar Quarter.

PV Magazine | Pemerintah Indonesia Menghapus Aturan Ekspor Listrik PLTS Atap ke PLN

Pemerintah Indonesia telah menghapus net metering untuk instalasi tenaga surya di atap. Institute for Essential Services Reform yang berbasis di Jakarta mengatakan bahwa hal ini dapat mempersulit Indonesia untuk memenuhi target penggunaan tenaga surya, karena instalasi PV akan menjadi lebih mahal untuk rumah tangga dan usaha kecil.

Baca selengkapnya di PV Magazine.

Privilese yang Tidak Seharusnya Ada

Malam itu, saya tengah tertidur. Tiba-tiba, seekor makhluk berbulu melompat ke ujung tempat tidur saya. Saya hampir berteriak – namun ketika mata saya sudah terbiasa dengan kegelapan di ruangan, saya tersadar bahwa makhluk tersebut adalah kucing gendut milik si empunya rumah. 

Itu adalah pengalaman saya menginap di Kepayang, sebuah desa di Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Listrik desa dibangkitkan dari penggunaan generator diesel kecil, dan terbatas pemakaiannya dari pukul 6 sore sampai 10 malam untuk menghemat bahan bakar. Maka, selepas jam 10 semua rumah menjadi gelap; walau beberapa rumah memiliki generator mereka masing-masing, mereka jarang menggunakannya sehabis jam 10.

Tanpa jaringan listrik? Saya mencapai desa ini melalui jalur sungai – menggunakan kapal mesin kecil yang berangkat dari sungai Musi di Palembang, ibu kota provinsi. Perjalanan tersebut memakan waktu tiga jam, dengan pemberhentian singkat di pom Pertamina terapung di tengah perjalanan. Sejujurnya, saya sempat takut, namun rute tadi memakan waktu tersingkat – transportasi darat akan lebih panjang dan melelahkan. 

Penduduk desa tentunya mengharapkan akses energi yang lebih baik, bersih, dan terjangkau – dan ketika jaringan listrik yang luas belum akan datang ke desa dalam waktu dekat, energi terbarukan lokal dapat memberikan mereka pilihan pembangkitan listrik. Namun, mereka tidak tahu dari mana harus memulai. 

Saya bisa menceritakan lebih banyak lagi (dan saya senang menceritakannya), namun saya akan langsung ke poinnya: akses energi, terutama yang berkelanjutan, masih  menjadi tantangan besar di Indonesia. Dan ketika akses saja masih menjadi kemewahan, bisa disebut apa kemampuan seseorang untuk memilih sumber energinya? Utopia? 

*****

Di antara semua privilese (hak istimewa) yang saya punya dan pernah saya rasakan, memiliki akses energi adalah salah satu hal yang saya anggap biasa. Sebagai salah satu kebutuhan mendasar, listrik seharusnya tidak menjadi hak istimewa – namun ketika saya mendapat kesempatan untuk mengerti Indonesia (dalam konteks ketimpangan) dengan mendatangi beberapa desa terpencil di Indonesia, termasuk kepulauan Natuna (Anda tahu itu di mana?); secara pandangan helikopter atau angka yang menunjukkan akses listrik keseluruhan belum bisa menjadi representasi kenyataannya.

Di tahun 2019, IESR meneliti kualitas akses energi  di dua provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah di Indonesia Timur menggunakan kerangka kerja multi-tingkat (MTF) yang dikembangkan oleh ESMAP milik Bank Dunia. Temuan IESR sesuai dengan hipotesis awal kami: akses tidak selalu berarti kualitas, dan indikator akses Indonesia sejauh ini yaitu rasio elektrifikasi (ER) tidak lagi sesuai untuk mempromosikan penggunaan dan pengembangan produktif. Lebih dari 70% rumah tangga yang disurvei menerima listrik hanya sekitar 4 jam/hari (akses listrik tingkat 1) dan hanya dapat digunakan untuk mentenagai peralatan kecil seperti lampu dan radio.

Sebelum studi ini, kami berargumen bahwa program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), yang membagikan perlengkapan lampu hemat energi pada komunitas terpencil dan tidak dialiri listrik, tidak seharusnya dihitung sebagai elektrifikasi, namun pre-elektrifikasi karena sifatnya yang terbatas untuk pemakaian produktif. Penting pula untuk mendefinisikan kembali akses energi dan melihat akses lebih dalam dari koneksi.  Rekomendasi dari kami termasuk mengoptimisasi penggunaan energi terbarukan lokal, karena dapat menjadi sumber energi yang demokratis. Selain itu, teknologi energi terbarukan termasuk energi surya yang sudah termasuk dalam arus utama kebijakan energi Indonesia, sudah lebih murah dibandingkan perluasan jaringan listrik dan generator diesel. 

Kemewahan dalam memilih sumber energi sendiri

Beberapa minggu yang lalu, saya melihat keramaian di Twitter mengenai fitur terbaru iPhone milik Apple: Pengisian Daya Bersih. Fitur ini hanya tersedia di AS dan menurut penjelasan resminya: “..iPhone Anda mendapatkan prediksi mengenai emisi karbon di jaringan listrik lokal Anda dan menggunakannya untuk mengisi daya iPhone Anda di saat produksi energi yang lebih bersih.” Membandingkan bagaimana kita memilih energi bersih di Indonesia dan di AS tentunya bagai membandingkan apel dengan jeruk – maka mari kita lihat lagi perjalanan Indonesia menuju demokrasi energi.

Indonesia memiliki sistem kelistrikan yang ketat dan terintegrasi secara vertikal yang dimiliki oleh satu perusahaan milik negara yaitu PLN, yang memiliki kepemilikan operasional tunggal atas pembangkitan energi, transmisi, dan distribusi (singkatnya – sebuah monopoli). Benar, secara teknis memang ada produsen daya independen dan perusahaan swasta yang memiliki lisensi bisnis wilayah usaha – namun kebanyakan dari kita sebagai konsumen individu akan mendapatkan listrik dari PLN (sehingga saya akan menyebut konsumen PLN sebagai konsumen). Pembangkitan daya kita masih didominasi energi fosil (dan ~60% dari batubara), sehingga tidak terlalu susah untuk menyimpulkan bahwa listrik yang kita pakai sekarang juga berbasis fosil. 

Tahun 2013, konsumer dapat secara ‘legal’ memilih sumber energi mereka sendiri – melalui instalasi PLTS atap. Tahun itu, Presdir PLN menetapkan regulasi internal yang memperbolehkan operasi paralel PLTS atap dengan jaringan listrik PLN. Syaratnya: net-metering, 1:1 tarif import, dan adanya tagihan dasar. Tanpa peluncuran besar, bahkan tanpa sosialisasi yang memadai – namun ini menjadi pencapaian besar.

Di level individu, energi solar tetap menjadi satu-satunya energi terbarukan yang terjangkau yang dapat kita pakai untuk mentenagai aktivitas kita (saya punya satu di atap rumah saya!). Dengan landasan tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) memulai upaya awal untuk mengarusutamakan energi surya di tatanan energi Indonesia di 2016 – menyumbang bagian signifikan dalam dicetuskannya peraturan menteri (Permen) pertama mengenai PLTS atap, mendorong keterlibatan aktif dari stakeholder yang beragam dalam mempromosikan energi surya, mendorong regulasi yang lebih baik (Permen awal telah direvisi dua kali dan digantikan sekali), dan hingga kini, melawan kemunduran saat kementrian mencoba ‘membatasi’ adopsi PLTS atap.

Kami percaya bahwa energi adalah jasa esensial (yang lainnya sandang, pangan, papan, colokan, paketan), dan kami mendukung penuh ide bahwa konsumen seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih sumber energi mereka – terbarukan dan lebih berkelanjutan yang mampu memberikan akses energi berkualitas. Tidak seharusnya ini menjadi hak istimewa atau kemewahan. Tahun 2019-2021, kami bertanya pada masyarakat sekitar Jawa-Bali apakah mereka berkenan untuk berpindah ke energi surya – dan hasilnya terdapat potensi pasar (pemakai dan pengikut awal) sebesar 13% di Jabodetabek, 19% di Surabaya, 9.6% di Jawa Tengah, dan 23.3% di Bali. Pengusaha juga memiliki ketertarikan serupa: 9.8% potensi pasar di Jawa Tengah dan 21.1% di Bali. Bukan angka yang kecil, kan?

Sekarang, apakah kebijakan yang kini berlaku, praktik bisnis, naratif, dan bahkan pandangan dan gaya hidup pribadi kita – cukup untuk mendukung hak konsumen, masyarakat, untuk memilih sumber energi berkelanjutan kita sendiri?

Saya cukup kesusahan menyarikan tulisan panjang ini – jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih telah membaca tulisan ini dalam keseluruhannya dan mendukung karya kami. Anda dapat membantu kami lebih lanjut dengan membagikan tulisan ini ke sesama.

Sampai berjumpa lagi.

Penerjemah: Regina Felicia Larasati

Melihat Lebih Dekat Perkembangan Energi Terbarukan di Sektor Industri dan Masyarakat di Jawa Tengah

Jawa Tengah, 11 November 2022 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong pengembangan energi terbarukan dari sektor industri hingga ke tingkat komunitas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa perusahaan dan desa yang telah menerapkan energi terbarukan dalam lingkungannya.  Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan. Misalnya saja energi yang berasal dari tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi.

Untuk melihat lebih dekat berbagai perkembangan energi terbarukan di sektor industri dan masyarakat di Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan Jelajah Energi Terbarukan Jawa Tengah dengan tema “Transisi Energi Membangun Industri Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”  selama dua hari yakni 10-11 November 2022. Pada hari kedua, terdapat dua perusahaan dan desa yang dikunjungi rombongan, yakni PT. Sarihusada Generasi Mahardhika – Prambanan Factory, PT. Tirta Investama-Pabrik Aqua Klaten, dan PLTMH Desa Ngesrep Balong Kendal.

Pemanfaatan Sekam Padi untuk Energi

Sarihusada Generasi Mahardhika – Prambanan Factory telah memiliki boiler biomassa yang telah diresmikan per Juni 2022. Boiler biomassa tersebut menggunakan 10.500 ton sekam padi per tahun dan bisa menghasilkan energi mencapai 6 ton steam per jam. Dengan kemampuannya tersebut, tak heran boiler biomassa industri berbahan bakar sekam padi ini diklaim menjadi pertama di Jawa Tengah. 

Sekam padi yang merupakan limbah pertanian ini didapatkan dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk dari lahan pertanian di sekitar fasilitas boiler biomassa, yang merupakan salah satu penyumbang produksi padi terbesar secara nasional. Menurut Joko Yulianto Plant Manager Sarihusada Prambanan Factory, boiler biomassa yang dioperasikan Sarihusada mampu menurunkan emisi karbon sebesar 8.300 ton CO2 atau setara dengan emisi karbon yang diserap melalui penanaman 120.000 pohon, sehingga dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi di Pabrik Prambanan hingga 32%.

“Boiler biomassa menjadi alternatif teknologi ramah lingkungan. Energi yang dihasilkan berasal dari sumber alami yang bisa diperbarui. Berupa unsur biologis seperti organisme mati atau tanaman hidup,” terang Joko Yulianto. 

Berdasarkan kajian IESR tahun 2021, potensi biomassa di Indonesia bisa mencapai sekitar 30,73 GW, namun efisiensinya masih di kisaran 20-35 persen. Pemanfaatan biomassa di sektor industri kian populer seiring munculnya target bisnis berkelanjutan, dan karenanya rantai pasok yang andal perlu dipastikan untuk menjamin ketersediaan sumber biomassa. Pasokan biomassa umumnya tidak pasti terutama jika menggunakan limbah tanaman yang musiman, dan dapat diatasi dengan mengidentifikasi limbah hasil perkebunan lainnya seperti kelapa sawit, kelapa dan tebu.

Panel Surya di Pabrik Aqua

Sementara itu, PT. Tirta Investama-Pabrik Aqua, Klaten telah memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang diresmikan pada 2020. Terdapat 8.340 unit panel PV terpasang atau sama dengan 16.550 meter persegi, dengan daya per unitnya sekitar 350 watt peak.

PLTS ini dapat menghasilkan listrik sebesar 4 GWh (Gigawatt hour) per tahun yang mampu memasok 15-20% kebutuhan listrik untuk operasional sekaligus mengurangi 3.340 ton emisi karbon per tahun, yang dibangun mulai Agustus 2019 dan membutuhkan 187.200 jam kerja yang dilakukan oleh 130 orang pekerja dengan zero accident,” tegas Plant Director Aqua Klaten, I Ketut Muwaranata.

Berdasarkan laporan terbaru IESR berjudul Indonesia Solar Energy Outlook 2023, sektor industri dan komersial menjadi pendorong terbesar penggunaan PLTS, mencapai hingga 23 MWp pada Oktober 2022.  Selain target bisnis berkelanjutan, khususnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam koalisi RE100, pemanfaatan energi terbarukan juga menurunkan biaya produksi. Skema pembiayaan inovatif, seperti zero-capex yang banyak ditawarkan oleh pengembang PLTS menambah daya tarik PLTS atap untuk pelanggan industri.

Dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan pengguna PLTS atap di sektor industri semakin naik, dan jika pembatasan 10 sampai 15 persen dari kapasitas yang saat ini diberlakukan PLN tetap berjalan, tren ini akan berubah dan bahkan menurun. Hal ini disayangkan dan justru tidak mendukung berbagai komitmen transisi energi dari pemerintah dan perusahaan; yang sesungguhnya punya peran gotong royong mewujudkan Indonesia net zero emission.

PLTMH terangi Jalan Desa Ngesrepbalong

Berdasarkan kajian IESR tahun 2021, potensi teknik tenaga  mikro-mini  hidro di Indonesia mencapai 28,1 GW di seluruh provinsi Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri, potensi teknis PLTMH mencapai 730,3 MW.  Potensi sebesar ini jika dapat dimanfaatkan secara optimal akan mampu  meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga mendorong terwujudnya akses energi yang berkualitas dan terjangkau serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti pada   Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal yang dikembangkan oleh pemuda sekitar tahun 2020 silam dan dimanfaatkan untuk aliran listrik di kedai Kopi Pucue Kendal, yang berlokasi di lereng Gunung Ungaran sisi utara. Dalam prosesnya, pemuda desa berhasil menggaet perusahaan BUMN, Indonesia Power untuk melirik dan membantu usaha mereka mewujudkan energi mandiri. 

PLTMH di Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal mempunyai kapasitas sekitar 1.000 watt dan bisa menghidupkan puluhan lampu untuk menerangi jalan sepanjang 200 meter menuju kedai kopi serta menyalakan alat memproses kopi di kedai. 

Jelajah Energi Jawa Tengah digelar untuk mengangkat isu transisi energi di Jawa Tengah berbasis industri hijau dan program Kampung Iklim, diseminasi informasi dalam hal urgensi bertransisi energi kepada masyarakat, meningkatkan eksposur industri hijau dan program Kampung Iklim di Jawa Tengah. 

 

Indonesia Solar Summit (ISS) 2022

Indonesia Solar Summit (ISS) 2022 yang diselenggarakan 19-20 April 2022 adalah serangkaian acara multistakeholders yang bertujuan untuk memobilisasi potensi investasi energi surya Indonesia dan mengakselerasi pemanfaatan PLTS untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). ISS 2022 menjangkau dan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku bisnis, lembaga keuangan, asosiasi, pengembang energi surya, dan masyarakat umum. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Continue reading