Dominasi Batubara di Indonesia, Bagaimana Peluang Energi Berkelanjutan?

Jakarta, 14 Juni 2024 – Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara masih mendominasi energi di Indonesia. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), persentase bauran energi tertinggi tahun 2023 masih didominasi batubara sekitar 40,46 persen, minyak bumi sekitar 30,18 persen, gas bumi sekitar 16,28 persen dan energi terbarukan sekitar 13,09 persen. Hal ini diungkapkan Raden Raditya Yudha Wiranegara, Manajer Riset, Institute for Essential Services Reform (IESR) pada acara Investortrust Power Talk: Masa Depan Industri Batubara di Tengah Tren Transisi Energi pada Kamis (13/6/2024). 

Lebih dari dua pertiga listrik Indonesia saat ini berasal dari pembakaran batubara, dan prediksi PLN akan adanya tambahan kapasitas sebesar 13.822 MW PLTU batubara pada tahun 2030, Indonesia menjadi negara dengan perencanaan pembangunan PLTU batubara yang terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India. Di waktu yang bersamaan, melalui Just Energy Transition Partnership (JETP),  Indonesia juga menargetkan untuk mencapai puncak emisi dari sektor energi sebesar 295 juta metrik ton CO2 per tahun pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission di sektor energi pada tahun 2050,” kata Radit. 

Radit menegaskan, sebagai salah satu penerima komitmen pendanaan JETP, Indonesia berkomitmen untuk mencapai puncak emisi sebesar 290 juta ton CO2 pada 2030, dan menaikkan bauran energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan menjadi 44 persen pada 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, kata Raditya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih memasukkan rencana penambahan PLTU dengan kapasitas total 13,8 giga watt (GW). Meski demikian, seiring dengan rencana transisi energi Indonesia, PLN perlu untuk memangkas sebagian besar rencana pengembangan PLTU baru hingga 2030. 

Berdasarkan studi IESR, sembilan PLTU dapat dibatalkan, sebagian besar masih dalam tahap pembiayaan atau gagal memperoleh pendanaan. Selain itu, PLN juga berpotensi mengalihkan rencana pembangunan PLTU berkapasitas 220 MW menjadi pembangkit biomassa. Tidak hanya itu, bertransisi dari batubara juga dapat menghindarkan dari ketergantungan ekonomi, apalagi permintaan diproyeksikan menurun sekitar 2,3 persen pada 2026 berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA). 

“Menurunnya penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara mengurangi biaya bahan bakar dan biaya variabel di seluruh sistem, yang dikombinasikan dengan pergeseran ke arah energi terbarukan yang hemat biaya, menjadi pendorong yang kuat dalam membantu penurunan biaya sistem. Dalam melaksanakan transisi energi juga diperlukan keterlibatan seluruh pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat,” ujar Radit.

Gunakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi CO2

Meski demikian pengurangan emisi dari sistem kelistrikan harus menjadi prioritas utama!

Sama seperti panel surya (Photovoltaic/PV) yang semakin populer, demikian juga halnya dengan kendaraan listrik. Bahkan laporan dari International Energy Agency (IEA) tahun 2019 yang berjudul Global EV Outlook 2019 menyebutkan, bahwa perkembangan kendaraan listrik akan semakin pesat dan pada tahun 2030, penjualan kendaraan listrik per tahun akan mencapai angka 44 juta kendaraan.  

Kendaraan listrik muncul sebagai teknologi disruptif bagi mayoritas industri otomotif. Di tengah dunia yang masih didominasi oleh kendaraan bermesin bakar yang sangat tergantung pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kendaraan listrik hadir dengan terobosan baru – menggunakan tenaga listrik. Tanpa konsumsi BBM, kendaraan listrik tidak akan menghasilkan emisi. Karenanya, kendaraan listrik menjadi kendaraan yang ramah lingkungan dan menjadi salah satu solusi mengatasi perubahan iklim. 

Namun, apakah benar kendaraan listrik 100% bebas dari emisi? 

Di luar emisi yang dihasilkan saat memfabrikasi kendaraan listrik, emisi tak langsung kendaraan ini diproduksi saat kita mengisi baterai kendaraan tersebut, yakni dari emisi pembangkit tenaga listrik. 

Faktor emisi CO2 di sistem Jawa-Bali mencapai 0.817 ton CO2/MWh

Berdasarkan data dari RUPTL 2019-2028, faktor emisi pembangkit untuk Jawa-Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2019 adalah sebesar 0,817 ton CO2/MWh. Artinya, untuk tiap 1 mega-watt (MW) pembangkit yang beroperasi selama satu jam (1 hour) – berdasarkan komposisi pembangkit saat ini di Jawa dan Bali – emisi CO2 yang dihasilkan adalah sebesar 0,817 ton. Semakin banyak MW pembangkit yang beroperasi untuk jangka waktu yang lama, semakin besar pula MWh-nya sehingga total emisinya pun semakin besar. 

Faktor emisi dihitung dari total emisi CO2 yang dihasilkan oleh seluruh pembangkit energi fosil di suatu sistem dibagi dengan total energi listrik dalam MWh atau GWh yang dihasilkan oleh seluruh pembangkit di sistem tersebut, baik pembangkit fosil maupun terbarukan. Artinya, semakin banyak pembangkit energi terbarukan di suatu sistem, semakin kecil pula faktor emisinya.

Dengan menggunakan data di RUPTL 2019-2028, total emisi gas rumah kaca (GRK), komposisi pembangkit, dan faktor emisi GRK untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali pada tahun 2019 dapat dirangkumkan sebagai berikut:

Dari faktor emisi di atas dapat dilihat bahwa emisi dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batubara sangat dominan dibanding dengan pembangkit-pembangkit tenaga fosil lainnya. Hal ini berarti, dengan semakin banyak PLTU yang digunakan di sistem kelistrikan Jawa-Bali, semakin besar pula total emisi CO2-nya.

Pembangkit berbahan bakar fosil masih mendominasi sistem kelistrikan Jawa-Bali

Berdasarkan RUPTL 2019-2028, pada tahun 2018, pembangkit listrik tenaga fosil memiliki total kapasitas terpasang sebesar 33,8 GW sedangkan pembangkit listrik energi terbarukan hanya sebesar 3,9 GW. Kemudian di tahun 2028, pembangkit fosil diprediksi meningkat sebesar 57,4% atau menjadi sebesar 53,2 GW, sedangkan pembangkit energi terbarukan hanya menjadi sebesar 11,9 GW, walaupun tingkat pertumbuhannya jauh lebih tinggi, yakni sebesar 205%.

Setiap pembangkit listrik memiliki daya mampu netto (DMN), yakni besarnya daya output pembangkit yang dapat dimanfaatkan untuk menyuplai beban sebab telah dikurangi dengan pemakaian sendiri pembangkit tersebut. Total DMN ini kemudian menjadi dasar bagi PLN untuk mengalokasikan pembangkit-pembangkitnya guna menyuplai permintaan listrik setiap hari. 

Kurva beban sistem Jawa-Bali tanggal 5 November 2019 dan perkiraan komposisi pembangkitnya

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa-Bali, pada tanggal 5 November 2019, beban puncak sistem Jawa-Bali mencapai 27.000 MW, sementara daya mampu netto pembangkit sebesar 27.432 MW, seperti ditunjukkan oleh kurva di bawah ini.

Untuk menyuplai beban ini, PLN mengalokasikan pembangkit-pembangkit yang ada di sistem Jawa-Bali, yang dapat diakses dari situs PLN P2B. Untuk tanggal 5 November 2019, total kapasitas pembangkit yang dialokasikan oleh PLN adalah sebesar 27.158 MW (untuk pukul 13.30) dan sebesar 27.435 MW (untuk pukul 18.00) dengan komposisi sebagai berikut: 

Pembangkit-pembangkit yang tersedia tersebut kemudian akan diatur waktu operasi dan besar pembangkitannya sesuai dengan dispatch order PLN.

Dispatch Order

Dispatch order dapat diartikan sebagai urutan pembangkit listrik mana yang harus dinyalakan guna menyuplai beban pada suatu waktu tertentu. Dispatch order ini biasanya didasarkan pada biaya kapital, biaya operasi, dan kecepatan suatu pembangkit untuk dinyalakan dan diatur daya keluarannya (ramping-up). Berdasarkan kriteria-kriteria ini, pembangkit dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

  1. Pembangkit yang memiliki biaya investasi besar, namun biaya operasi murah dan ramping-up lambat akan digunakan untuk menyuplai beban dasar (base load). Pembangkit base load ini umumnya memiliki capacity factor (CF) cukup tinggi dan jenis pembangkitnya antara lain pembangkit listrik tenaga uap (dengan batu bara) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi. 
  2. Pembangkit berikutnya adalah pembangkit untuk menyuplai beban menengah. Biaya kapital pembangkit ini umumnya lebih murah dan CF-nya sedang. Pembangkit combined-cycle dan pembangkit listrik tenaga gas adalah jenis pembangkit yang umumnya masuk dalam kategori ini. 
  3. Pembangkit terakhir adalah pembangkit yang dioperasikan untuk menyuplai beban puncak. Pembangkit pada kategori ini umumnya memiliki biaya kapital rendah, biaya operasi tinggi, dan CF-nya rendah. Pembangkit listrik tenaga air, minyak (diesel), dan pump storage adalah beberapa pembangkit yang masuk dalam kategori ini.

Dengan melihat jenis-jenis pembangkit yang dimiliki oleh PLN untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali dan penjelasan sebelumnya, maka dispatch ordernya dapat diasumsikan sebagai berikut: PLTP – PLTU – PLTGU – PLTG – PLTA – PLTDG – PLTD. Namun, di tengah kondisi harga gas yang mahal, urutan dispatch pembangkit Jawa-Bali untuk contoh di atas dapat diatur ulang menjadi PLTP – PLTU – PLTGU – PLTA – PLTG – PLTDG – PLTD. Dispatach order ini kemudian disusun untuk menyuplai seluruh kebutuhan beban sehingga diperoleh kurva sebagai berikut.

Dengan melihat profil suplai pembangkit Jawa-Bali yang sangat didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil, tidak heran jika faktor emisi CO2nya tinggi. Akibatnya, setiap konsumsi listrik di jaringan tersebut secara tidak langsung memiliki besaran emisi yang melekat padanya. Kita ambil misalnya mobil listrik sebagai contoh. Bila ada sepuluh ribu mobil listrik (asumsi kapasitas baterai 80 kWh dan diperlukan 1 jam untuk mengisi penuh dari kondisi kosong) melakukan pengisian bersamaan selama satu jam, maka kurang lebih 3.200 MWh listrik akan dikonsumsi. Dengan konsumsi sebesar itu, maka 2.614,4 ton CO2 akan dihasilkan sebagai akibat aktivitas pembangkitan listrik, walaupun saat beroperasi mobil-mobil listrik tersebut tidak akan menghasilkan CO2. Karena itu, agar penggunaan mobil listrik benar-benar dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi CO2, maka emisi sistem kelistrikannya harus terlebih dahulu dikurangi, untuk sistem Jawa-Bali, bahkan diperlukan pengurangan yang drastis.


[1] Kendaraan listrik yang dimaksud di sini adalah kendaraan listrik dengan baterai, bukan kendaraan listrik plug-in (plug-in EV) ataupun kendaraan listrik hybrid

[2] Berdasarkan skenario EV30@30

[3] Lebih dari 95% kapasitas terpasang pembangkit di sistem Jawa-Bali dan Nusa Tenggara berada di Jawa-Bali, sehingga dalam kasus ini faktor emisi Jawa-Bali dan Nusa Tenggara digunakan menjadi factor emisi sistem Jawa-Bali.

[4] Dapat diakses di: https://hdks.pln-jawa-bali.co.id/app4/system.php?fnp=1&setdate=2019-11-06&sSession=TEMP-XXXXXX-DVZbLQSBFzLCOeutMNcpnrsYJtBKlrco&sys=LDC&regcode=101&setdate=2019-11-05&dl=7519

[5] Capacity Factor (CF) adalah perbandingan antara produksi energi listrik suatu pembangkit dengan maksimum produksi energi listrik pembangkit itu, dalam suatu rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun).

**

Tulisan lain terkait emisi dari sistem kelistrikan dalam kaitannya dengan penggunaan kendaraan listrik juga dapat dibaca di laporan IESR ICEO 2020 bagian laporan khusus tentang kendaraan listrik.

 

Begini Progres Kapasitas Pembangkit & Pertumbuhan Konsumsi Listrik di Tanah Air

Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah terus berupaya untuk menambah kapasitas listrik seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah membuat program Megaproyek Pembangkit 35 Gigawatt (GW) dalam periode 2015-2019.

Program pembangkit dengan total kapasitas 35 GW itu dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik di atas 10% selama 2015-2019. Namun, realisasi pertumbuhan konsumsi listrik di bawah target tersebut, yaitu hanya di kisarran 5%. Hal itu membuat pemerintah menunda beberapa pembangkit.

Realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik hingga akhir 2018 sebesar 62,6 gigawatt (GW) lebih rendah dari target awal 77.873 GW. Namun, tidak tercapainya target kapasitas pembangkit itu dinilai justru menguntungkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan bahwa kebutuhan listrik periode 2018—2019 sekitar 68,0 GW. Hal itu disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik pada 2017 dan 2018 melambat, yaitu rerata di bawah 5%, sedangkan target awal sebesar 7%.

Pada awal 2018, pemerintah memangkas target kapasitas pembangkit listrik yang akan beroperasi karena pertumbuhan konsumsi listrik di bawah target.

“Jadi menurut saya, justru suatu keuntungan untuk PLN jika kapasitas listrik terpasang lebih rendah dari yang direncanakan karena reserve margin [cadangan listrik] bisa dibuat lebih terkendali di bawah 30%,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/1).

Selain itu, menurutnya, secara finansial juga akan lebih menguntungkan bagi PLN karena tidak perlu membayar kelebihan pasokan listrik dari pembangkit milik swasta.

Fabby mengungkapkan bahwa tugas pemerintah selanjutnya adalah menjaga keamanan pasokan listrik supaya tidak kekurangan pasokan listrik pada 2020.

Dia menambahkan, tidak ada penambahan proyek baru pembangkit listrik secara signifikan sepanjang tahun ini. Proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 15—16 GW masih terus dilanjutkan dari total target awal 35 GW.

Selain itu, lanjutnya, sejumlah proyek energi terbarukan akan masuk tahap konstruksi pada 2019. “Kami kira tidak akan banyak proyek-proyek baru [pembangkit listrik] pada 2019.”

Berdasarkan hasil riset IESR, sepanjang 2018 tidak ada kemajuan yang berarti untuk pengembangan energi terbarukan. Hal itu terlihat dari penambahan kapasitas terpasang pembangkit hijau yang relatif stagnan dalam 3 tahun terakhir.

Menurut catatan IESR, hingga kuartal II/2018, penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan baru mencapai 320 megawatt (MW). Total kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan saat ini mencapai 9,4 GW di bawah target Kementerian ESDM sebesar 15,5 GW.

Fabby mengatakan bahwa laporan tersebut memberikan peringatan kepada pemerintah bahwa pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan tidak berada dalam jalan yang benar.

Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik terpasang pada 2019 mencapai 68—70 GW melalui sejumlah program seperti megaproyek 35 GW, Fast Track Program (FTP) Tahap 1 dan 2 serta program reguler.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan bahwa sejak 2014—2018, kapasitas pembangkit yang dibangun oleh PLN dan swasta naik menjadi 62,6 GW. Kapasitas listrik terpasang pada 2014 masih sebesar 53 GW.

“Akhir 2019 [kapasitas listrik] mungkin jadi 68—70 GW termasuk FTP 1-2 dan program 35 GW.”

Berdasarkan data kementerian ESDM, pembangkit listrik yang telah beroperasi hingga akhir 2018 sebesar 8% atau 2.899 MW dari total program 35.000 MW.

Proyek pembangkit listrik yang telah masuk tahap konstruksi sebesar 52% atau 18.207 MW, 11.467 MW belum konstruksi, sisanya 1.683 MW dalam proses pengadaan, serta 954 MW dalam tahap perencanaan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebut bahwa tahun ini akan menjadi fokus pada penuntasan persoalan kelistrikan dan juga merevitalisasi sambungan listrik bagi sejumlah wilayah yang terkena dampak bencana alam. (Anitana W. Puspa)

Sumber: ekonomi.bisnis.com.