Konferensi Perubahan Iklim atau COP 21 Paris akhirnya menyepakati perjanjian baru untuk penanganan perubahan iklim yaitu Paris Agreement sebagai keputusan bersama konferensi pada Sabtu malam (12/12/2015) waktu setempat atau pada Minggu pagi (12/12/2015) waktu Indonesia.

Sebanyak 195 dari 196 negara anggota UNFCCC menyepakati Paris Agreement tersebut sebagai protokol baru yang akan menggantikan Protokol Kyoto sebagai kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dengan berbagai aspeknya dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang rendah emisi.

Berbagai pihak menyambut gembira dengan dihasilkannya Paris Agreement tersebut. Presiden dan CEO World Resources Institute (WRI) Andrew Steer mengatakan perjanjian tersebut menjadi titik balik penanganan krisis perubahan iklim dengan rencana berbagai aksi global untuk pengurangan emisi karbon, mendorong inovasi dan membuat dunia lebih aman untuk anak cucu kita.

“Paris Agreement memiliki kekuatan untuk mengirim sinyal yang jelas dan keras kepada pasar ekonomi yang tidak ada jalan untuk kembali dari transisi ke ekonomi zero karbon. Perjanjian tersebut akan membawa kebaikan bagi orang-orang, bagi perekonomian, dan baik untuk planet ini,” kata Steer dalam siaran pers yang diterima Mongabay.

Hasil COP 21 Paris bakal berdampak besar secara global karena didasarkan atas komitmen penanganan perubahan iklim lebih dari 185 negara. “Namun, pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Selama bulan-bulan mendatang, kita akan bergabung untuk membangun fondasi yang dibuat dari COP 21 Paris. Pergeseran dari komitmen ke tindakan akan lebih sulit dan perlu tekad yang lebih. Tapi untuk saat ini setidaknya kita bisa mengambil napas karena mengetahui bahwa dunia akan menjadi lebih kuat dan lebih aman untuk anak-anak kita dan generasi mendatang,” katanya.

Sedangkan Jalal, Reader on Political Economy and Corporate Governance Thamrin School of Climate Change and Sustainability mengatakan Paris Agreement merupakan kesepakatan historis untuk menyelamatkan bumi dan umat manusia dari ancaman perubahan iklim.

“Setelah kegagalan di COP-19 Copenhagen 2009, banyak orang skeptis bahwa perundingan perubahan iklim secara multilateral tidak akan berhasil melahirkan kesepakatan yang mengikat secara global. Namun, Paris membuktikan bahwa skeptisisme itu bisa disangkal,” katanya.

Sementara Fabby Tumiwa, Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) yang hadir dalam COP 21 Paris mengatakan disepakatinya Paris Agreement hari ini menjadi bukti bahwa proses perundingan multilateral masih ada dan semangat kolektif bangsa-bangsa untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai (noble) bagi kemanusiaan.

“Paris ternyata membawa energi yang mampu mendobrak perbedaan kepentingan antara negara kaya dan negara miskin; antara negara maju dan negara yang ekonominya sedang tumbuh. Semangat kerjasama sedemikian kuatnya sejak sebelum Hari H, tetap terjaga sejak awal perundingan, dan terbukti dengan pencapaian kesepakatan itu,” katanya kepada Mongabay melalui surat elektronik.

Dia menjelaskan Paris agreement, pada intinya, merupakan kesepakatan yang bersifat seimbang dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak: negara-negara maju,Alliance of Small Island States (AOSIS), Least Developed Countries (LDCs), dan negara-negara yang bergabung dalam Like Minded Developing Countries (LMDCs).

“Dan tugas menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda itulah yang dianggap maha-berat. Sehingga, ketika akhirnya tercapai kesepatakan yang bisa menjembatani beragam kepentingan itu, dunia menyaksikannya sebagai sebuah keajaiban,” tambahnya.

Komitmen Indonesia

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang hadir pada konferensi tersebut menyampaikan bahwa memang tidak mudah untuk menghasilkan kesepakatan agar dapat mengakomodasi perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, termasuk negara kepulauan kecil.

Dalam siaran pers Delegasi RI untuk COP 21 yang diterima Mongabay, Siti menambahkan bahwa alotnya untuk mencapai kesepakatan ini menyebabkan proses negoisasi berlangsung hingga Sabtu malam (12/12/2015).

Siti sangat mengapresiasi komitmen dari para negosiator Indonesia yang terus mengupayakan agar proses negosiasi ini dapat menghasilkan keputusan yang dapat melindungi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

Siti menegaskan bahwa ada beberapa isu penting yang menjadi perhatian. Pertama, berkaitan dengan ambisi untuk penurunan suhu global, pemerintah harus mengambil posisi tegas dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan tetap memperhatikan pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan sesuai dengan amanat UU Dasar 1945.

Komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional, lanjutnya, seperti isu kehutanan (REDD+) dan pelaksaan kesepakatan yang berdasarkan kesetaraan dengan tanggung jawab yang berbeda antara negara maju dan berkembang (equity and common but differentiated responsibilities) sudah terakomodasi pada Paris Agreement ini

Sementara itu, berkaitan dengan seberapa besar batas kenaikan suhu global yang harus disepakati, Siti mengatakan posisi Indonesia adalah mendorong agar kesepakatan Paris ini dapat menyepakati batas kenaikan suhu 2 derajat celcius dengan komitment untuk menuju batas kenaikan (moving toward) suhu 1,5 derajat celcius. Upaya ini harus didukung melalui penerapan berbagai upaya terbaik, penguatan tata kelola dan kerjasama, serta memastikan adanya enabling actions yang tepat.

Mengenai pendanaan, Siti Nurbaya mengatakan keberadaan sumber daya pendanaan yang berkelanjutan dan predictable juga menjadi perhatian dari delegasi berbagai negara. Ketersedian pendanaan merupakan salah satu enabling condition dari keberhasilan pelaksanaan upaya global dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang.

“Indonesia menyatakan bahwa negara maju shall provide financial resources dan other party may on voluntary basis provide resource. Indonesia mengusulkan finansial untuk perubahan iklim diluar dari ODA (official development assistance merupakan skema bantuan yang diperuntukkan bagi negara berkembang dari negara maju yang selam ini telah dilakukan). Disamping itu kelembagaan dan upaya untuk mendukung transparansi juga menjadi salah satu isu krusial yang akan disepakati dalam Konferensi ini,” katanya.

Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim yang hadir bersama dengan Menteri LHK mengatakan bahwa pada konferensi ini, selama proses negosiasi, Indonesia telah memainkan peran sebagai poros antar berbagai kepentingan yang ada diantara para pihak yang berkepentingan terhadap kesepakatan-kesepakatan konferensi perubahan iklim ini.

Sumber: mongabay.co.id.

TEMPO.CO, Paris – Pekan pertama Konferensi Tingkat Tinggi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Paris atau COP21 menyisakan banyak ketidakpuasan.  Banyak peserta kesal dengan sikap sebagian pemerintah anggota UNFCCC yang masih berkukuh dengan kepentingannya masing-masing.

“Konferensi Paris ini slow banget, kurang gereget, dan para negosiator tak gigih. Posisi pemerintah kalah dengan korporasi besar yang siap melakukan penurunan emisi dengan penerapan teknologi bersih dan aksi-aksi mitigasi lainnya,” kata Avi Mahaningtyas, aktivis lingkungan yang mengikuti Conference of Parties (COP) Ke-21 di Paris, Minggu, 7 Desember 2015.

Menurut Avi, negosiasi pada COP sebelumnya selalu alot hingga tengah malam. Diskusinya juga berlangsung panas. Namun kali ini, katanya, jam sembilan malam tak ada lagi sidang COP. Dia menduga salah satu penyebabnya adalah karena sejumlah negara menerjunkan negosiator yang minim pengalaman.

Memang persidangan pekan pertama COP masih berputar pada perdebatan untuk  mengakomodasi prinsip responsibility (tanggung jawab menurunkan emisi gas-gas rumah kaca) dan capability(kemampuan tiap negara melakukan penurunan emisi) yang dapat diterima semua pihak. “Dua hal itu bakal merefleksikan keadilan dan kesetaraan dalam perjanjian yang tercapai di akhir pertemuan nanti. Termasuk dalam pembahasan pendanaan iklim (climate financing),” kata Efransjah, CEO WWF Indonesia yang hadir di Paris.

Isu besar yang mengganjal adalah target jangka panjang penurunan emisi di atmosfer. Perdebatan keras antara kelompok negara yang ingin batas kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan kelompok yang bersikukuh batas kenaikan suhu global adalah 1,5 derajat. Negara miskin dan kepulauan bakal terkena dampak paling parah jika kenaikan suhu global terlalu tinggi.

Delegasi Indonesia, kata Efransjah, perlu mempertimbangkan batas aman dengan dukungan tegas agar batas kenaikan suhu global yang disepakati berada di bawah dua derajat. Hal ini, ujarnya, untuk menghindari dampak perubahan iklim yang parah, khususnya bagi negara-negara kepulauan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menepis kekesalan para koleganya. Menurutnya, pekan pertama setiap COP memang selalu berlangsung lamban karena setiap negara memang saling lihat terlebih dulu. Pada pekan lalu terjadi perdebatan keras antara kelompok negara LMDC (Like Minded Developing Countries), seperti  India dan Cina, dandeveloped countries.

“Indonesia berada di tengah-tengah, tapi dalam konteks tertentu berpihak pada negara berkembang, misalnya dalam hal dukungan negara maju untuk implementasi,” kata Fabby yang menjadi negosiator delegasi Indonesia.

Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Perubahan Iklim Rahmat Witoelar menjelaskan posisi Indonesia adalah poros yang diterima semua pihak. Di kelompok  G-77 dan Cina (kelompok negara-negara berkembang), katanya, Indonesia juga menjadi kekuatan penting. “Indonesia dan negara-negara berkembang jelas tidak mau jika dituntut terlalu tinggi oleh negara maju,” katanya.

UNTUNG WIDYANTO (PARIS)

Sumber: tempo.co.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta agar kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto tidak dialihkan ke pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport.

Apalagi, menurut Fabby, pembentukan pansus Freeport juga tidak relevan.

“Karena tidak ada kasus yang extraxordinary,” tegas Fabby kepada Tribunnews.com, Selasa (1/12/2015).

“Intinya, pembentukan kasus tidak perlu karena pada dasarnya tidak ada dasar dan indikasi pelanggaran dalam kasus Freeport. Persoalan utama adalah pelanggaran etika Setya Novanto,” dia menambahkan.

Karena substansi kasus adalah dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang layak memprosesnya, bukan dalam forum Pansus.

“Jangan dialihkan kasus MKD ini dengan usulan pembentukan pansus,” ujarnya.

Karenanya, dia mendorong agar proses di MKD segera dilakukan tanpa menunda-nundanya lagi.

Sumber: Tribunnews.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforms (IESR), Fabby Tumiwa, percaya fakta seperti disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Menteri ESDM menyebut ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Freeport.

“Saya percaya bahwa itulah yang terjadi. Banyak pihak yang mencoba mencari keuntungan dari keinginan Freeport mendapatkan perpanjangan kontrak,” ujar Fabby kepada Tribunnews.com, Rabu (11/11/2015). Kata Fabby, bukan hal yang baru pola tokoh politik yang mencatut nama Presiden dan Wapres untuk kepentingan pribadi semata-mata. “Itu bukan hal baru kan? Dari dulu pejabat kan minta jatah tanpa malu-malu,”jelasnya.

Karena itu, dia memuji Menteri ESDM berani membuka fakta ini ke publik. “Sekarang saja menteri berani buka. Dulu diam saja kan,” ujarnya. Pengamat pertambangan dan listrik ini juga menilai sikap dan langkah Menteri ESDM atas Freeport selama ini telah tepat. “Saya kira Menteri ESDM sudah merespon dengan baik atas situasi Freeport,” ucapnya. “Ikut saja prosedur yang ditetapkan peraturan dan tidak perlu mengacuhkan tekanan dari politisi-politisi tersebut,” tandasnya memotivasi Sudirman Said.

Sebelumnya, Sudirman menuturkan dengan mencatut nama Presiden dan Wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.

“Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu,” ujar Sudirman Saidseperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015).

Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Hanya, Sudirman mengatakan bahwa orang itu cukup terkenal. Selain mencoba menjual nama Presiden dan Wapres, Sudirman menyebut orang itu juga meminta proyek pembangkit listrik di Timika dan meminta bagian saham Freeport. “Saya berani mengatakan, karena terjadi dua kali diskusi dan (dia atau mereka) dua kali konsisten mengatakan, ‘Saya bisa.

Sumber: TRIBUNNEWS.COM.

Jakarta – Di tahun 2050, Indonesia akan mengalami dampak perubahan iklim yang lebih berat berupa cuaca ekstrim diantaranya meningkatnya intensitas angin puting beliung, gelombang panas (heat waves) dan kekeringan yang sangat sulit untuk ditanggulangi, demikian menurut laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) yang menganalisis dampak perubahan iklim di wilayah Asia Tenggara.

Laporan, Turn Down the Heat – Climate Extremes, Regional Impacts and the Case for Resilience – yang baru diluncurkan Bank Dunia pada tanggal 19 Juni 2013, mengingatkan bahkan kenaikan temperatur sebesar 2 derajat C sejak masa pra-industri akan memberikan tantangan yang sangat besar bagi pembangunan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Namun, apabila kenaikan temperatur menjadi 4 derajat C, dampak perubahan iklim di Indonesia akan bertambah parah; beberapa di antaranya adalah terjadinya badai tropis yang lebih ekstrim dan memberikan dampak signifikan pada sektor-sektor pariwisata, bisnis, dan pertanian.

Studi terkini Bank Dunia ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara akan menghadapi dampak yang serius dengan kenaikan temperatur termukaan bumi 2 derajat C sampai 4 derajat C. Pesisir pantai di seluruh kawasan Asia Tenggara akan mengalami kenaikan air laut 10-15 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan muka air laut global. Kenaikan temperatur sebesar 4 derajat C akan menyebabkan kota-kota yang terletak dipesisir dengan kepadatan populasi yang tinggi akan terpapar oleh intensitas badai yang meningkat, kenaikan permukaan air laut dalam jangka panjang, serta banjir di pesisir seketika (sudden onset).

Kenaikan muka air laut 50 cm lebih tinggi dari tinggi muka laut saat ini pada tahun 2050, dan 100 cm di tahun 2090. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, dan Yangon, dan kota-kota lain yang terletak di pesisir diproyeksikan menjadi kota-kota yang terkena dampak paling besar.

Risiko kenaikan muka air laut yang lebih besar juga terjadi akibat penurunan tanah (land subsidence) di kawasan pesisir pantai, seperti yang terjadi di Semarang. Diperkirakan daratan seluas 2,227 ha di wilayah pesisir kota Semarang akan berada di bawah permukaan air pada tahun 2020.

Laporan tersebut juga memprediksi terjadinya penipisan stok ikan di laut Jawa, dikarenakan kenaikan temperatur air laut serta menurunnya kadar oksigen, yang akan menyebabkan menurunnya populasi ikan di tahun 2050. Hal ini dapat berimbas pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada perikanan laut, dan ketersediaan bahan pangan bagi penduduk di Pulau Jawa.

Intrusi air laut juga diperkirakan terjadi secara lebih luas. Dalam kasus wilayah Sungai Mahakam, diperkirakan intrusi air laut dapat meningkat 7-12 persen pada skenario 4 derajat C. Intrusi air laut diyakini dapat mengakibatkan dampak pada kesehatan manusia diantaranya darah tinggi, keguguran, infeksi pernapasan akut, dan diare.

Koordinator Indonesia Climate Action Nerwork (ICAN) dan juga Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyatakan bahwa pemerintah, kalangan bisnis/swasta dan masyarakat umum harus menanggapi serius dampak jangka pendek dan panjang dari perubahan iklim yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan biaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang dapat menggerus sumberdaya keuangan negara.

ICAN juga menekankan bahwa kegiatan adaptasi perubahan iklim sudah semakin mendesak untuk dilakukan di Indonesia. Adaptasi perubahan iklim harus diintergrasikan dalam strategi dan rencana pembangunan di pusat dan daerah.

Fabby mengkritik lambatnya penyelesaian dan sosialisasi Rencana Aksi untuk Adaptasi Perubahan Iklim untuk Indonesia. Padahal di beberapa tempat di wilaya Indonesia, masyarakat sudah mengalami dampak perubahan iklim, terutama untuk masyarakat pesisir yang tak jarang kehilangan mata pencaharian mereka.

Pentingnya melakukan adaptasi bulan berarti melupakan kegiatan mitigasi. Dengan melakukan mitigasi sejarang maka akan semakin sedikit upaya adaptasi yang diperlukan, sehingga akan menghindari terjadinya kerusakan permanen. Biaya untuk melakukan mitigasi saat ini, akan lebih murah daripada biaya untuk melakukan adaptasi.

Kelalaian dalam melakukan mitigasi dan lambatnya adaptasi perubahan iklim akan berdampak pada kerugian sosial ekoomi dan lingkungan yang tidak dapat dikembalikan lagi (irreversible).

Indonesia telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dibandingkan dengan Busiess as Usual dengan dana sendiri dan akan menambahkan 15 persen lagi jika ada bantuan dana dari luar yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 61 tahun 2011 tentang rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DAD-GRK di sebagian besar provinsi di Indonesia. Namun, setelah dua tahun semenjak peluncurannya, RAN-GRK maupun RAD-GRK belum diimplementasi secara penuh.

Banyak instansi kementrian dan lembaga serta Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan rencana tersebut karena faktor perencanaan, kapasitas, dan pendanaan. Situasi ini tentunya berdampak pada efektivitas emisi GRK yang dapat dikurangi.

ICAN mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mengimplementasikan RAN GRK serta RAD GRK secepatnya dan dilakukan secara konsisten. Walaupun hingga saat ini Indonesia bukanlah negara yang wajib menurunkan emsi GRK tetapi hasil penurunan emisis GRK di Indonesia dapat mmberikan kontribusi positif terhadap upaya penurunan emisi global dan mengurangi resiko kenaikan rata-rata temperatur melebih 2 derajat C bahkan 3 derajat C.

Sumber: beritasatu.com.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah daerah butuh penguatan kapasitas, untuk melaksanakan program penurunan emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi tersebut dibutuhkan, sejalan dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 lalu.Continue reading