Menilik Pasar Tenaga Surya di Negara-Negara Anggota ASEAN

Jakarta, 25 Juli 2023 – Asia Tenggara telah menjadi titik fokus bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan energi. Meningkatnya permintaan energi di kawasan ASEAN diharapkan dapat dipenuhi melalui perluasan penggunaan energi terbarukan. Khususnya, negara-negara ASEAN tertentu telah mencapai kemajuan penting dalam pengembangan energi terbarukan, seperti dicontohkan oleh pertumbuhan eksponensial energi surya Vietnam selama beberapa tahun terakhir.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essentials Services Reform dan Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia mengatakan bahwa ASEAN harus menjalin kerja sama yang kuat dalam mengembangkan kemampuan manufaktur energi surya (PLTS).

“Negara-negara di Asia Tenggara harus memastikan akses yang terjangkau ke teknologi ini dengan membangun manufaktur PLTS dan rantai pasokan yang mencakup ingot silikon, wafer, sel, dan komponen lain seperti kaca besi temper rendah, serta keseimbangan komponen sistem seperti inverter dan controller,”

Fabby menambahkan, kawasan Asia Tenggara berpotensi menjadi pusat manufaktur panel surya yang dapat memenuhi kebutuhan domestik dan global. Saat ini, tujuh negara Asia Tenggara telah memiliki kapasitas produksi dalam berbagai level, dengan total kapasitas produksi modul surya tahunan sebesar 70 GW, dengan Vietnam memasok setengah dari kapasitas tersebut.

Monika Merdekawati, Analis Riset Pengembangan Energi Terbarukan Berkelanjutan, ASEAN Centre of Energy (ACE) dalam acara ASEAN Solar Summit 2023 menjelaskan bahwa meskipun adopsi energi surya di ASEAN sedang meningkat, laju pertumbuhannya tidak cukup untuk mempercepat transisi energi. Langkah luar biasa Vietnam dalam menambah kapasitas tenaga suryanya telah dikaitkan dengan upaya diversifikasi dalam rencana pengembangan energi terbarukannya dalam PDP8 (dokumen perencanaan energi Vietnam).

“Mirip dengan Thailand yang mulai memasukkan pengembangan biomassa dalam rencana program prioritasnya,” kata Monika.

Monika lebih lanjut menyoroti perlunya Indonesia untuk menyusun strategi inovatif untuk mencapai tujuannya mencapai bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan listrik milik negara, PT PLN, sangat bergantung pada RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030 yang dikenal sebagai “RUPTL hijau” untuk mempercepat upaya energi terbarukan.

Warsono, EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan, PT PLN pada kesempatan yang sama mengatakan, PLN menargetkan memasukkan 5 GW energi terbarukan pada tahun 2030.

“Tantangan utama penerapan energi terbarukan, khususnya tenaga surya, adalah pemenuhan persyaratan kandungan lokal pada komponen PV. Artinya, kita perlu menumbuhkan industri lokal untuk komponen PV surya,” ujarnya. Lebih lanjut, PLN berkomitmen untuk menjamin keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi.

Mohammad Nazri bin Mizayauddin, Chief Strategy Officer Otoritas Pengembangan Energi Berkelanjutan, Malaysia berbagi pandangannya tentang strategi Malaysia untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan.

“Orang-orang biasanya melihat PLTS berskala besar yang dipasang di darat (ground mounted), namun sekarang mari kita sadari potensi lain dari PLTS atap. Atap (rumah dan bangunan) itu sendiri adalah aset,” katanya.

Menurut Nazri, Malaysia selama ini menghadapi permasalahan terkait subsidi energi sehingga pemerintah harus memastikan bahwa pasarnya sudah cukup matang untuk secara perlahan menghentikan subsidi tersebut.

Eka Satria, Direktur dan CEO Medco Power Indonesia memaparkan korelasi yang sangat diperlukan antara pertumbuhan industri komponen panel surya dan meningkatnya permintaan pasar. Dia menekankan pentingnya menyusun daftar proyek potensial yang komprehensif untuk menanamkan kepercayaan investor.

“Untuk mempercepat penerapan energi surya, kita memerlukan industri PLTS yang kuat di Indonesia. Untuk menumbuhkan industri PLTS, diperlukan daftar panjang proyek yang berkomitmen untuk menjamin investor bahwa uang mereka tidak akan hilang,” jelas Eka.

Eko Agus Nugroho Direktur Industri Permesinan dan Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian mengamini perkembangan teknologi sel surya yang semakin pesat, sehingga mendesak Indonesia untuk mempercepat langkahnya agar bisa mengikuti kemajuan tersebut.

“Saat ini ada 21 produsen lokal yang membuat modul surya dan total kapasitasnya masih di bawah 500 WP. Kementerian ingin memetakan kemampuan industri (tenaga surya) untuk memenuhi kebutuhan PLN dan pengembang lainnya,” ujarnya.

Eko juga mengungkapkan rencana pengumuman konsorsium yang didedikasikan untuk manufaktur industri tenaga surya lokal pada bulan-bulan ke depan.

IESR: Indonesia Perlu Strategi Baru untuk Capai 23% Bauran Energi Terbarukan pada 2025

press release

Jakarta, 27 Juli 2023 – Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan upaya untuk mencapai pertumbuhan nasional berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai akselerasi pengembangan energi terbarukan menjadi sebuah keharusan. Pemerintah Indonesia, melalui Kebijakan Energi Nasional (KEN), sudah mencanangkan target peningkatan bauran energi primer mencapai 23% di tahun 2025 sebagai salah satu tolak ukur. 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan energi terbarukan nasional pada 2022 baru mencapai 12,3% dari target 23% pada 2025. IESR memandang sektor kelistrikan memiliki peluang paling besar untuk mendukung capaian target energi terbarukan. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) , diperlukan 45,2 GW listrik yang bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2025. Namun, pengembangan energi terbarukan masih lambat dengan pertumbuhan hanya sekitar 400-500 MW per tahunnya selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut juga jauh dari target pemerintah untuk meningkatkan energi terbarukan 2-3 GW per tahun dalam lima tahun terakhir. 

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR mengungkapkan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan strategi baru untuk segera mencapai target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 serta secara konsisten meningkatkan target pencapaian energi terbarukan.

“Cita-cita Kebijakan Energi Nasional (KEN) adalah untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga Indonesia harus tetap optimis dan ambisius dalam meningkatkan bauran energi terbarukannya. Bahkan dalam proses pemutakhiran dokumen KEN, target bauran energi terbarukan ini butuh dijaga atau malah ditingkatkan. Yang diperlukan adalah strategi baru yang menimbang perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi saat ini dan dapat diimplementasikan dalam waktu singkat, misalnya bagaimana mengakselerasi PLTS atap seoptimal mungkin dalam dua tahun kedepan,” tegas Deon dalam acara Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, Expert Discussion Webinar pada Kamis (27/7/2023). 

His Muhammad Bintang, Peneliti Teknologi Penyimpanan Energi dan Materi Baterai, IESR menuturkan, berdasarkan studi IESR (2023), pembangkit listrik berkontribusi lebih dari 40% dari total emisi sektor energi di Indonesia.  Untuk mendukung capaian bauran energi terbarukan sebesar 23%, dan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan permintaan energi yang lebih rendah dari proyeksi RUEN, maka dibutuhkan setidaknya 24 GW kapasitas pembangkit energi terbarukan terpasang  yang perlu terpasang pada tahun 2025, atau harus meningkat sebesar 13 GW lebih dalam kurun waktu 2 tahun kedepan. Yang berarti, pertumbuhan pembangkit energi terbarukan perlu mencapai 5-7 GW per tahunnya. 

“Untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, diperlukan beberapa strategi konkret. Berdasarkan studi IESR, beberapa strategi yang teridentifikasi pada sektor ketenagalistrikan di antaranya meningkatkan keberhasilan Commercial Operation Date (COD) PLTP sebesar 1,4 GW dan PLTA/PLTM sebesar 4,2 GW, peningkatan kapasitas program dedieselisasi PLTD tersebar 588 MW menjadi PLTS 1,2 GWp dan baterai, pembangunan 4,7 GW PLTS dan 0,6 GW PLTB. Kemudian, implementasi co-firing biomassa pada PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10% untuk PLTU Jawa-Bali dan 20% untuk PLTU di luar Jawa-Bali dan adanya rencana pensiun dini PLTU, dari beberapa pilihan teknologi yang ada, penambahan kapasitas PLTS sebenarnya dapat menjadi solusi untuk mengejar target bauran 23% dalam waktu singkat karena dibandingkan teknologi pembangkit lain, pembangunan PLTS relatif lebih cepat,” papar Bintang. 

Bintang menuturkan akselerasi pengembangan energi terbarukan menuntut kesiapan, fleksibilitas sistem energi listrik untuk meningkatkan penetrasi macam energi terbarukan (variable renewable energy,VRE). Untuk memenuhi target NZE, peran pembangkit VRE perlu ditingkatkan, dari saat ini 0,4% menjadi sekitar 4% pada 2025 dan meningkat hingga 77% pada 2060. Selain itu, investasi dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan pembangkit tetapi juga pengembangan infrastruktur untuk mengakomodasi penetrasi variable renewable energy (VRE). 

IESR mendorong Indonesia untuk memuluskan dan mempercepat transisi energi. Melalui penyelenggaraan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, IESR akan melibatkan banyak pakar untuk mengupas lebih dalam upaya mentransformasi operasi sistem kelistrikan sebagai satu strategi peningkatan bauran energi terbarukan. IETD 2023 merupakan IETD yang keenam sejak pertama kali diselenggarakan pada 2018. Tahun ini, IETD mengangkat tema “Enabling Rapid Power Sector Transformation” yang akan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 18-20 September 2023 secara hibrid di Jakarta maupun secara online. Ikuti IETD 2023 dengan mengunjungi website www.ietd.info dan dapatkan promo menarik potongan harga tiket dengan melakukan pendaftaran pada tanggal 22-28 Juli 2023. 

Upaya Berkelanjutan Percepatan Energi Surya di Indonesia

press release

Jakarta, 26 Juli 2023 – Indonesia Solar Summit 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta bersama lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR), menegaskan komitmen untuk mempercepat penyebaran tenaga surya di tanah air. Pemanfaatan energi surya secara signifikan mendorong Indonesia mencapai jalur nol emisi karbon (net zero emission,NZE), dengan penggunaan energi surya diproyeksikan sebesar 61% dari total sumber listrik pada tahun 2060. Sebuah studi terpisah sebelumnya oleh IESR menjelaskan, energi surya menjadi tulang punggung sistem energi nol emisi pada tahun 2050.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif memaparkan,  pengembangan energi surya menjadi strategi penting untuk mencapai 23% dari bauran energi terbarukan dalam dua tahun ke depan sebelum 2025. Namun, ia juga menekankan pentingnya memiliki akses ke teknologi dan pendanaan untuk berhasil memanfaatkan energi surya dan memenuhi target bauran energi terbarukan. Menurutnya, investasi energi surya akan mudah mengalir ke Indonesia jika permintaan di dalam negeri cukup signifikan.

“Terdapat dua isu penting yang menjadi dukungan dalam percepatan energi surya yaitu ketersediaan teknologi yang harus didukung industri dan ketersediaan pendanaan internasional serta dalam negeri yang perlu dimobilisasi. Target bauran energi terbarukan mencapai 23% pada 2025, namun demikian, saat ini baru mencapai 12,5%, waktunya tinggal 2 tahun lagi untuk mengejar target tersebut. Kita juga ada target menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 290 juta ton di 2030 yang sudah ditingkatkan menjadi 358 juta ton. Untuk itu, beragam upaya dilakukan untuk pengurangan emisi antara lain melalui program dedieselisasi dan konversi kendaraan motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik,” jelas Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia.

Kemajuan adopsi energi surya di Indonesia masih lambat. Realisasi kapasitas terpasang PLTS pada tahun 2022 sebesar 271,6 MW atau jauh di bawah rencana sebesar 893,3 MW, berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), KESDM. Ada beberapa faktor yang menghambat pengadopsian energi matahari secara luas, termasuk masalah kepemilikan tanah, kurangnya pengalaman lokal dan tarif yang tidak menarik. Padahal,  potensi teknis energi surya mencapai 3.295 GWp, untuk itu percepatan penggunaan energi surya menjadi penting untuk mencapai target energi terbarukan dan NZE. Dalam jangka pendek, energi surya dibutuhkan sekitar 18 GW untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dengan nilai investasi sebesar USD 14,1 miliar, berdasarkan studi BloombergNEF dan IESR

Dengan pengumuman dukungan Just Energy Transition Partnership (JETP) tahun lalu pada KTT G20 2022 di Bali, Indonesia – rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif saat ini sedang disusun melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, yang mencakup penghentian awal batu bara, langkah-langkah transisi yang adil, dan percepatan pengembangan energi terbarukan. Kemitraan senilai USD 20 miliar ini bertujuan untuk mencapai puncak emisi sektor ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2030, dan energi surya telah menjadi bagian penting dari perencanaan tersebut karena keuntungan tekno-ekonomi dan potensi pengurangan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Versi pertama dari rencana investasi akan diluncurkan pada Agustus 2023.

Rachmat Kaimuddin, Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves menekankan, untuk membangun industrialisasi energi surya, Indonesia perlu menyiapkan permintaan terlebih dahulu.

“Berkaca dari hal tersebut, kita mengintervensi dalam negeri, misalnya melalui JETP, bagaimana kita meminimalisir ketergantungan terhadap energi fosil, bisa dalam beberapa bentuk seperti mengurangi output pembangkit listrik berbasis batubara dan menciptakan permintaan baru,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, kerja sama Indonesia dengan Singapura untuk listrik hijau mensyaratkan modul surya dan baterai harus diproduksi di Indonesia, sehingga permintaan yang muncul menjadi pemicu terbentuknya industri PLTS di Indonesia.

“Kita tidak ingin ke depan hanya impor. Kita berharap industri dalam negeri sudah terbentuk selama kita dalam proses transisi energi,” ujarnya.

Antha Williams, yang memimpin Program Lingkungan, Bloomberg Philanthropies menuturkan, untuk mengembangkan industri surya rumahan menjadi komponen kunci untuk memajukan transisi Indonesia menuju energi yang bersih, terjangkau, dan andal. 

“Dengan memupuk kemitraan internasional untuk memobilisasi modal dan meningkatkan kapasitas produksi tenaga surya dalam negeri, Indonesia memiliki potensi untuk mewujudkan tujuan jalur energi bersih-nol melalui penerapan proyek energi bersih secara cepat. Bloomberg Philanthropies menyambut baik kesempatan untuk mendukung tujuan Indonesia menjadi pemimpin dalam pengembangan energi surya,” terang Antha. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa memaparkan,  selama dua tahun terakhir, pasar baru telah muncul, memanfaatkan energi surya tidak hanya untuk menjual listrik tetapi juga untuk menghasilkan produk bernilai tambah baru, seperti hidrogen hijau dan amonia. Berdasarkan data IESR, saat ini terdapat 10 proyek hidrogen hijau dan amonia yang telah dirintis sejak tahun lalu, dengan tujuan memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber listrik utama. Proyek-proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap studi dan diharapkan dapat terealisasi dalam 2-3 tahun ke depan. Fabby juga menegaskan, pengalaman dari berbagai negara, termasuk beberapa negara berkembang, menunjukkan bahwa membangun pembangkit listrik tenaga surya skala Gigawatt dalam waktu satu tahun merupakan prestasi yang dapat dicapai.

Fabby menyoroti tiga faktor pendukung penting untuk mendorong pengembangan solar PV, “Pertama, dibutuhkan kemauan politik dan kepemimpinan yang kuat dan aktif dari pemerintah, serta penetapan kebijakan dan regulasi yang transparan dan berkelanjutan. Kedua, perlunya pengembangan ekosistem terpadu, yang meliputi penentuan standar kualitas dan jaminan modul surya, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih. Terakhir, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur PV surya yang terintegrasi dan kompetitif.”

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 menghadirkan kesempatan untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang manfaat adopsi energi surya. Kampanye penjangkauan publik, program pendidikan, dan inisiatif berbasis masyarakat dapat menginformasikan masyarakat tentang keuntungan lingkungan, manfaat ekonomi, dan kemandirian energi yang datang dengan penggunaan energi surya. Membangun dukungan dan pemahaman publik dapat memfasilitasi adopsi teknologi energi surya yang lebih luas. Selain itu, Keketuaan Indonesia dapat menjadi preseden adopsi energi surya di ASEAN melalui penyelarasan kebijakan, kerja sama regional, promosi investasi, dan inovasi. Keketuaan Indonesia di ASEAN menjadi waktu yang tepat untuk mempromosikan dan mendorong industri tenaga surya domestik dan rantai pasokan secara paralel dengan penerapan cepat proyek tenaga surya.

 

IESR dalam KemBali Becik : Peran Adopsi PLTS Atap terhadap Bisnis Pariwisata di Bali

Bali, 21 Juli 2023 – Sebagai usaha dan langkah bersama dalam pentransisian energi menuju Bali bersih, pemulihan ekonomi setelah pandemi, serta dalam tantangan menjawab permasalahan krisis iklim, Purpose Climate Lab menghadirkan KemBali Becik sebagai salah satu solusi pemulihan. Institute for Essential Services Reform (IESR) turut serta meramaikan Campaign KemBali Becik tahun 2023 di Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali pada Jumat (21/7/2023). Kegiatan tersebut mengusung tema “Stand out in the market by standing up for sustainability”.

KemBali Becik yang merupakan forum kerjasama dari organisasi lintas sektor di Bali, dengan makna“Kembali” adalah kata bahasa Indonesia yang berarti “kembali” dan “becik” adalah kata Bali yang berarti “baik”. KemBali Becik menghadirkan peran Pemerintah, sektor bisnis, serta masyarakat Bali sebagai penggerak dekarbonisasi ekonomi, khususnya melalui penerapan solusi iklim dalam industri pariwisata. Pada acara kali ini, dilakukan assessment dan capacity building bagi para pelaku bisnis pariwisata di Bali yang terdaftar pada green page KemBali Becik. Capacity building ini dimaksudkan untuk membantu para pelaku bisnis ini dalam menerapkan aksi konkrit dalam memastikan keberlanjutan bisnis mereka dari sisi sampah makanan, energi dan transportasi.

Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Michelle Winowatan, Startegy Manager PCL,  mengingatkan pentingnya menghadirkan sustainability demi menunjang kemajuan sektor bisnis dan pariwisata Bali.

“Jika kita dapat memobilisasi bisnis pariwisata dan kesadaran para wisatawan untuk ikut serta dalam mendukung upaya pemulihan hijau di sektor pariwisata, maka kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk mendekarbonisasi ekonomi, sehingga kita dapat mewujudkan Bali yang lebih ramah lingkungan dan tangguh secara ekonomi.” terang Michelle.

Peneliti Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan di IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha mengharapkan para pengunjung kegiatan yang didominasi pelaku bisnis, dapat semakin menyadari dan memahami betapa pentingnya sustainability dari energi ramah lingkungan dapat banyak mempengaruhi aspek bisnis dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

“Solusi iklim adalah bagian dari sektor bisnis. Selain profitable, bisnis juga harus sustainable sebagai upaya meningkatkan investasi berbasis ESG (environment, social, and government) di bidang energi bersih. Dari sisi energi, adopsi PLTS adalah salah satu solusi jangka panjang, dengan benefit penghematan dari sisi konsumsi energi listrik, di mana banyak penyedia layanan PLTS atap yang menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan harga listrik PLN. Praktik sustainability juga bisa menarik investasi investor kepada business head lokal Bali,” ujar Alvin.

Pada kesempatan ini, IESR mengenalkan platform Solar Hub kepada pelaku bisnis yang ingin mengetahui lebih jauh tentang PLTS atap. Sejumlah pengunjung telah mencoba platform tersebut dan beberapa menyatakan tertarik memasang PLTS atap.

“Saya harap, semoga semakin waktu masyarakat banyak yang tertarik untuk memasang PLTS atap sebagai salah satu upaya mengurangi emisi dan memanfaatkan energi terbarukan dari sektor bisnis di Provinsi Bali,” tegas Alvin.

Pemanfaatan Energi Terbarukan Menjadi Daya Tarik bagi Investor

Semarang, 4 Juli 2023 – Listrik tidak hanya menjadi kebutuhan utama  rumah tangga, namun juga menggerakkan aktivitas ekonomi hingga industri skala besar. Selain kebutuhan pasokan listrik yang handal,  industri skala besar mulai memperhatikan sumber pasokan listrik. Bahkan, bagi industri berorientasi ekspor, proses produksi perlu dilakukan dengan minim emisi terlebih sejak diberlakukannya  perhitungan jejak karbon pada produk ekspor ke negara tertentu.. Hal ini berarti barang atau komponen barang yang dihasilkan n dari pembangkit energi fosil akan mendapat pajak karbon yang lebih tinggi.

Provinsi Jawa Tengah, yang sedang mengembangkan sejumlah kawasan industri cukup memperhatikan pengembangan sumber energi alternatif selain fosil. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam sambutannya pada forum Central Java  Renewable Energy Investment Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bekerjasama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Selasa 4 Juli 2023.

“Pertumbuhan industri infrastruktur diiringi dengan pertumbuhan kebutuhan energi yang tinggi. Saat ini bukan hanya energi, namun energi yang berasal dari energi baru terbarukan,” tegas Taj Yasin.

Taj Yasin menambahkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan melimpah, namun pemanfaatannya belum optimal. Untuk menggerakkan pemanfaatan energi terbarukan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah salah satunya menggalakkan pemasangan PLTS atap pada bangunan pemerintah.

“Dari pemasangan PLTS atap di bangunan pemerintah menunjukkan adanya penghematan 30-40% pada tagihan listrik bagi lembaga-lembaga yang memasang,” katanya.

Sebelumnya, disampaikan oleh Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa bahwa ketersediaan listrik dari energi bersih menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya pada satu negara.

“Jika ingin meningkatkan daya saing investasi, kita harus meningkatkan ketersediaan energi hijau. Adanya pasokan listrik dari energi terbarukan menjadi indikator baru bagi investor untuk menanamkan modalnya,” kata Fabby.

Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa Jawa Tengah saat ini sedang merancang 23 proyek untuk ditawarkan pada investor.Sebagian dari proyek tersebut terkait dengan pengembangan energi terbarukan.

‘Minat investasi sudah mendekati saat sebelum pandemi. Kami berharap pertemuan ini akan meningkatkan komunikasi dan mendorong realisasi investasi di Jawa Tengah,’ katanya.

Tren ini sejalan dengan studi Low Carbon Development Indonesia, bahwa upaya penurunan emisi GRK harus dilakukan secara terintegrasi pada rencana pembangunan untuk mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income country trap) dengan memastikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Mendorong Pertumbuhan Investasi Energi Terbarukan di Jawa Tengah

Semarang, 4 Juli 2023 – Menyadari bahwa investasi energi terbarukan memainkan peran krusial dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai Persetujuan Paris, Institute for Essential Services Reform (IESR)  bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara ‘Central Java Renewable Energy Investment Forum 2023’. Kegiatan ini menjadi ajang promosi potensi investasi energi terbarukan di Jawa Tengah untuk mengejar target 21,82% bauran energi terbarukan Provinsi Jawa Tengah pada 2025. Capaian bauran energi yang melebih target sebesar 15,76% pada tahun 2022 mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk proaktif membuka pintu investasi untuk energi terbarukan demi mencapai target yang telah ditetapkan serta menjaga daya saing ekonomi daerah. 

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa memaparkan, Jawa Tengah memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, khususnya energi surya. Berdasarkan studi IESR, jika 9 juta bangunan rumah memasang PLTS atap maka mampu menghasilkan 100 ribu megawatt (MW), dan apabila 35 kantor bupati dan walikota se-Jawa Tengah memasang PLTS atap maka akan menghasilkan sekitar 5 megawatt (MW) dari energi surya. Fabby menegaskan, potensi energi terbarukan di Jawa Tengah, termasuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), di luar pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Jawa Tengah, mencapai 198 megawatt (MW).

“Ketersediaan energi terbarukan saat ini menjadi faktor utama daya tarik investasi. Untuk itu, apabila kita ingin meningkatkan daya saing investasi di Jawa Tengah maka perlu meningkatkan ketersediaan pasokan energi hijau, ini menjadi indikator baru bagi investor. Potensi sumber energi terbarukan yang besar tidak akan tercapai jika tidak ada pendanaan untuk pengembangannya,” jelas Fabby Tumiwa. 

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menjelaskan, Jawa Tengah memiliki potensi energi surya yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara penuh. Untuk itu, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu digenjot. Sejak tahun 2019, Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas ESDM memasang PLTS di setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD Jawa Tengah dan beberapa lembaga pendidikan. Penggunaan PLTS tersebut tidak hanya untuk menurunkan emisi karbon, tetapi juga memiliki manfaat ekonomis seperti pengeluaran listrik yang bisa dipangkas sekitar 30-40%. 

“Jawa Tengah mempunyai daya saing yang berpotensi, baik dari dukungan infrastruktur, tenaga kerja dan komitmen kuat dalam investasi. Sektor energi terbarukan menjadi peluang investasi baru di Jawa Tengah, mengingat kebutuhan tumbuhnya ekosistem manufaktur yang membutuhkan alternatif energi untuk memenuhi produksinya. Potensi tersebut perlu dikelola bersama-sama,” ujar Taj Yasin. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menuturkan, Jawa Tengah memiliki rencana umum penanaman modal (RUPM) yang salah satunya menjadi arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment). Berdasarkan catatan DPMPTSP, terdapat 690 izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS), dan jumlah IUPTLS atap dan uap sekitar 17 hingga Juni 2023. 

“Terdapat beberapa proyek yang siap ditawarkan dalam sektor energi terbarukan di Jawa Tengah di antaranya pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro Banjaran dan Logawa di Kabupaten Banyumas, pembangunan PLTS terapung Waduk Wadaslintang, pengembangan pembangkit listrik tenaga geothermal di Candi Umbul Telomoyo, dan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Realisasi investasi di Jawa Tengah diharapkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, dengan penyerapan tenaga kerja,” papar Sakina. 

Cahyo Purnomo, Direktur Promosi  Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi/BKPM, menyebut bahwa proses transisi energi tidak bisa dilakukan dalam sekejap, perlu waktu dan komitmen. Pengembangan EBT menjadi salah satu upaya menuju ekonomi rendah karbon, untuk itu penciptaan iklim investasi yang kondusif diperlukan.  

“Misalnya saja dalam proses perumusan regulasi, dalam aspek prediktabilitasnya menjadi hal penting bagi investor. Kami mendorong investasi langsung, yang tentu semuanya berawal dari pandangan jauh ke depan, bukan hanya untuk 1-2 tahun saja. Maka dari itu, penting iklim investasi stabil dan perumusan regulasi perlu melibatkan seluruh stakeholder, tidak ada pihak yang menjadi penonton saja,” papar Cahyo. 

Mengenalkan Serba-Serbi PLTS Atap pada Siswa SMK Negeri 7 Semarang

Semarang, 6 Juni 2023 – Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah mengadakan pelatihan teknis pembangunan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan, konservasi energi, khususnya untuk instalasi pemasangan PLTS atap.  Pelatihan PLTS atap diikuti oleh 30 perwakilan siswa-siswi kelas 12 (dua belas) Program Studi Teknik Ketenagalistrikan, SMK Negeri 7 Semarang.

Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Haris Wahyudi, menyambut baik inisiatif Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ini dan berpendapat bahwa pelatihan PLTS ini merupakan keterampilan yang tepat untuk siswa-siswanya. 

“Pelatihan ini adalah hal yang sangat tepat untuk bekal peserta didik kita, baik yang akan magang kerja maupun menghadapi dunia kerja. Kompetensi ini sangat diperlukan dan tepat sekali dengan tren saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan atas terselenggaranya kegiatan ini di SMK Negeri 7 Semarang,” katanya.

Haris menambahkan bahwa pihaknya berharap pelatihan ini dapat memotivasi dan bermanfaat, sehingga tingginya peluang kerja PLTS atap di masa mendatang bisa diisi oleh anak-anak dengan keahlian dan bekal yang baik.

Kegiatan pelatihan PLTS atap ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas ESDM untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian generasi muda, agar mampu untuk ikut andil dalam menghadapi transisi energi. 

Boedyo Dharmawan, Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya mengatakan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang cukup banyak dan melimpah, praktik-praktik pemanfaatan EBT sudah banyak dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Dia berharap generasi-generasi muda mampu memahami dan siap menghadapi perubahan-perubahan transisi energi yang terus terjadi saat ini.

“Tiga puluh lima kab/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi energi PLTS yang begitu banyak, dan kedepannya kita akan berangsur-angsur meninggalkan energi fosil karena ketersediaannya yang terus berkurang, ini adalah sebuah keniscayaan, kita perlu bersiap diri dan siap menghadapinya,” kata Dharmawan. 

“Harapannya dengan adanya pelatihan PLTS ini, adik-adik bisa membangun dan merawat dengan baik pengelolaan PLTS. Karena jika kita hanya terus mendorong dan masifnya pembangunan energi solar, tetapi pemeliharaan dan perawatannya kurang, kedepannya ini bisa menjadi kesempatan dan peluang kerja bagi adik-adik di masa mendatang,” lanjutnya

Selain itu, Darmawan juga berharap agar program-program EBT dapat didukung dari semua pihak termasuk lingkungan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

“Kami sangat berharap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong program-program pengembangan energi terbarukan, sehingga siswa-siswi SMK Negeri di Jawa Tengah siap menghadapi konversi energi di masa mendatang,” imbuhnya

Rizqi M Prasetyo, staf Program Regional Jawa Tengah, Akses Energi Berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR) berpartisipasi menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan pelatihan teknis PLTS atap, dengan tema “The Green Superheroes: Solar Team is Saving the Planet!”. Pemberian materi diawali dengan kuis peluang kerja PLTS di masa mendatang, yang diikuti dengan antusias oleh peserta.  

“Materi yang disampaikan jelas, cara penyampaiannya lebih seru, jadi kita gak bosen mendengarkan, diselingi kuis lewat HP sehingga apa yang diberikan mudah dimengerti, karena cara penyampaiannya yang enak gitu,” kata Aditya Arya Permata, salah satu siswa kelas 12 SMK Negeri 7 Semarang.

Rizqi juga memberikan gambaran-gambaran bagaimana kondisi iklim dan lapangan pekerjaan di masa sekarang dan masa mendatang. Dirinya berharap peserta pelatihan dapat melek dan memiliki kesadaran yang tinggi bahwa pengembangan energi terbarukan, khususnya energi surya, dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang ramah lingkungan. 

“Kami berharap dengan adanya pelatihan PLTS di SMK ini dapat mendorong dan memotivasi generasi muda menjadi generasi yang sadar lingkungan dan paham pentingnya transisi energi, sehingga kedepannya mampu berkontribusi, berinovasi, serta memimpin proses transformasi ekonomi rendah karbon melalui energi surya,” ungkap Rizqi.

Selain IESR, materi pelatihan juga disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi dan PPSDM EBTKE. Pelatihan ini berlangsung dari 6 – 8 Juni 2023 dengan materi meliputi Kebijakan dan Pengembangan PLTS atap di Jawa Tengah, Regulasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PLTS, Sistem dan Komponen PLTS dan diakhiri dengan praktik pemasangan instalasi PLTS atap.

Energi Surya Mainkan Peran Penting dalam Transisi Energi Sistem Ketenagalistrikan

Alvin

Jakarta, 15 April 2023 – Strategi perencanaan yang matang diperlukan dalam mendorong penggunaan energi surya dalam sistem kelistrikan. Saat ini Indonesia telah memiliki  Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yakni sekitar 23% pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan Alvin Putra Sisdwinugraha, Peneliti Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan di Institute for Essential Services Reform (IESR)  dalam acara Bincang Energi Surya #3, hasil kolaborasi antara Solar Scholars Indonesia (SSI), IESR, PPI Australia, Asosiasi Peneliti Indonesia Korea (APIK), Insygnia, dan Solarin. 

“Mengacu RUPTL tersebut, energi surya akan memainkan peran penting dalam ketenagalistrikan Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE), sementara skala utilitas masih menjadi penyumbang terbesar. Meski demikian, hal tersebut belum cukup bagi Indonesia untuk mengejar target dekarbonisasi tahun 2050,” ujar Alvin Putra Sisdwinugraha.

Beberapa klaster potensi di dalam RUPTL yakni sektor pertambangan, sektor wisata, sektor perikanan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS atap), PLTS terapung, dan sektor lain dengan kapasitas total mencapai 2,1 Giga Watt (GW). Mengenai PLTS terapung, Alvin menuturkan, terbitnya Permen PU No 6 Tahun 2020 menjadi angin segar bagi perkembangan energi terbarukan di Indonesia karena memungkinkan penggunaan ruang pada daerah waduk/bendungan sekitar 5% pada ketinggian air normal. Dengan mengacu aturan tersebut, ESDM telah memetakan, potensi PLTS terapung 28,4 GW, dengan 4,8 GW dari PLTA yang telah ada. 

“Meski potensinya cukup besar, sayangnya belum ada peraturan teknis khusus mengenai keamanan bendungan/waduk tersebut. Hal ini bisa berkaca dari pengembangan PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat yang dikerjakan pengembang swasta,” terang Alvin. 

Di lain sisi, demi mendorong penggunaan energi surya, pemerintah telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Regulasi ini menjadi memperkuat komitmen pemerintah dalam menjalankan transisi energi untuk mencapai NZE. Salah satu hal yang dibahas dalam Perpres tersebut, ujar Alvin, penetapan harga listrik dari PLTS berdasarkan patokan harga tertinggi. 

“Walaupun tergantung terhadap skema pelelangan yang akan diterapkan Pemerintah dan PLN, penetapan harga PLTS berdasarkan patokan harga tertinggi diharapkan bisa memberikan ruang untuk PLTS berkapasitas kecil lebih berkembang,” terang Alvin.