Raditya Yudha Wiranegara, Senior Researcher IESR menjelaskan terdapat 12 PLTU yang diidentifikasi sebagai low hanging fruits (LHF) karena secara teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan sangat buruk.
Baca selengkapnya di Kontan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa meminta pemerintah untuk membatasi emisi yang lebih progresif untuk mempercepat pengurangan gas buang pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara saat kebijakan pajak dan perdagangan karbon resmi diimplementasikan.
Baca selengkapnya di Bisnis.com.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa Perpres tersebut tidak serta merta mempensiunkan PLTU yang ada saat ini juga. Sehingga masih ada waktu bagi perusahaan swasta maupun BUMN, dalam hal ini PT PLN (Persero) untuk melakukan persiapan.
Baca selengkapnya di Kompas.com.
Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Widhyawan Prawiraatmadja menilai pemerintah setidaknya dapat mengantisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pensiun dini PLTU. Mengingat, terdapat ratusan ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.
Berita selengkapnya di CNBC Indonesia.
Jakarta, 3 Agustus 2022- Pensiun dini PLTU perlu dilakukan untuk mencapai bebas emisi di 2050 sesuai komitmen Persetujuan Paris. Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Center for Global Sustainability (CGS), Universitas Maryland dan didukung oleh Bloomberg Philanthropies menemukan bahwa Indonesia dapat mempercepat penghentian pengoperasian PLTU pada 2045 untuk meraup manfaat sosial, ekonomi dan…
C20 ingin mengundang PLN Indonesia, pakar dari Afrika Selatan, pakar dari Republik Korea, CFE Meksiko (Comisión Federal de Electricidad), dan NTPC (National Thermal Power Corporation Limited) India untuk berdiskusi tentang peran dan perspektif utilitas’ berperan dalam mitigasi perubahan iklim.
Peluncuran dan Pembahasan Laporan – Rencana Pensiun dan Kebutuhan Pembiayaan untuk Percepatan dan Penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Berkeadilan di Indonesia. Diselenggarakan oleh IESR, University of Maryland, dan Bloomberg Philanthropies pada 3 Agustus 2022.
Jakarta, 30 Juni 2022 - Sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar, PLTU perlu dipensiunkan sebelum tahun 2050 dan diganti sepenuhnya dengan energi terbarukan. Dominasi PLTU di Indonesia di sektor ketenagalistrikan, sebesar 66% bauran listrik perlu secara bertahap dikurangi. Pemerintah dapat menggunakan momentum naiknya harga batubara acuan (HBA) hingga USD 342/ton pada Juni…
Jakarta, 15 Juni 2022 - Dominasi PLTU batubara di sistem kelistrikan Indonesia menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pemanfaatan potensi teknis energi terbarukan yang melimpah. Sekitar 70% dari pembangkitan listrik di Indonesia masih berasal dari PLTU, di mana sebagian besar unit PLTU ini berusia di bawah 10 tahun. Di samping itu, pertumbuhan kebutuhan listrik…
Peluncuran Studi dan Diskusi: Analisis Operasi Fleksibel PLTU dalam Rangka Integrasi Energi Terbarukan Rabu 15 Juni 2022. Terbuka untuk umum.
Penulis : Aditya Perdana Putra Purnomo (Research team intern 2022)
Editor: Pamela Simamora
Penggunaan bahan bakar fosil sejak awal revolusi industri terbukti meningkatkan emisi karbon dioksida antropogenik 1
yan g bertanggung jawab akan kenaikan suhu permukaan bumi sebanyak 1,07 °C dari tahun 1850 hingga 1990. Peningkatan temperatur tersebut memberikan pengaruh negatif pada…