Latar Belakang

Sebagai negara yang telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui UU No. 16 Tahun 2016, Indonesia telah mengambil peran aktif dalam berkontribusi terhadap tantangan krisis iklim global, yaitu menekan emisi gas rumah kaca dan menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, pada KTT G20 di bulan November 2022, Indonesia juga telah menandatangani komitmen Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP) dengan negara-negara International Partner Group (IPG). Sebagai bagian dari JETP, Indonesia akan menyusun Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dengan tujuan untuk mencapai puncak emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 dengan nilai absolut sebesar 290 juta ton CO2, mencapai NZE pada tahun 2050, dan meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi 34% pada tahun 2030. Sebagai imbalannya, negara-negara IPG berjanji untuk memobilisasi dana awal sebesar USD 20 miliar untuk mendukung implementasi CIPP di Indonesia. JETP menandai kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi kebijakan iklimnya dan memberikan contoh bagaimana kemitraan multilateral dapat membuka jalan bagi transisi energi dan menyelesaikan krisis iklim.

Sektor energi merupakan sektor yang paling strategis untuk dimitigasi di Indonesia. Sekitar 40% emisi sektor energi berasal dari sektor listrik, di mana pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara mendominasi porsi listrik dan emisi. Pembangunan PLTU batubara dimulai pada awal tahun 2000-an, dengan dukungan pemerintah seperti Fast Track Program 1 dan 2 (FTP1 dan FTP 2), dan program 35.000 MW. Hasilnya, kapasitas PLTU batubara melonjak, dan pada tahun 2022, sekitar 67% listrik Indonesia berasal dari pembakaran batubara. Pada tahun 2022, kapasitas terpasang PLTU batubara di Indonesia mencapai 44,6 GW.

Mengurangi pembangkitan listrik dari PLTU adalah strategi penting untuk mulai mengurangi emisi GRK di sektor listrik. Pembatalan beberapa CFPP dalam jaringan pipa dapat menjadi pilihan biaya terendah untuk melakukannya dengan biaya berkisar antara 0.5-0.8 USD/ton CO2 . Selain itu, ada juga manfaat lain yang diperoleh seperti berkurangnya polusi udara, peningkatan manfaat kesehatan, dan menjaga produktivitas dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Namun, belum banyak pengetahuan dan analisis yang mengidentifikasi manfaat tambahan ini.

Mengingat JETP bertujuan untuk mempercepat transisi energi di Indonesia yang tidak hanya menjawab krisis iklim global tetapi juga “adil” dalam prosesnya, maka penting untuk memahami implikasi dari implementasi JETP dalam aspek sosial dan ekonomi. Webinar ini akan membahas manfaat kesehatan (dan penghindaran polusi udara) yang dapat diperoleh Indonesia dengan mengintervensi pengembangan JETP. Webinar dan laporan yang akan diluncurkan ini bertujuan untuk memperkaya diskusi dalam aspek transisi energi Indonesia yang “adil”.

Tujuan

1. Mempresentasikan dan mendiskusikan potensi pencemaran udara dari PLTU di Indonesia, intervensinya, dan manfaatnya, khususnya dari perspektif kesehatan dengan para pemangku kepentingan terkait.
2. Memberikan masukan untuk aspek transisi yang adil dalam proses JETP di Indonesia
3. Meluncurkan dan menyebarluaskan hasil temuan laporan berjudul “Manfaat kesehatan dari Transisi Energi Berkeadilan dan Penghapusan Batu Bara di Indonesia.”