Peluncuran & Diskusi Laporan Perencanaan Sistem Tenaga Listrik yang Selaras dengan Persetujuan Paris

Siaran Tunda


Pendahuluan 

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016. Sebagai hasilnya, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi dalam perjuangan global perubahan iklim melalui upaya dan tindakan yang ambisius dalam memitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi peningkatan suhu global rata-rata di bawah 1,5 derajat C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC untuk jalur yang kompatibel dengan 1,5 derajat C, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global harus turun 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2010 dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih diproyeksikan untuk meningkatkan emisinya, dengan sektor energi sebagai penyumbang GRK tertinggi pada tahun 2030. 

Dengan pangsa pembangkit listrik sebesar 66% pada tahun 2021, pembangkit listrik tenaga batubara telah menjadi penyumbang utama emisi sektor energi (sekitar 40%), dan bahkan 90% dari emisi sektor listrik. RUPTL PLN terbaru (RUPTL hijau) masih mempertimbangkan penambahan 13,8 GW PLTU Batubara dalam satu dekade ke depan. Porsi energi terbarukan hanya akan meningkat menjadi sekitar 24% pada tahun 2030 menurut rencana yang sama, yang mengakibatkan peningkatan emisi sektor listrik (dan sektor energi) secara keseluruhan. Dengan demikian, hal ini jelas bertentangan dengan mandat Perjanjian Paris. 

Menurut studi Institute for Essential Services Reform (IESR), secara teknis dan ekonomis, emisi sektor energi di Indonesia layak secara teknis dan ekonomis agar sesuai dengan Persetujuan Paris dan mencapai emisi nol pada tahun 2050. Salah satu tonggak penting adalah bahwa pangsa energi terbarukan dalam pembangkit listrik harus mencapai hampir setengahnya pada tahun 2030. Pada saat yang sama, elektrifikasi sektor transportasi dan industri juga akan meningkatkan pertumbuhan permintaan listrik total dan menciptakan ruang serta fleksibilitas yang diperlukan untuk integrasi energi terbarukan (variabel) yang tinggi. Dengan pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi, kapasitas energi terbarukan dan pengembangan jaringan serta interkoneksi harus dikerahkan dalam kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 140 GW pada tahun 2030 (peningkatan empat belas kali lipat dari kapasitas saat ini). 

Namun, integrasi energi terbarukan yang tinggi dalam sistem jaringan listrik berbasis kepulauan di Indonesia dianggap menantang. Perencanaan sistem tenaga listrik saat ini masih melihat sebagian kecil energi terbarukan, terutama energi terbarukan variabel (surya dan angin), yang akan beroperasi dalam sepuluh tahun ke depan. Selain itu, PLN sebagai operator jaringan listrik memiliki pengalaman yang terbatas dalam mengoperasikan jaringan listrik dengan porsi energi terbarukan yang tinggi. Studi dan pemodelan yang menunjukkan analisis tekno-ekonomi yang terperinci tentang pengoperasian energi terbarukan dengan porsi yang tinggi dalam sistem jaringan listrik nasional juga masih terbatas. 

Masih banyak tantangan lain yang perlu dihadapi. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis komparatif perencanaan sistem tenaga listrik saat ini dengan perencanaan yang selaras dengan jalur 1,5 derajat C. Memahami perbedaan dalam hal biaya, tantangan teknis, pengurangan emisi, dan kelayakan dapat memperluas pilihan dalam perencanaan sistem tenaga listrik di masa depan di negara ini. Lebih jauh lagi, sebagaimana studi IESR Dekarbonisasi Mendalam Sistem Energi Indonesia menunjukkan, Indonesia dapat memperoleh manfaat tambahan seperti harga yang lebih kompetitif serta manfaat sosial-ekonomi lainnya (pekerjaan ramah lingkungan), sambil mengatasi krisis iklim secara bersamaan. 

Dengan latar belakang ini, IESR telah menyelesaikan analisis perencanaan sistem tenaga listrik, rencana perluasan kapasitas, dan uji keandalan sistem tenaga listrik dengan menggunakan PLEXOS dan DIgSILENT yang bertujuan untuk mengintegrasikan energi terbarukan untuk mengurangi emisi GRK secara keseluruhan dari sektor ini. IESR akan mengadakan webinar untuk meluncurkan laporan tersebut berjudul “Enabling high share of renewable energy in Indonesia’s power system by 2030: Alternative electricity development plan compatible with the Paris Agreement”, dan mengundang para pemangku kepentingan terkait untuk berdiskusi dan menyusun rekomendasi untuk dekarbonisasi sistem tenaga listrik. 

 

Tujuan

Tujuan dari peluncuran laporan dan webinar diskusi adalah sebagai berikut: 

  1. Untuk memberikan alternatif perencanaan sistem tenaga listrik berbasis penelitian yang dapat mendorong kemajuan Indonesia dalam upaya pengurangan emisi sektor energi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. 
  2. Untuk memberikan masukan bagi perencanaan sistem tenaga listrik yang diperbarui (RUPTL 2023-2032), yang diharapkan akan berjalan pada awal tahun 2023 
  3. Untuk mendiskusikan potensi tantangan dan peluang untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan pangsa energi terbarukan yang tinggi dalam sistem tenaga listrik. 

Materi Presentasi

Akbar Bagaskara – Penulis Studi, Peneliti Sistem Ketenagalistrikan, IESR

Enabling High Share of RE in Indonesia Power System

221124-Alternative-RUPTL-1

Unduh

Dadan Kusdiana – Plt Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

Enabling High Share of RE in Indonesia Power System

221124-0016-PPT-Keynote-Speech-IESR-1

Unduh

 

Apa yang dapat dilakukan Perusahaan Listrik Negara G20 untuk Mengatasi Krisis Iklim?

Bali, 29 Agustus 2022 – Sektor kelistrikan merupakan salah satu penghasil emisi terbesar setelah sektor kehutanan dan tata guna lahan. Dengan semakin terbatasnya peluang untuk menjaga suhu global pada level 1,5 derajat, dorongan untuk mendekarbonisasi sektor kelistrikan menjadi semakin penting. Perusahaan utilitas listrik akan menjadi pendorong utama upaya dekarbonisasi untuk mencapai emisi nol bersih.

Philippe Benoit, Adjunct Senior Research Scholar Center on Global Energy Policy, Columbia University, dalam seminar “The Role of G20 Power Utilities in Climate Mitigation Effort” yang diselenggarakan oleh C20, menekankan pentingnya mereformasi perusahaan listrik milik negara, mewujudkan perannya sebagai produsen listrik, pembeli listrik, dan pemilik/operator jaringan untuk mempercepat transisi energi.

“Perusahaan listrik nasional bersifat multidimensi. Ketika kita berbicara tentang dekarbonisasi, kita harus memikirkannya karena merekalah yang akan menentukan laju dekarbonisasi,” katanya.

Philippe melanjutkan bahwa skenario berbasis pasar seperti pajak karbon, perdagangan karbon, dan penetapan harga dapat menjadi instrumen untuk mempengaruhi perusahaan listrik nasional untuk melakukan dekarbonisasi. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan sumber daya bagi perusahaan listrik nasional dengan mendukung mereka, melakukan advokasi, dan secara langsung menjalankan kekuasaan pemegang saham pemerintah.

Mahmoud Mohieldin, High-Level COP 27 Champion Mesir, mengusulkan beberapa poin untuk dibahas, termasuk kebijakan energi komprehensif yang mencakup penghentian penggunaan bahan bakar fosil, akses energi, dan pengembangan hidrogen hijau.

“Anggaran negara harus mencerminkan prioritas agenda iklim dalam kerangka pembangunan SDGs,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Joojin Kim, Managing Director Solution for Our Climate (SFOC), Korea Selatan, memaparkan fakta bahwa saat ini energi terbarukan menghadapi beberapa pembatasan di beberapa wilayah untuk menghindari energi yang ‘tidak terjual’.

“Secara global, ada peningkatan signifikan dari kapasitas energi terbarukan tetapi sebagian besar dibangun di AS atau Eropa. Untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan listrik, beberapa daerah mulai menerapkan pembatasan energi terbarukan,” katanya.

Joojin mengatakan kondisi ini tidak kondusif untuk mencapai target net zero. Untuk menyelaraskan dengan jalur 1,5 derajat Celcius, negara G20 harus memiliki 75% energi terbarukan pada tahun 2040. Menurutnya baik Korea Selatan maupun Indonesia tidak dalam situasi yang ideal untuk mencapai target itu jika tidak ada perubahan segera.

Menurut Dennis Volk, Kepala Divisi Bundesnetzazagenturn (BNetZa), Jerman, komitmen politik dari pemerintah menjadi kunci dekarbonisasi sektor kelistrikan.

“Diperlukan komitmen politik yang kuat untuk mendorong sektor ketenagalistrikan ke jalur dekarbonisasi. Hal  kedua yang juga penting adalah skema pendukung termasuk pembiayaan,” kata Dennis.

Youngjin Chae, Vice President Strategy and Planning Korea Power Exchange (KPX), Korea Selatan menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 19% energi terbarukan di Korea Selatan pada bauran energinya. Isu terkait fleksibilitas, penyimpanan, dan kelayakan (secara bisnis) menjadi perhatian karena karakteristik energi terbarukan yang terkonsentrasi secara lokal.

Indonesia berencana untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, melalui Direktur Perencanaan Perusahaan Evy Haryadi mengatakan PLN perlu membangun pembangkit baru sebesar 413 GW dengan energi terbarukan sekitar 75% dan interkoneksi 19 GW untuk mencapai net zero pada tahun 2060.

“Kami (PLN) menilai setidaknya ada lima hal besar yang harus diubah (dibangun), mulai dari sistem penyimpanan baterai, interkoneksi, klaster industri hijau, mekanisme penarikan batu bara, hingga pengembangan teknologi baru,” pungkas Evy.

Beberapa tantangan serius dihadapi oleh negara-negara dalam mengembangkan energi terbarukan. Mempertimbangkan situasi tiap negara yang beragam, setiap negara harus segera mencari solusinya karena IPCC telah memperingatkan bahwa waktu kita semakin pendek.

“Setiap negara harus mampu menjawab isu penyelesaian perubahan iklim, permintaan pelanggan akan listrik yang handal dan terjangkau, kebutuhan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan, regulasi dari pemerintah, dan lebih banyak teknologi untuk menyediakan energi hijau,” Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menutup webinar.

Penggunaan CCS perlu pertimbangan yang matang

Penulis : Aditya Perdana Putra Purnomo (Research team intern 2022)
Editor: Pamela Simamora

 

Penggunaan bahan bakar fosil sejak awal revolusi industri terbukti meningkatkan emisi karbon dioksida antropogenik1

yang bertanggung jawab akan kenaikan suhu permukaan bumi sebanyak 1,07 °C dari tahun 1850 hingga 1990. Peningkatan temperatur tersebut memberikan pengaruh negatif pada lingkungan, menyebabkan peristiwa seperti, kekeringan, kebakaran hutan, banjir, dan erosi pada sejumlah garis pantai

Selain melalui penggunaan energi terbarukan, CCS dianggap mampu membantu usaha pengurangan emisi karbon dunia. Carbon Capture and Storage (CCS) merupakan teknologi yang digunakan untuk menangkap karbon dioksida dari gas buang, kemudian memindahkan serta menyimpan gas karbon dioksida tersebut pada lokasi penyimpanan tertentu (biasanya di bawah tanah) sehingga dampak negatifnya pada atmosfer dapat dihindari2

Gambar 1. Diagram Skematik CCS (Choudary,2016)

Hingga tahun 2021, terdapat 31 proyek CCS yang beroperasi secara komersial di seluruh dunia dan lebih dari 90 projek lainnya masih dalam tahap pengembangan. Angka ini terus meningkat dan merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Selain disebabkan oleh riset yang terus dilakukan, peningkatan jumlah proyek juga tidak terlepas dari dukungan berbagai negara terhadap teknologi CCS sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon. 

Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil emisi karbondioksida terbesar di dunia, juga mulai merencanakan penggunaan CCS terutama di sektor ketenagalistrikan. Strategi ini dipertanyakan mengingat harga CCS masih dan akan tetap tidak kompetitif terhadap energi terbarukan plus penyimpanan. Jika CCS dipasang, LCOE CFPP superkritis akan berlipat ganda dari EUR 40 per MWh menjadi EUR 80 per MWh (USD 92 per MWh) bahkan jika biaya transportasi dan penyimpanan CO2 tetap rendah sekitar EUR 10 per ton. Dalam hal ini, biaya CO2-eq yang dihindari lebih dari EUR 55 per ton (USD 64 per ton).

Gambar 2. Diagram Skematik CCS pada Pembangkit Listrik Fosil (Global CCS Institute, 20213 )

Salah satu proyek CCS di sektor ketenagalistrikan yaitu proyek Petra Nova di Amerika Serikat digadang-gadang sebagai pemantik pengembangan CCS di sektor ketenagalistrikan di seluruh dunia. Sayangnya, CCS pada PLTU berkapasitas 240 MW ini mengalami pemadaman selama 30% masa hidupnya sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 2020. Sejak peresmiannya pada tahun 2017, dari target penangkapan 4,2 juta metrik ton karbondioksida selama 3 tahun masa operasi, proyek Petra Nova hanya berhasil menangkap 3,54 juta metrik ton CO2 atau 16% dari target. 

Analisis dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan performa buruk tersebut sudah merugikan investor lebih dari $23 juta selama tiga tahun masa operasi proyek. Selain itu, selama masa operasinya, proyek Petra Nova juga menghasilkan lebih dari 1,1 juta metrik ton CO2 melalui penggunaan turbin gas untuk keperluan daya CCS. Belajar dari kasus ini, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali penggunaan CCS di PLTU. 

Proyek lainnya, PLTU Boundary Dam di Kanada, juga menggunakan CCS untuk menangkap GRK yang dihasilkan dari produksi listrik PLTU berkapasitas 160 MW ini. Sama dengan proyek Petra Nova, proyek Boundary Dam juga tidak pernah beroperasi sesuai targetnya untuk menangkap 3200 metrik ton karbondioksida tiap tahunnya. Dilihat dari capaian penangkapan karbon tahunan, proyek tersebut hanya mampu menangkap emisi karbon sekitar 40 hingga 60% dari target. Bahkan pada tahun terproduktif, capaiannya masih jauh di dibawah target 3200 metrik ton per tahun. Rekor ini diperburuk oleh performa lesu tahun lalu yang disebabkan oleh pemadaman unit CCS selama 3 bulan. Pemadaman pertama berlangsung pertengahan bulan Juni hingga Juli karena pemeliharaan rutin, namun tidak lama kemudian, kegagalan kompresor4 menyebabkan proyek mati total dari bulan Agustus hingga September 2021.

Gambar 3. Capaian Tangkap Karbon, Projek Boundary Dam 2014-2021(Schissel, 2021)

Di sektor lain, seperti industri, CCS dianggap sebagai salah satu solusi jitu untuk mengurangi emisi GRK. Penggunaan CCS di sektor industri sendiri sudah dimulai sejak tahun 19712 dimana CCS komersial pertama di dunia dioperasikan di Terrell Gas Processing5 di Texas, Amerika Serikat. CCS yang bernilai 7.6 juta6 ini masih beroperasi hingga hari ini. Proyek berkapasitas 0,4 MTPA7 ini dioperasikan untuk menangkap emisi CO2 dari industri pengolahan gas setempat dan menggunakan hasil tangkapan ini untuk meningkatkan produksi sumur minyak melalui proses Enhanced Oil Recovery (EOR)8 .

Proyek CCS lainnya yang berada di Amerika Serikat ada di pabrik pupuk bernama Enid Fertilizer, yang telah beroperasi selama 40 tahun. Proyek ini memanfaatkan CO2 dari pembuatan pupuk/amonia untuk dijual pada sumur produksi migas di Oklahoma yang melakukan proses EOR. 

Dari studi kasus di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan di Indonesia untuk mengaplikasikan CCS di Indonesia. Pertama, penggunaan CCS di PLTU, selain mahal juga sering mengalami masalah teknis, yang kemudian berakibat tidak tercapainya target penangkapan CO2 yang dijanjikan oleh pengembang. Kedua, pendapatan dari penjualan CO2 untuk EOR merupakan pendorong utama proyek CCS di sektor industri di Amerika. Meskipun tidak ada data yang tersedia untuk umum, harga CO2 untuk EOR berkaitan erat dengan harga minyak. Misalnya, dengan harga minyak US$70 per barel, harga CO2 untuk EOR berada di angka sekitar US$30/tCO2 (Bliss, et al., 2010). Oleh karena itu, implementasi CCS di sektor industri (dan sektor lainnya) membutuhkan nilai karbon yang tinggi yang dapat memastikan bahwa nilai karbon ini menutupi biaya penangkapan dan pengangkutan CO2.*** 

 

Catatan kaki:

Indonesia Butuh Tingkatkan Instalasi Energi Terbarukan hingga 10 kali lipat untuk capai Net Zero Emissions

Jakarta, 22 Maret 2022 – Indonesia melalui dokumen LTS-LCCR (Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience) menyatakan akan mencapai status netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. Kapasitas energi fosil pada sistem energi terutama kelistrikan Indonesia disorot sebab dengan tujuan menjadi netral karbon, Indonesia harus segera memensiunkan sebagian besar PLTU batubaranya.

Dalam Simposium A Just Energy Transition: Matching Learning Curves from Germany and Indonesia yang digelar secara daring pada 22 Maret 2022, Ottmar Edenhofer, Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research, menjelaskan bahwa untuk mengejar target penurunan emisi pada Persetujuan Paris, kawasan Asia Tenggara  harus menurunkan kapasitas batubara hingga 60% dalam dekade ini.

“Batubara menyerap banyak porsi carbon budget yang kita punya, untuk menjaga cadangan carbon budget kita harus menurunkan kapasitas batubara yang ada saat ini secara signifikan,” tutur Ottmar.

Memegang Presidensi G20, Indonesia menjadikan transisi energi berkeadilan sebagai salah satu isu prioritas. Sama seperti Indonesia dalam  presidensi G20 -, Jerman yang memegang presidensi G7 saat ini juga menjadikan transisi energi sebagai salah satu topik utama. Kesamaan agenda utama dua aliansi negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia ini harus menjadi akselerator terjadinya transisi energi global secara umum, khususnya di Indonesia.

Patrick Graichen, State Secretary at the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, melihat kesamaan visi ini sebagai suatu hal yang baik, namun perlu juga dibarengi dengan upaya untuk menurunkannya dalam aksi nyata.

“Kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat, visi netral karbon yang jelas di suatu negara, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan untuk segera mencapai target netral karbon kita,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, dalam kesempatan yang sama mengutarakan bahwa saat ini Indonesia perlu menimbang lagi masa depan penggunaan batubara di Indonesia. Mendominasi sektor ketenagalistrikan Indonesia lebih dari 60%,  pensiun batubara merupakan salah satu strategi kunci dekarbonisasi Indonesia serta sebagai kunci pencapaian target Persetujuan Paris untuk Indonesia.

“Aksi penurunan emisi Indonesia mengacu pada dokumen LTS-LCCR tidak cukup untuk memenuhi target Persetujuan Paris, kita butuh upaya yang lebih ambisius lagi,” jelas Fabby.

Fabby menjelaskan bahwa saat ini salah satu isu yang dihadapi Indonesia salah satunya terkait infrastruktur ketenagalistrikan yang memang didesain untuk PLTU batubara. PLN sendiri masih memiliki kewajiban untuk membangun PLTU yang telah memasuki masa kontrak sebagai bagian dari proyek 35 GW yang dicanangkan pemerintah pada 2015 lalu. Salah satu imbas dari megaproyek ini pula beberapa unit PLTU masih terhitung baru yang mengakibatkan biaya pensiunnya lebih mahal.

“Situasi saat ini untuk PLN sendiri memang cukup sulit, namun kita tetap harus memulai. Dengan dukungan kebijakan yang tepat kita bisa melakukannya,” jelas Fabby.

Transisi energi menjadi salah satu isu utama dalam forum global, salah satunya G20. Jika negara-negara G20 serius mendorong transisi energi, hal ini juga harus dibarengi dengan dukungan kebijakan. Paket transisi energi yang komprehensif penting untuk disediakan untuk menjamin transisi yang terjadi berkeadilan dan tidak meninggalkan satu pihak pun dalam kesulitan akibat transisi ini. Stefan Schurig, Sekretaris Jenderal F20, juga menyoroti peran negara-negara G20 yang masih belum optimal dalam mendorong transisi energi.

“Menahan kenaikan suhu pada level 1,5 derajat masih sebuah pilihan bagi kita saat ini, dan kita masih bisa mengupayakannya bersama-sama,” kata Stefan.

Krisis Energi di Inggris dan Eropa: Pembelajaran proses transisi energi di Indonesia

Siaran Tunda


Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia (SEA) adalah program regional yang berjalan di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Tujuan CASE adalah untuk mengubah arah sektor energi di Asia Tenggara untuk secara substansial beralih ke transisi energi berbasis bukti, yang bertujuan untuk meningkatkan ambisi politik untuk mematuhi Perjanjian Paris.

Melalui CASE Indonesia, kami ingin mengadakan diskusi dengan pembicara dari Inggris, dan perwakilan Eropa untuk membahas apa yang terjadi dan apa pelajaran yang didapat. Indonesia tidak mengalami musim dingin dan ketergantungan pada gas alam. Namun, dengan lebih banyak pembangkit listrik intermiten (misalnya solar) yang direncanakan akan dipasang, pemerintah melihat untuk menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar gas untuk menyeimbangkan intermittency ini. Kami juga berharap diskusi ini dapat membantu menentukan arah yang tepat untuk transisi energi Indonesia.


Materi Presentasi

Aquatera

Indonesia-briefing-on-UK-energy-prices-and-offshore-wind-prospects-rev-3.pptx

Download

Agora Energiewende

2021-10-11_Energy_crunch_pescia

Download

ECA

20211008_820_ECA-Energy-Crisis-Slides_v3

Download

 

Peran Media Dalam Perjalanan Transisi Energi Indonesia

Dalam perjalanan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19, Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan untuk memilih jalur pemulihan ekonomi hijau, atau jalur pemulihan ekonomi yang menghasilkan emisi tinggi. Pandemi Covid 19 menghantam keras perekonomian Indonesia, nampak dari pertumbuhan ekonomi negatif yang kita alami. Namun di sisi lain, Covid 19 membuka kesempatan untuk mengubah arah pembangunan ekonomi menjadi lebih hijau dan lebih rendah emisi. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report 6 (IPCC AR6), kita tidak lagi punya waktu lama untuk menjaga kenaikan suhu bumi dalam batas aman. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia sekaligus penghasil emisi terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menurunkan emisinya terutama dari sektor energi. Dalam situasi pemulihan ekonomi pasca Covid19, Indonesia harus menemukan cara untuk keluar dari krisis ekonomi sekaligus mengatasi krisis iklim. Melakukan transisi energi menjadi suatu keharusan jika Indonesia bersungguh-sungguh ‘menghijaukan’ program pemulihan ekonominya.

 

Dalam mengawal proses pemulihan ekonomi Indonesia segala lapisan masyarakat perlu ikut mengawasi dan menyuarakan pendapatnya untuk memastikan jalan yang ditempuh pemerintah adalah jalan yang akan membawa Indonesia menuju pemulihan ekonomi rendah emisi. Penting untuk Indonesia sebagai suatu bangsa melakukan pemulihan ekonomi yang memperhatikan kondisi krisis iklim karena krisis yang menjadi sumber segala krisis di masa mendatang. Urgensi krisis iklim dan pemulihan ekonomi yang rendah emisi ini perlu disampaikan pada masyarakat, salah satunya melalui media massa, sehingga masyarakat dapat ‘menuntut’ pemerintah saat pemerintah tidak memilih jalan pemulihan ekonomi yang lebih hijau. 

 

Untuk membantu para awak media memberikan liputan yang komprehensif tentang isu transisi energi, program Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia, IESR menyelenggarakan pelatihan untuk para jurnalis. Pelatihan ini meliputi input materi mengenai energi dan transisi energi, serta bagaimana menuliskan liputan transisi energi supaya dapat lebih dipahami oleh masyarakat luas. Program ini akan berlangsung dalam sepuluh sesi yang berlangsung dari bulan September hingga Oktober 2021, dan diikuti oleh 20 wartawan pilihan dari berbagai daerah di Indonesia.

 

Dalam sambutannya, Fabby Tumiwa, direktur eksekutif IESR menekankan pentingnya peran media dalam proses transisi energi. “Masyarakat harus dapat mendukung, mendorong, dan menyuarakan pendapatnya ke pembuat kebijakan. Disinilah  media berperan penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat supaya Indonesia membangun ekonominya lebih hijau,” tutur Fabby.

 

Dalam sesi pertama yang berlangsung pada Selasa, 7 September 2021, peserta dikenalkan dengan konsep energi dan transisi energi dipandu oleh tiga narasumber dari Agora Energiewende. 

 

Tharinya Supasa, Project Lead Energy Policy South East Asia Agora Energiewende, menekankan penting untuk seluruh lapisan masyarakat memahami pentingnya transisi energi.

 

“Karena energi sangat dekat dengan kita, mulai dari memasak, menonton TV hingga bekerja dengan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jadi apapun yang terjadi di bidang energi akan mempengaruhi kehidupan semua orang,” ungkap Tharinya.

The Jakarta Post | Government issues regulation to jumpstart stalled renewable energy projects

The government aims to jumpstart stalled renewable energy projects through a recently issued regulation as it races against time to catch up with Indonesia’s green energy commitments.

The Energy and Mineral Resources Ministry issued last month a regulation that scraps the unpopular build, own, operate, transfer (BOOT) scheme. Many renewable energy players have said the scheme undermined their projects’ bankability.

The new regulation also enables Indonesia’s sole off taker, state-owned PLN, to sign power purchase agreements without conducting a bid under certain conditions.

The ministry’s various renewables director, Harris, told The Jakarta Post on Wednesday that these “few changes” were meant to get stalled renewable projects going before a more powerful presidential regulation (Perpres) on renewable electricity pricing – slated to be issued this year – put new projects on the table.

“Passing the Perpres will take time but if we don’t issue regulations immediately, the growth of renewables will be stalled,” he said.

The government is aiming for renewables to contribute 23 percent of power production by 2025, yet regulatory headwinds are setting the country back from achieving its goal.  Regulation stipulates that Indonesia should have reached a 17.5 percent renewable power mix by 2019 yet the country only hit 12.36 percent that year.

Among the frequently complained headwinds is Ministerial Regulation No. 50/2017 – dubbed “Permen 50”. This was the regulation that introduced the BOOT scheme and erased a feed-in-tariff pricing policy, which is widely considered to be a very effective means of boosting green energy growth.

As a result, out of 75 renewable energy projects signed between 2017 and 2018 in Indonesia, 27 remain without financial close and five have been terminated as of October last year, according to records from Jakarta-based energy think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

“This revision is temporary by nature. It gives a legal basis for stalled projects and is a stop-gap measure while waiting for a new pricing scheme under the Perpres,” IESR executive director Fabby Tumiwa told the Post.

Indonesia did not sign any new renewable energy contracts last year and industry investment shortfall – the difference between actual and targeted funding – was the greatest compared to the mining, electrification and oil and gas industries.

The new regulation also introduces guarantees for government-backed renewable plants “in improving their economics.” The regulation authorizes the energy minister to order state-owned power firm PLN to buy electricity from hydropower plants attached to government-built reservoirs from state-funded waste-to-energy power plants and from state-funded renewable energy power plants.

The guarantees assume such government-backed projects operate in the best public interest. Hydropower and waste-to-power plants, for instance, serve a secondary role of providing irrigation and waste management systems, respectively.

Harris also said the energy ministry was in talks with PLN. However, the electricity company’s spokesman, Dwi Suryo Abdullah, told the Post he was unaware of the changes.

PLN, the company responsible for offtaking power under the new regulation, has been experiencing financial constraints due to competing ambitions of developing 35,000 megawatts (MW) worth of new power plants while also keeping electricity selling prices at a minimum. Both ambitions are at the behest of the government.

Artikel asli

This Week in Asia | Asia’s next clean energy battle isn’t in China or India. It’s in Indonesia

Southeast Asia’s largest economy and democracy is approaching a demographic shift.

In the next 10 years, almost half of Indonesia’s population will enter the work force. Only three in 10 people will not be of working age by 2030. Conventional poverty rates are declining, millions are moving into cities each year. The island nation’s labour force will surge, and with it, disposable income and energy demands.

The picture is similar elsewhere in Southeast Asia, but while its neighbours have spent years developing clean energy options,

Indonesia has not negotiated a new renewable energy contract in three years.

Indonesia’s room for growth means it will be the largest contributor to the region’s ballooning energy demand, joining India and China as a global hotspot for power needs. Indonesia, which is Southeast Asia’s most populous nation with more than 250 million people, expects its electricity needs to almost double in the next 10 years, tripled from 2010. But its heavy reliance on fossil fuels, the highest in the region, means it may offset the rest of the region’s positive growth toward renewable energy.

But there’s some hope in sight. Indonesia expects an end to stalled clean energy growth in March, when a ministry regulation aims to attract renewables investment that has so far preferred the welcoming arms of neighbours like Malaysia and Vietnam.

It’s the “deciding year” for Indonesian clean energy, says Fabby Tumiwa, director of the think tank Institute for Essential Services Reform in Jakarta. Indonesia’s lag behind its neighbours has made much more difficult its goal to reach 23 per cent renewables from 12 per cent in its energy mix by 2025, he says.

“If you want to accommodate this 23 per cent target by 2025, starting in 2020, 80 per cent of the new energy capacity has to come from renewables,” Tumiwa says. Currently, less than 10 per cent of annual added power capacity is renewable.

President Joko Widodo hinted last year that reducing coal would become a national policy and has indicated in public speeches that sustainability is a national goal. For the 23 per cent goal to be met, however, the country may also need to cancel coal projects already in the construction pipeline, Tumiwa says.

A worker at the Tarahan coal port in Lampung province, Indonesia. Photo: Reuters
A worker at the Tarahan coal port in Lampung province, Indonesia. Photo: Reuters

Researchers also note that some grids are already at capacity but continue to see coal development, such as the Java-Bali system seeing the addition of a Chinese-owned 2,000 MW coal plant.

The March regulation aiming to reignite the interest in renewables is expected to address previous regulations that were seen to make clean energy financially unviable. In September, parliament also has an option to advance the country’s first unified renewable energy law that would guide policies on clean development.

For Tumiwa, it was the regulations in 2017 that “killed” incentives for investors to create clean energy projects. Without a renewables law, investors await ministerial regulations that can change multiple times within a year.

“It was anticipated,” says Tumiwa. “We already said in 2018 that we didn’t expect any new [project agreements] in 2019 because the regulations are crap, so no one would really like to invest.”

In a 2018 PwC report, 94 per cent of investors believed that regulatory uncertainty was a major barrier to investing in new large-scale power generation.

In 2017, two regulations shook interest in energy investment in the country, as they mandated that the state-owned power company, PLN, buy renewable energy only up to 85 per cent of the standard price of energy.

“What renewable can meet that price?” Tumiwa asks. That, in addition to shifting risk management from PLN to private companies, made many projects unbankable.

The Indonesian government believes that as a developing country, cheap electricity takes priority over environmental concerns. Coal provides 58 per cent of the country’s power, targeted at boosting the electrification ratio, which officials say now stands at 98 per cent, although some doubt the figure. Elrika Hamdi, an energy finance analyst at think tank International Energy Economics and Finance Analysis, doubts the price of coal reflects its true cost.

A coal mine worker in Tanjung Enim, South Sumatra, Indonesia. Photo: EPA
A coal mine worker in Tanjung Enim, South Sumatra, Indonesia. Photo: EPA

“It is often heard from the ministry that coal is cheap and renewable is expensive, which means they expect renewables to play on the same level as coal. The claim is not exactly right, and coal is only cheap because there are certain costs that haven’t been included in the price calculation,” Hamdi says.

“Indonesia does not yet have any carbon tax or carbon pricing mechanism. If we had, like in OECD countries or even in developing countries like Chile and Mexico, where they make polluters pay for each ton of CO2 emitted, then all these coal power plants would be paying more.”

The March regulation will balance the interests of investors who want to build clean energy in the country and PLN, which Hamdi describes as a “big, old, heavy dinosaur”. Electricity generation falls under the purview of PLN, including off-grid power, across 17,000 islands and remote mountainous hamlets.

“Legally, PLN retains the rights to manage the end-to-end power sector in Indonesia, from power generation to transmission-distribution to retail,” Hamdi adds. “However PLN’s capital is limited. Indonesia is so big, so vast, with so many people, it needs a lot of investment.”

Micro-hydropower and solar power, research says, have the greatest potential in Indonesia of all Southeast Asia, but combined make up less than 3 per cent of the energy mix. Small, off-grid power generators may be the cheapest way to spread electrification, but PLN has focused on expanding transmission lines. Reaching 100 per cent electrification may reduce the pressure in rural areas to migrate to cities.

To ensure laws and regulations accommodate both small and large power projects, Grita Anindarini, a researcher at the Indonesian Centre for Environmental Law, says community involvement is key. The country may rush to make up for lost time and neglect the input of civil society groups that would advocate for smaller projects that would be more appropriate for Indonesia’s difficult geography, she says.

“If you look at the scope of regulations, it’s not yet apparent how they can make community-scale power available. We need to open up as much public participation as possible.”

Artikel asli

Bagaimana Prospek Perkembangan Energi Bersih di Indonesia di 2020?

 

Pada Desember 2019 lalu, IESR meluncurkan laporan Indonesia Clean Energy Outlook 2020. Dalam laporan ini, disampaikan evaluasi perkembangan energi terbarukan dan efisiensi energi selama 2019, serta pandangan prospek pengembangan energi bersih di Indonesia pada 2020 ini. Bagaimana prospek perkembangan energi bersih, khususnya energi terbarukan di Indonesia pada 2020? Salah satu temuan dalam ICEO 2020 mengindikasikan investasi di bidang energi terbarukan mengalami penurunan.  Sejak 2015, realisasi investasi EBT terus menurun, padahal target investasi tahunan terus mengalami koreksi dari target Renstra KESDM 2015-2019. Bahkan target investasi EBT untuk 2019 sebesar $1,8 milyar hanya tercapai $1,5 milyar. Sepanjang 2015-2019 kapasitas pembangkit energi terbarukan (on-grid dan off-grid) bertambah 1,6 GW atau 11% dari total tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 15,5 GW. Pencapaian ini jauh lebih rendah dari realisasi pada periode 2010-2014. Pada 2020 KESDM memasang target pembangkit energi terbarukan dapat bertambah 685 MW. Angka ini jauh lebih tinggi dari realisasi penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan pada 2019 sebesar 376 MW. Walaupun lebih tinggi tetapi sesungguhnya pertambahan kapasitas ini masih lebih rendah dari penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang ditargetkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Untuk memenuhi target RUEN, setiap tahun sejak 2020, diperlukan penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan baru sebesar 4-5 GW.

Untuk dapat mencapai target tersebut maka diperlukan investasi yang cukup, kesiapan atau kemauan off-taker dan ketersediaan proyek-proyek yang feasible. Off taker yang terbesar adalah PLN yang memasok 95% energi listrik di Indonesia. Bagaimanakah status ketiga faktor ini di 2020?

Pertama, sejauh ini Indonesia belum menjadi target utama investasi energi bersih bagi investor asing. Daya tarik investasi untuk energi terbarukan tergolong biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Beberapa faktor utama antara lain: iklim investasi makro, kualitas kebijakan dan regulasi, rencana dan realisasi pembangunan energi terbarukan, ketersediaan pendanaan, serta akses pada teknologi dan rantai pasok domestik memiliki daya tarik yang lebih rendah bagi investor asing dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang menjadi kompetitor kita. Investor berpandangan kebijakan dan regulasi tidak stabil, mudah berubah, kualitasnya rendah, dan ketidakjelasan dalam implementasinya. Hal-hal ini menyebabkan persepsi risiko investasi di sektor energi terbarukan sangat tinggi yang berakibat pada meningkatnya cost of money untuk investasi proyek energi terbarukan di negara kita.

Di 2020 ini, investor sepertinya akan mencermati langkah pemerintah memperbaiki iklim investasi energi terbarukan. Perubahan kebijakan dan regulasi yang menghambat perkembangan energi terbarukan selama tiga tahun terakhir ini ditunggu oleh para pelaku usaha. Rencana pemerintah menerbitkan aturan feed in tariff (FiT) untuk pembangkit listrik ET skala kecil dalam bentuk Peraturan Presiden menjadi angin segar bagi pelaku usaha swasta. Tapi FiT saja mungkin tidak cukup karena harga/tarif hanyalah sebagian dari hambatan pengembangan ET. Bagaimana pemerintah melalui instrumen regulasi mengalokasikan risiko-risiko tarif, kebijakan, teknologi, evakuasi daya secara berimbang untuk PLN dan pengembang, dan proses bisnis yang transparan juga menjadi perhatian para investor, khususnya investor asing. Sentimen positif akan terjadi di 2020 kalau ada realisasi komitmen politik dan produk perundangan yang signifikan di tahun ini. 

Kedua, PLN sebagai satu-satunya off-taker listrik swasta, perkembangan energi terbarukan sangat dipengaruhi oleh visi, minat, perencanaan, lelang dan eksekusi dari BUMN ini. Beban pencapaian target energi terbarukan pun sebagian besar harus dipikul oleh PLN. Untuk mencapai target 23% sesuai Perpres No. 22/2017 maka dalam lima tahun mendatang, minimal 75-80% penambahan pembangkit listrik baru harus berasal dari energi terbarukan. Pada prakteknya untuk dapat masuk ke dalam sistem ketenagalistrikan, maka proyek energi terbarukan harus masuk dalam perencanaan PLN, yaitu Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Pada RUPTL 2019-2028, PLN merencanakan menambah 16,7 GW pembangkit energi terbarukan dimana 8 GW direncanakan pada kurun waktu 2019-2024. Untuk mencapai target RUEN, maka kapasitas pembangkit untuk energi terbarukan harus ditambah menjadi 12-15 GW pada kurun waktu tersebut dan dilipatgandakan pada lima tahun berikutnya. Konsekuensinya untuk dapat menampung kapasitas pembangkit energi terbarukan yang lebih besar maka PLN perlu melakukan pengurangan kapasitas pembangkit-pembangkit thermal yang direncanakan atau yang telah dioperasikan 5-10 GW dalam lima tahun mendatang.

Ada perbedaan antara target KESDM untuk penambahan kapasitas terpasang pembangkit ET di 2020 sebanyak 685 MW dengan RUPTL PLN sebesar 933 MW. Perbedaan ini merupakan sinyal bahwa ada persoalan dalam perencanaan kelistrikan dan koordinasi, khususnya untuk pembangkitan ET. Bagaimana perbedaan ini akan direkonsiliasi dalam RUPTL 2020-2029 yang kemungkinan akan terbit dalam beberapa waktu kedepan juga menjadi perhatian para investor dan pengembang.

Ketiga, ketersediaan proyek-proyek energi terbarukan yang bankable dan siap didanai merupakan salah satu faktor yang penting dalam memenuhi target penambahan kapasitas pembangkit listrik. Selama ini ketersedian proyek-proyek pembangkit energi terbarukan yang bankable jumlahnya terbatas. Berbeda dengan pembangkit thermal yang berkapasitas besar, pembangkit energi terbarukan kapasitasnya bervariasi dari skala dibawah 5 MW, 5-10 MW, 10-50 MW, dan diatas 50 MW. Misalkan untuk PLTS yang direncanakan mencapai 0,9 GW, hingga 2025 nanti, dapat terdiri dari 20-50 proyek dengan ukuran rata-rata 20-50 MW per proyek. PLTB yang direncanakan hingga 0,85 GW hingga 2025 dapat terdiri dari 15-30 proyek dengan kapasitas 10-100 MW per proyek.

Jadi, prospek pengembangan energi terbarukan di 2020 sebenarnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya komitmen politik dari Presiden, langkah-langkah merevisi kebijakan dan regulasi harga ET (FiT) oleh Menteri ESDM, dan dukungan jajaran direksi PLN untuk mengembangkan energi terbarukan untuk mencapai target RUEN. Walaupun demikian, aksi-aksi positif ini tidak serta merta langsung meningkatkan daya tarik investasi dan realisasi investasi pembangkit pada tahun ini. Apabila pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di tahun ini, paling tidak untuk tiga aspek diatas, dampaknya pun baru akan terasa dua sampai tiga tahun mendatang, yang ditandai dengan meningkatnya minat investor dan meningkatnya stok proyek-proyek pembangkit yang siap dikembangkan secara komersial.

Pemerintah harus melihat bahwa 2020 adalah tahun untuk memulihkan kepercayaan investor, dan tahun untuk memperkokoh fondasi untuk transformasi energi yang berkelanjutan di Indonesia. Kegagalan untuk melakukan perbaikan di tahun ini dapat berujung pada hilangnya momentum positif, hengkangnya investor asing, serta hilangnya kesempatan membangun sistem energi modern yang berkelanjutan dan kompetitif secara biaya dalam jangka panjang. Kalau ini terjadi, perlu waktu lama untuk membalik keadaan.

Jakarta, 15 Januari 2020.