Air Menggerakkan Produksi Kopi Dusun Tangsi Jaya

Bandung, 24 Januari 2024 – Suasana sejuk dan rintik-rintik hujan membasahi tanah menyambut tim Jelajah Energi Jawa Barat ketika tiba di Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Gunung Halu. Perjalanan yang berkelok-kelok dan menempuh waktu sekitar 3-4 jam dari Purwakarta, membawa tim tersebut ke sebuah lokasi yang menjadi perwujudan inovasi dan pemberdayaan masyarakat setempat. PLTMH Gunung Halu menjadi salah satu pemberdayaan energi mikrohidro yang dikelola oleh komunitas setempat. Dengan memanfaatkan potensi air sungai yang melimpah, PLTMH ini mampu menghasilkan listrik secara berkelanjutan tanpa menghasilkan emisi karbon yang tinggi. 

Pengelola PLTMH Gunung Halu, Toto Sutanto menjelaskan, sebelum adanya PLTMH, warga Dusun Tangsi Jaya kekurangan penerangan serta tidak memiliki peralatan elektronik seperti penanak nasi (rice cooker), kulkas, dan televisi. Bahkan, sebelum tahun 2000, Dusun Tangsi Jaya tidak memiliki akses listrik, mereka mengandalkan lampu minyak untuk menerangi rumah sehari-hari. Jumlah penduduk yang minim, hingga hambatan akses serta jarak menjadi beberapa faktor jaringan listrik tidak masuk ke dusun tersebut pada momen itu. 

“Dengan kondisi tersebut, muncul inisiatif warga untuk memanfaatkan arus sungai Ciputri dengan menggunakan kincir air sederhana selama 10 tahun lamanya. Hingga kemudian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat melihat potensi PLTMH tersebut dan memberi bantuan. Kini warga sekitar sudah bisa memanen senyum karena memperoleh listrik yang bersih dan murah,” terang Toto. 

Toto menegaskan, dengan adopsi energi terbarukan melalui PLTMH Gunung Halu, kampung tersebut lebih mandiri dengan adanya pencahayaan dan listrik yang mendukung kehidupan sehari-hari warganya. Pengelolaan PLTMH tersebut diserahkan kepada warga setempat yang tergabung dalam koperasi. Setelah Dusun Tangsi Jaya memiliki PLTMH, jaringan listrik milik PLN masuk ke dusun tersebut. Namun demikian, mayoritas warga memilih tetap menggunakan aliran listrik dari PLTMH. 

“Sekitar 80 dari hampir 100 rumah yang berada di Dusun Tangsi Jaya memilih menggunakan listrik PLTMH karena lebih murah dan stabil. Sedangkan sisanya menggunakan listrik dari PLN maupun memakai keduanya. Dari sisi harga, listrik dari PLTMH lebih murah, sekitar Rp25 ribu per bulan, dibandingkan iuran listrik PLN yang mencapai Rp50 ribu per bulan. Namun demikian, untuk fasilitas umum tidak dikenakan tarif dalam pemanfaatan listrik dari PLTMH, begitu juga dengan lansia,” kata Toto. 

Menurut Toto, tak sekadar penerangan semata, PLTMH tersebut mendorong warga untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Operasional PLTMH yang perlu aliran air yang stabil membuat warga sekitar enggan untuk merusak hutan di sekitar dusun. Sebab, apabila hutan dibabat habis, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap aliran sungai yang menjadi sumber tenaga dari PLTMH. Kelestarian hutan yang masih asri berperan dalam menjaga aliran air Sungai Ciputri untuk tenaga PLTMH. 

“Agar bisa dimanfaatkan lebih luas, PLTMH Gunung Halu memiliki rencana untuk menambah satu unit. Dijadwalkan dibangun pada Februari 2024, unit PLTMH baru itu dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 30 kilowatt. Dengan penambahan kapasitas yang cukup signifikan, pasokan listrik dari unit PLTMH baru rencananya akan dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan listrik warga,” terang Toto.  

Toto menuturkan, PLTMH yang sudah ada nantinya akan dialihkan fungsi untuk memasok tenaga bagi industri pengolahan kopi yang dijalankan oleh warga setempat. Kesuksesan Tangsi Jaya dalam mencapai swasembada energi memanfaatkan sumber energi dari mikrohidro membuat dusun tersebut menjadi percontohan dalam pengembangan PLTMH. Khusus untuk pemeliharaan, Toto memberdayakan pemuda sekitar untuk keberlangsungan PLTMH. Mereka bertugas untuk menagih iuran serta memastikan arus air tidak terhambat.

Memanen Kopi dari Energi Terbarukan

Dusun Tangsi Jaya tidak hanya menikmati PLTMH dalam aktivitas sehari-hari saja, melainkan juga untuk memproduksi kopi. Ketika tim Jelajah Energi Jawa Barat tiba di pusat pengolahan kopi, tercium aroma kopi yang khas, hangat, dan menggoda. Toto menuturkan, tersebut dua jenis kopi Gunung Halu yakni arabika dan robusta, dengan pengolahan dilakukan dengan light roast, medium roast dan dark roast serta beberapa varian kopi tersebut yakni natural, honey, full wash dan wine. 

“Dari PLTMH, listrik masuk ke pabrik kopi terlebih dahulu untuk pengolahan kopi. Jika di hitung-hitungan, pabrik kopi hanya menggunakan 12 kWh kalau semua mesin digunakan. Apabila listrik tidak kuat karena mesin digunakan semuanya, pasti kami off (mematikan aliran listrik, red) terlebih dahulu ke warga. Tapi alhamdulilah sampai sekarang, saya tidak pernah mematikan listrik ke warga,” tambah Toto.

Toto bercerita, pusat pengolahan kopi tersebut diprakarsai dukungan Universitas Darma Persada (Unsada) melalui program desa mandiri energi dan ekonomi. Bermula adanya kelebihan daya 3 kW menjadi jalan mengoperasikan energi terbarukan ke sektor ekonomi. Pusat pengelolaan kopi ini juga mendapat donor dari Jepang sebesar Rp1,98 miliar pada 2017 untuk menerapkan ekonomi sirkular yang mampu berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

“Saat ini pengolahan kopi terus berjalan dan koperasi selalu mendorong memberdayakan masyarakat sekitar. Misalnya saja kita membuka lowongan pekerjaan kepada ibu-ibu ketika panen raya. Harga kopi dari petani dibeli lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar mereka mau merawat tanaman dan juga hutannya,” ujar Toto. 

Upaya Indonesia dalam Menghijaukan Industri Kimia

Jakarta, 21 November 2023 – Industri kimia dinilai termasuk salah satu industri yang banyak mengeluarkan emisi. Di Indonesia, berbagai industri, termasuk besi & baja, kertas, semen, dan tekstil saling berhubungan dengan industri kimia. Integrasi industri kimia di Indonesia, khususnya amonia, ke dalam industri pupuk berkontribusi terhadap posisi Indonesia sebagai produsen amonia terbesar kelima di dunia. Langkah-langkah proaktif yang dilakukan Indonesia untuk menghijaukan industri amonia akan berdampak signifikan terhadap lanskap amonia global.

Faricha Hidayati, koordinator proyek dekarbonisasi industri di Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam webinar bertajuk “Penghijauan Industri Kimia: Perspektif dan Wawasan Internasional” menyoroti jumlah emisi yang dilepaskan untuk setiap ton amonia yang diproduksi.

“Untuk setiap ton amonia yang dihasilkan, rata-rata emisi langsungnya adalah 2,4 ton CO2. Ini dua kali lebih tinggi dari baja mentah dan empat kali lipat dari semen,” kata Faricha.

Mengingat besarnya jumlah emisi, industri amonia menyumbang 2% dari penggunaan energi global. Oleh karena itu, dekarbonisasi industri amonia menjadi sangat penting. Lebih lanjut Faricha menjelaskan, IESR saat ini mengusulkan empat pilar untuk melakukan dekarbonisasi industri amonia di Indonesia yaitu efisiensi material, efisiensi energi, pengembangan amonia hijau, dan pemanfaatan CCS dalam prosesnya.

Faricha menambahkan, ada peluang untuk mendorong dekarbonisasi industri amonia di Indonesia karena para pelaku industrinya sudah sadar akan emisi dan mau mencari cara untuk membatasi emisinya.

“Peluang lainnya adalah potensi besar Indonesia dalam proyek hidrogen hijau, ditambah dengan variabel energi terbarukan hingga 3.686 GW,” ujarnya.

Setelah menilai status quo saat ini, IESR mendesak pemerintah untuk menetapkan target penurunan emisi yang jelas untuk sektor industri. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki visi besar untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, namun masih belum ada target dan peta jalan yang jelas bagi sektor industri dalam berkontribusi terhadap tujuan NZE.

Penerapan langkah-langkah efisiensi energi di industri amonia dianggap sebagai upaya yang mudah untuk melakukan dekarbonisasi sektor industri. Pendekatan ini memerlukan investasi awal dan adopsi teknologi yang paling sedikit, sembari terus mendorong implementasi strategi jangka panjang.

Saksikan webinar “Penghijauan Industri Kimia: Perspektif dan Wawasan Internasional” di sini.

Peluncuran Studi Transisi Berkeadilan di daerah Penghasil Batu Bara di Indonesia: Studi Kasus Kab. Muara Enim dan Kab. Paser

Latar Belakang

Batubara merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia, sebagai  pengguna dan salah satu produsen terbesar di dunia. Di tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga negara penghasil batubara terbesar di dunia setelah India dan China. Indonesia juga menjadi salah satu negara eksportir batubara terbesar di dunia dengan total ekspor sebesar 360.28 juta ton, naik 4.29% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia masih menargetkan produksi batubara yang lebih tinggi di tahun 2023. Batubara berperan penting pada ekonomi nasional dimana pada tahun 2022, sektor industri batubara menyubang sekitar 3.6% dari PDB nasional, 11.4% dari total nilai ekspor, 1.8% pendapatan negara nasional, dan 0.2% lapangan kerja.

Di sisi lain, permintaan batubara diperkirakan akan menurun dipengaruhi oleh tren transisi energi menuju energi terbarukan dan komitmen Perjanjian Paris untuk mencegah kenaikan suhu di bawah 1.5°C. IESR (2022) memperkirakan total permintaan batubara Indonesia, baik domestik dan ekspor, akan menurun sekitar 10% setelah 2030 dengan komitmen Indonesia saat ini. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang secara eksplisit menetapkan pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara mulai tahun 2030. Komitmen nasional ini juga mendapatkan dukungan dengan penandatanganan perjanjian kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) antara Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net-Zero (GFANZ) yang memobilisasi pendanaan sebesar 20 miliar USD untuk mencapai transisi energi bersih berkeadilan, termasuk untuk mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batubara .

Indonesia  memiliki cadangan batubara sebesar 33.37 miliar ton yang tersebar di beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan di beberapa daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut tidak hanya mendapatkan keuntungan yang dihasilkan oleh sektor industri batubara, akan tetapi juga kerugian yang ditimbulkan olehnya. Studi Redefining Future Jobs yang dilakukan IESR pada tahun 2022 menunjukkan keuntungan yang didapatkan oleh daerah penghasil batubara tidak sebanding dengan kerugian yang dirasakan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Terlebih lagi, terdapat banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah sekitar, seperti dampak ekonomi yang tidak merata, degradasi lahan, dan risiko kesehatan. Ketidakadilan-ketidakadilan ini sebaiknya sudah menjadi fokus pemerintah dalam perencanaan transisi energi yang akan dilakukan kedepannya.

IESR telah melakukan studi terkait dampak industri batu bara di daerah penghasil batubara di Indonesia dengan mengambil lokus di dua kabupaten penghasil batubara utama di Indonesia, yaitu Muara Enim dan Paser. Studi ini menemukan bentuk-bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi penambangan batubara dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa temuan ketidakadilan di lokasi penghasil batubara seperti ketimpangan pendapatan antara penduduk dan pekerja dengan pemilik modal, hilangnya kepemilikan aset masyarakat lokal, dan turunnya kualitas hidup di sekitar tambang batubara. Hal-hal ini memerlukan penyelesaian yang komprehensif sehingga dapat mengurangi dampak dari ketidakadilan tersebut, serta menjadi peluang untuk menciptakan dampak-dampak positif bagi masyarakat dalam transisi energi yang berkeadilan. Oleh karena itu, dengan mengatasi ketidakadilan-ketidakadilan tersebut, pemerintah dapat memastikan proses transisi berjalan secara adil bagi semua pihak. Dengan adanya komitmen pemerintah Indonesia menuju transisi energi yang lebih hijau, diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang komprehensif untuk menghadapi proses transisi yang lebih inklusif dan partisipatif, khususnya di masing-masing daerah penghasil batubara di Indonesia.

Oleh karena itu, IESR  bermaksud melaksanakan acara peluncuran hasil studi Transisi Energi Berkeadilan di daerah Penghasil Batubara di Indonesia bersama dengan pemerintah nasional serta berbagai pakar dari kalangan akademisi, civil society organizations, dan organisasi internasional untuk berdialog mengenai dampak industri batubara dan persiapan menuju transisi energi yang berkeadilan di Indonesia.

Tujuan

Kegiatan peluncuran hasil studi memiliki beberapa tujuan:

  1. Menyampaikan temuan hasil studi Transisi Energi Berkeadilan di daerah Penghasil Batubara’ yang dilakukan oleh IESR kepada publik;
  2. Memperoleh masukan terhadap hasil studi ‘Transisi Energi Berkeadilan di daerah Penghasil Batubara’ yang dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pihak-pihak terkait;
  3. Mengumpulkan masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak terkait transisi energi berkeadilan dan pemetaan sektor ekonomi potensial di wilayah-wilayah penghasil batubara;

Meningkatkan pemahaman melalui rekomendasi-rekomendasi praktis kepada pemangku kebijakan kunci untuk mendukung pencapaian transisi energi yang berkeadilan di daerah-daerah penghasil batubara di Indonesia

Rasio Elektrifikasi Belum Jawab Keandalan Kualitas Listrik di Indonesia

press release

Jakarta, 22 Agustus 2023 – Rasio elektrifikasi di Indonesia terdata telah mencapai 99,63 persen dan rasio desa berlistrik mencapai  99,79 persen pada akhir 2022, berdasarkan laporan Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja 2023 Subsektor EBTKE.  Namun demikian, Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memutakhirkan definisi rasio elektrifikasi di Indonesia agar mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kualitas listrik yang mumpuni. Saat ini definisi rasio elektrifikasi masih terbatas pada perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga. 

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR dalam webinar “Transisi Energi dalam Pemerataan Elektrifikasi Nasional” menyatakan akses listrik yang berkualitas akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu hidup masyarakat.

“Akses listrik seharusnya semangatnya tidak hanya memberikan akses terhadap listrik, tetapi akses listrik sejatinya bisa memberikan kesempatan bagi penerimanya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian,” ungkapnya.

Alvin P Sisdwinugraha, Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan, IESR dalam pemaparannya menyebutkan besarnya rasio elektrifikasi di Indonesia belum mampu menjamin aksesibilitas, keandalan, serta kapasitas dan kualitas listrik yang diterima oleh masyarakat. Menurutnya diperlukan indikator  baru yang memberikan gambaran kualitas akses listrik di Indonesia, misalnya seperti Multi-Tier Framework (MTF) yang mampu menilai spektrum kualitas layanan dari sudut pandang pengguna listrik.

“IESR pernah mencoba mengukur kualitas akses listrik menggunakan MTF di NTB dan NTT pada 2019. Hasilnya, kebutuhan listrik tidak tersedia selama 24 jam dan terbatas untuk alat elektronik dan pencahayaan berdaya rendah,” jelasnya.

Ia mendorong agar pemerintah dapat menggunakan metode evaluasi yang mengintegrasikan kualitas layanan listrik sebagai indikator kunci pencapaian terkait akses energi. Alvin menuturkan kelancaran evaluasi terhadap rasio elektrifikasi yang memperhitungkan kebutuhan akan listrik yang berkualitas, memerlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, PLN, Kemendesa, Pemda/Pemprov.

Tidak hanya itu, IESR juga mendorong pemerintah untuk secara serius dan konsisten mendukung penyediaan akses listrik yang berkualitas dengan mengatasi berbagai tantangan seperti letak geografis yang sulit dijangkau, terbatasnya pembiayaan serta kapasitas lokal dalam memelihara fasilitas kelistrikan dengan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, indikator yang dipakai dalam menentukan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik juga perlu diperluas dan menggambarkan kualitas listrik yang diterima oleh rumah tangga atau desa yang dimaksud.

Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR, menjelaskan dari segi kebijakan, saat ini telah tersedia Perpres Nomor 11 Tahun 2023 yang memberikan kewenangan lebih banyak terhadap Pemda, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan. 

“Penambahan kewenangan ini tentunya perlu diikuti dengan inisiatif pemerintah daerah untuk merancang program yang juga menjawab kebutuhan penyediaan akses energi utamanya dengan energi terbarukan setempat. Prinsip desentralisasi energi ini memungkinkan pengupayaan energi mandiri dengan keterlibatan banyak pihak dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya akses energi berkelanjutan,” imbuhnya.

Menurut Marlistya, desentralisasi energi dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan akan membuka peluang eksplorasi pemanfaatan secara lebih luas dan partisipatif sehingga dapat mempermudah akses listrik dan meningkatkan keandalan kualitasnya.

Pembahasan mengenai percepatan pemanfaatan energi terbarukan dengan transisi energi akan didiskusikan lebih jauh dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 pada 18-20 September 2023 secara hibrid di Jakarta. Acara IETD 2023 ini diselenggarakan oleh IESR dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) yang akan melibatkan banyak pakar untuk mengupas lebih dalam upaya mentransformasi operasi sistem kelistrikan sebagai satu strategi peningkatan bauran energi terbarukan. Pendaftaran untuk IETD 2023 dapat diakses pada www.ietd.info.

 

CASE IESR: Indonesia Perlu Dorong Komitmen Lebih Kuat Negara ASEAN Untuk Penurunan Emisi GRK di Kawasan

press release

Jakarta, 15 Agustus 2023 – Menjadi Ketua ASEAN pada 2023 dan mempunyai kekuatan ekonomi besar di ASEAN, Indonesia dapat mendorong negara anggota ASEAN lainnya agar mempunyai kesepakatan bersama untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selaras dengan Persetujuan Paris serta memobilisasi dukungan dari negara ASEAN lain untuk mempunyai target pengakhiran operasional PLTU batubara secara bertahap sebelum tahun 2050. Hal ini disampaikan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) pada media briefing berjudul “Mengukur Ambisi Iklim ASEAN pada Keketuaan Indonesia ASEAN 2023”.

Menurut Fabby, pengurangan bahan bakar fosil dengan pelarangan pembangunan PLTU baru di Indonesia namun tetap mengizinkan pembangunan PLTU baru untuk keperluan industri dapat menghambat pencapaian bauran energi terbarukan yang lebih tinggi. Ia menekankan pemerintah Indonesia dapat mendorong komitmen yang lebih tegas untuk pengakhiran operasional PLTU batubara di negara ASEAN. Selain itu, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan energi terbarukan di ASEAN, terutama pengembangan energi surya. Ia mendorong pembahasan mengenai penyediaan rantai pasok yang terintegrasi patut disepakati pada ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) yang akan berlangsung dalam waktu dekat di Agustus 2023.

“Kami harapkan pada AMEM, Indonesia bisa mengusulkan Indonesia menjadi pusat manufaktur PLTS mulai dari teknologi polisilikon hingga modul surya. Beberapa negara ASEAN sudah mengembangkan manufaktur, namun masih terbatas di sel dan modulnya. Selain itu pengembangan manufaktur ini belum terintegrasi. Sementara di Indonesia, bahan baku untuk pembuatan komponen PLTS tersedia di Indonesia, misalnya pasir silika. Sebagai Ketua ASEAN 2023. Indonesia dapat merekomendasikan ini sebagai kesepakatan bersama untuk membangun rantai pasok yang terintegrasi,” ungkapnya.

Ia menambahkan ancaman iklim menjadi semakin serius bagi negara-negara ASEAN yang berdampak luas terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kemajuan pembangunan di kawasan. Jika tidak ada upaya serius untuk mengurangi emisi global, maka dampak perubahan iklim akan membuat pertumbuhan ekonomi melebihi 6% di kawasan Asia Tenggara akan semakin berat.

Berlianto Pandapotan Hasudungan, Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI mengakui selain tantangan geopolitik, krisis Myanmar, krisis iklim juga menjadi tantangan tambahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Ia memaparkan ketahanan energi melalui transisi energi ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi menjadi agenda penting dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

“Selain pengembangan kendaraan listrik, ASEAN sedang mengembangan interkoneksi energi antar negara anggota dan akan dimulai juga studi atas interkoneksi energi di kawasan,” jelasnya.

Shahnaz Nur Firdausi, Peneliti Iklim dan Energi, IESR memaparkan, kebijakan dan komitmen iklim Indonesia tidak konsisten dengan Persetujuan Paris yang ingin menjaga batas suhu 1,5°C, bahkan rawan menyebabkan peningkatan, bukan penurunan emisi. Hal ini bisa dilihat dari laporan Climate Action Tracker (CAT) yang menilai bahwa target dan kebijakan iklim Indonesia secara keseluruhan masih kategori sangat tak mencukupi (highly insufficient). Apabila semua negara mengikuti pendekatan kebijakan Indonesia, maka pemanasan global akan lebih dari 2°C hingga 3°C. 

“Untuk itu, kebijakan dan tindakan iklim Indonesia pada tahun 2030 membutuhkan perbaikan substansial agar konsisten dengan batas suhu 1,5°C. Indonesia perlu menaikkan target NDC menjadi 75% di bawah skenario NDC business as usual (BAU) di luar penggunaan lahan serta alih guna lahan dan kehutanan (bersyarat) dan 62% (tidak bersyarat). Terlebih lagi, emisi Indonesia dari penggunaan lahan dan kehutanan telah mencapai hampir 50% dari total emisi selama 20 tahun terakhir,” papar Shahnaz.

Manajer Program Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia, Agus Tampubolon dalam kalimat penutup kembali menyatakan pentingnya kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk mengakselerasi transisi energi.

“Indonesia bisa memimpin transisi energi di ASEAN dengan leading by example. Negara-negara anggota ASEAN memiliki potensi besar, kita bisa bekerja sama untuk rantai pasok, contohnya adalah pengembangan PLTS. Kita juga perlu memikirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan, dan untuk meningkatkan target iklimnya,” ujar Agus.

Langkah Awal untuk Capai Ketahanan Energi Terbarukan di ASEAN

Jakarta, 13 Juni 2023 – Asia Tenggara merupakan suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi terbesar. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pertubuhan permintaan energi di kawasan ini diproyeksikan akan terus naik di tahun-tahun mendatang. Jika tidak diantisipasi dengan penggunaan sumber energi ramah lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan permintaan energi ini akan menjadi pokok masalah naiknya emisi gas rumah kaca (GRK) di kawasan ASEAN.

Dalam webinar bertajuk “Towards a Decarbonized ASEAN: Unlocking the Potential of Renewables to Advance ASEAN Interconnectivity” Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform menyatakan bahwa ASEAN memiliki peluang untuk mendorong penciptaan ekosistem industri energi terbarukan melalui kerjasama jaringan interkoneksi regional ASEAN Power Grid (APG).

“ASEAN power grid bisa menjadi salah satu infrastruktur pendukung untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di negara ASEAN sembari menunggu pangsa pasarnya tumbuh. Negara ASEAN bisa mendorong kerjasama rantai pasokan teknologi energi terbarukan, khususnya teknologi sel modul surya,” katanya.

Fabby menambahkan bahwa Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN tahun ini memiliki peluang untuk mendorong inisiatif tersebut dan mendorong transisi industri berbasis bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Transformasi industri yang lebih hijau diyakini akan membawa efek ikutan berupa terciptanya lapangan kerja hijau di masa mendatang.

Senada dengan Fabby, Yeni Gusrini, Sub Koordinator Program Gatrik Kementerian ESDM menyatakan bahwa pada pengembangan fase pertama, ASEAN Power Grid telah berhasil mentransfer listrik sebesar 100 MW dari Laos ke Singapura. 

“Pengembangan APG fase pertama telah berhasil menghubungkan Laos – Thailand – Malaysia – Singapura. Ke depannya, APG akan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi yang memastikan kecukupan energi di seluruh wilayah ASEAN,” tambah Yeni.

Indra Overland, Head of Center for Energy Research, Norwegian Institute of International Affairs, mengungkapkan penting bagi negara-negara ASEAN untuk mulai memikirkan strategi peningkatan energi terbarukan di dalam negeri dan di kawasan.

“Kita dapat mencontoh Vietnam yang berhasil menambahkan kapasitas energi terbarukannya secara masif dalam  satu  dekade ke belakang. Strategi seperti adanya kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan termasuk perpajakan dan kemudahan pengurusan perizinan sangat berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi pada pengembangan energi terbarukan di suatu wilayah,” katanya.

Ditambahkan oleh Overland, salah satu indikator suatu negara memiliki implementasi kebijakan yang baik adalah saat sektor energi terbarukan memiliki investor yang berlimpah.

Faktor finansial yang menjadi salah satu faktor penghambat penetrasi energi terbarukan dalam jaringan diakui oleh Zulfikar Yurnaidi, Energy Modelling and Policy Planning Manager, ASEAN Centre for Energy. Dirinya mengatakan bahwa salah satu fokus ASEAN 2021 – 2025 adalah untuk membangun konektivitas dan mengintegrasikan pasar regional. 

“Penetrasi energi terbarukan harus terlihat dari penambahan kapasitas pembangkitannya. Untuk mendukung itu peremajaan jaringan harus dilakukan untuk menjaga stabilitas, fleksibilitas, dan ketangguhan jaringan. Hal ini semua membutuhkan investasi yang tidak kecil, dan anggaran pemerintah saat ini tidak cukup untuk membiayai semua itu, maka diperlukan peran investor swasta disini,” jelas Zulfikar.

Keberadaan ASEAN Power Grid akan membawa dampak sosial ekonomi yang panjang. Harapannya listrik yang diperjualbelikan adalah listrik bersih yang dihasilkan pembangkit energi terbarukan. Maka hal ini jelas berpengaruh pada keberadaan pembangkit fosil yang masih cukup banyak di kawasan ASEAN.

Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia, mencontohkan Indonesia masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah terkait pembangkit listrik ini. Mulai dari rencana pensiun dini pembangkit listrik berbasis fosil seperti PLTU batubara hingga pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan. 

“Dalam rangkaian proses ini (penghentian pembangkit energi fosil dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan, red), masyarakat perlu dilibatkan, supaya dapat mengantisipasi dampak yang timbul dari masing-masing tahapan. Sehingga transisi (energi, red) yang terjadi adalah (transisi, red) yang berkeadilan, membuat kehidupan sejahtera dan makmur,” jelasnya.