Upaya Indonesia dalam Menghijaukan Industri Kimia

Jakarta, 21 November 2023 – Industri kimia dinilai termasuk salah satu industri yang banyak mengeluarkan emisi. Di Indonesia, berbagai industri, termasuk besi & baja, kertas, semen, dan tekstil saling berhubungan dengan industri kimia. Integrasi industri kimia di Indonesia, khususnya amonia, ke dalam industri pupuk berkontribusi terhadap posisi Indonesia sebagai produsen amonia terbesar kelima di dunia. Langkah-langkah proaktif yang dilakukan Indonesia untuk menghijaukan industri amonia akan berdampak signifikan terhadap lanskap amonia global.

Faricha Hidayati, koordinator proyek dekarbonisasi industri di Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam webinar bertajuk “Penghijauan Industri Kimia: Perspektif dan Wawasan Internasional” menyoroti jumlah emisi yang dilepaskan untuk setiap ton amonia yang diproduksi.

“Untuk setiap ton amonia yang dihasilkan, rata-rata emisi langsungnya adalah 2,4 ton CO2. Ini dua kali lebih tinggi dari baja mentah dan empat kali lipat dari semen,” kata Faricha.

Mengingat besarnya jumlah emisi, industri amonia menyumbang 2% dari penggunaan energi global. Oleh karena itu, dekarbonisasi industri amonia menjadi sangat penting. Lebih lanjut Faricha menjelaskan, IESR saat ini mengusulkan empat pilar untuk melakukan dekarbonisasi industri amonia di Indonesia yaitu efisiensi material, efisiensi energi, pengembangan amonia hijau, dan pemanfaatan CCS dalam prosesnya.

Faricha menambahkan, ada peluang untuk mendorong dekarbonisasi industri amonia di Indonesia karena para pelaku industrinya sudah sadar akan emisi dan mau mencari cara untuk membatasi emisinya.

“Peluang lainnya adalah potensi besar Indonesia dalam proyek hidrogen hijau, ditambah dengan variabel energi terbarukan hingga 3.686 GW,” ujarnya.

Setelah menilai status quo saat ini, IESR mendesak pemerintah untuk menetapkan target penurunan emisi yang jelas untuk sektor industri. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki visi besar untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, namun masih belum ada target dan peta jalan yang jelas bagi sektor industri dalam berkontribusi terhadap tujuan NZE.

Penerapan langkah-langkah efisiensi energi di industri amonia dianggap sebagai upaya yang mudah untuk melakukan dekarbonisasi sektor industri. Pendekatan ini memerlukan investasi awal dan adopsi teknologi yang paling sedikit, sembari terus mendorong implementasi strategi jangka panjang.

Saksikan webinar “Penghijauan Industri Kimia: Perspektif dan Wawasan Internasional” di sini.

Cerita Energi Melalui Komedi

Jakarta, 16 November 2023 – Komunikasi yang efektif penting dilakukan untuk mengubah paradigma dan menyebarkan narasi transisi energi. Isu yang cukup kompleks dan lintas sektoral membuat komunikasi transisi energi menjadi menantang. Untuk itu perlu dicari bentuk-bentuk komunikasi alternatif sebagai pembuka jalan penyebaran narasi transisi energi ini. 

Program Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia melaksanakan pagelaran komedi tunggal (standup comedy) untuk mendorong narasi transisi energi dengan cara yang lebih informal dibalut dengan komedi. Acara yang bertajuk “Ngomongin Energi Pake Komedi” ini menampilkan lima komedian tunggal dengan berbagai latar belakang.

Dalam sesi pengenalan program, Manajer Proyek CASE, Agus Tampubolon menjelaskan bahwa inisiatif ini terinspirasi dari science slam seperti di Jerman. 

“Tujuannya supaya science itu dibedah dengan bahasa yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan topik-topik sehari-hari,” kata Agus.

Hal ini senada dengan pandangan Rahmat Mardiana, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, yaitu perlu upaya khusus untuk mendorong komunikasi isu transisi energi di Indonesia.

“Transisi (energi) ini hal yang cukup kompleks, di mana kita perlu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Menjadi kompleks karena berhubungan erat dengan SDM dan ketersediaan finansial, sehingga perlu kegiatan yang komunikatif supaya pemahaman ini semakin menyebar luas,” kata Rahmat.

Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/ Bappenas, Ervan Maksum, menambahkan bahwa narasi transisi energi dan kebutuhan untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius mungkin sudah menjadi pemahaman bagi sebagian orang. Namun bagi kelompok tertentu diperlukan contoh peristiwa dan bahasa yang lebih mudah dipahami.

“Masyarakat bahkan mungkin pemerintah daerah membutuhkan topik relevan yang lebih konkret seperti durasi dan pola musim yang semakin kacau untuk memahami krisis iklim dan transisi energi ini. Maka kegiatan ini sangat baik karena meski mungkin saat tampil tidak membawakan materi transisi energi atau tidak lucu, minimal saat persiapan dia (komika-red) pasti membaca atau belajar tentang transisi energi sehingga proses pembelajaran tetap terjadi,” katanya.

Acara ini menampilkan Byan Yukadar (1st Runner Up Porseni Stand-Up Comedy Bappenas), Muhammad Fadhil (2nd Runner Up Porseni Stand-Up Comedy Bappenas), Irvan S. Kartawiria, (Wakil Rektor bidang Akademik, Swiss German University (SGU) Periode 2018-2022), Hery Sutanto (Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Hayati, Swiss German University (SGU) dan Pandji Pragiwaksono (CEO of COMIKA & Stand-up Comedian Indonesia).

South China Morning Post | Indonesia akan Memanfaatkan Kesepakatan Investasi G7 untuk Menghasilkan Penghematan Emisi yang Besar, Guna Mendorong Transisi Hijau

Indonesia akan menghasilkan 44 persen energinya dari energi terbarukan pada tahun 2030, demikian rincian kesepakatan investasi senilai US$20 miliar yang dijanjikan oleh Amerika Serikat dan Jepang pada hari Rabu, yang menjanjikan penghematan puluhan juta ton emisi karbon dalam tujuh tahun ke depan.

Baca selengkapnya di SCMP.

IESR dan Ford Foundation Menyerukan Pemusatan Keadilan dalam Kemitraan Transisi Energi

press release

Jakarta, 19 September 2023 – Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Ford Foundation di Indonesia menyerukan kepada pemerintah Indonesia tentang pentingnya mengedepankan prinsip keadilan dalam upaya transisi energi di Indonesia, khususnya pada kemitraan transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition Partnership atau JETP).

JETP adalah mekanisme pembiayaan inovatif yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang dipimpin negara dari bahan bakar fosil, termasuk batubara, ke sumber energi terbarukan. JETP pada dasarnya menghubungkan paket keuangan yang terdiri dari pembiayaan konsesi (pinjaman lunak) dan hibah dari negara-negara donor, dengan inisiatif transisi energi di negara-negara Selatan.

Dalam laporan yang diluncurkan secara digital oleh IESR dan Ford Foundation hari ini, disebutkan bahwa pendanaan JETP yang dijanjikan tidak cukup untuk menutupi biaya seluruh proses transisi. Sebaliknya, dana ini berfungsi sebagai pendanaan awal untuk mengkatalisasi dan memobilisasi sumber pendanaan lainnya.

Laporan tersebut menyoroti hasil dan rekomendasi dari The JETP Convening, Exchange and Learning from South Africa, Indonesia, and Vietnam yang diselenggarakan pada 25-28 Juni 2023 lalu di Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Ford Foundation, Institute for Essential Services Reform (IESR), dan African Climate Foundation.

“Karena pendanaan awal JETP memiliki batasan waktu, maka penting untuk menetapkan pencapaian dan proyek yang masuk akal serta dapat dicapai dalam jangka waktu yang disepakati dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkan sumber pendanaan lain untuk menutupi biaya untuk mencapai target tahun 2030,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.

Fabby juga menambahkan bahwa instrumen pembiayaan seperti pinjaman lunak, pinjaman komersial, ekuitas, dana jaminan, hibah dan instrumen lainnya harus dikaji secara cermat agar tidak terjadi ‘jebakan utang’ di masa depan. 

 “Pemerintah harus terus mengadvokasi permintaan hibah dan pinjaman lunak yang lebih besar untuk mencapai target yang disepakati tanpa menambah beban bagi negara penerima,” kata Fabby.

Hal ini ditegaskan Edo Mahendra, Kepala Sekretariat JETP Indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk ‘Safeguarding the “Just” in Just Energy Transition Partnerships (JETP) and Other Emerging Climate Finance Models’ pada acara Climate Week tanggal 18 September 2023 di New York, Amerika Serikat

“Komponen pendanaan tertinggi masih berasal dari pinjaman komersial dan investasi dengan tingkat bunga non-konsesi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” kata Edo.

Ford Foundation di Indonesia memandang bahwa filantropi mempunyai peran penting dalam mendukung prinsip keadilan baik melalui pemerintah maupun langsung kepada masyarakat yang terkena dampak. Mereka mempunyai kemampuan untuk bertindak lebih cepat dibandingkan pemerintah dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Filantropi juga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan.

Prinsip berkeadilan juga harus diterapkan untuk memitigasi dampak transisi energi terhadap masyarakat. Dukungan kepada inisiatif sosial-ekonomi alternatif di bidang-bidang ini penting dilakukan agar gagasan keadilan memihak kepada seluruh kelompok masyarakat. Hal ini termasuk memberikan peningkatan keterampilan dalam peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, mendidik dan membantu pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan rencana pembangunan ekonomi mereka untuk jangka panjang, serta menciptakan pendanaan yang didedikasikan untuk mengatasi dampak peralihan dari penggunaan batu bara.

Peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber daya rendah karbon tidak hanya berdampak pada perekonomian di tingkat lokal tetapi juga di tingkat regional atau bahkan nasional. Masyarakat yang tinggal di daerah yang bergantung pada bahan bakar fosil harus beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menyesuaikan keterampilan dan pengetahuannya yang mungkin sulit dilakukan dalam waktu singkat.

Alexander Irwan, Direktur Regional Ford Foundation di Indonesia, mengatakan penerapan JETP harus memenuhi prinsip dasar unsur keadilan.

“Elemen keadilan sosial harus dimasukkan dalam diskusi dan rencana transisi. Konsep keadilan harus menjadi pusat perhatian, memastikan transisi yang adil bersifat inklusif bagi semua kelompok atau komunitas, khususnya pekerja, anak-anak, perempuan, dan komunitas lokal yang sangat bergantung pada rantai pasokan bahan bakar fosil,” kata Alex.