Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mewaspadai adanya bunga pinjaman yang besar dari skema utang yang ditawarkan AS dalam pendanaan transisi energi. Menurutnya, sebagian pendanaan akan dicairkan dalam bentuk pinjaman atau utang dan sebagian berasal dari hibah.
Baca selengkapnya di Media Indonesia.
Jakarta, 15 November 2023 – Pemerintah tengah menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dengan menggodok peta jalan pengakhiran operasional PLTU batubara. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang penyusunan peta jalan pengakhiran dini operasional PLTU batubara merupakan langkah awal untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, setelah peta jalan ditetapkan, pemerintah perlu mempersiapkan kerangka regulasi yang dapat mendukung penerapan struktur atau skema pembiayaan untuk pengakhiran operasional PLTU batubara di Indonesia.
Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, IESR, mengungkapkan sudah ada beberapa usulan struktur untuk pengakhiran operasional PLTU seperti write-off atau penghapusan aset PLTU dari catatan perusahaan karena dinilai tidak ekonomis lagi, atau misalnya spin-off yaitu penjualan aset ke perusahaan baru untuk mengelola aset tersebut dengan masa operasi lebih singkat. Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu membuat beberapa proyek percontohan (pilot) untuk pengakhiran operasional PLTU yang sedang berjalan seperti PLTU Cirebon, sebagai pembuktian konsep dan memberikan kepastian pada PLN maupun Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producers, IPP) sebagai pemilik aset PLTU.
“Selain dari skema atau struktur yang jelas dalam pengakhiran dini operasional PLTU batubara, diperlukan pula mekanisme untuk bisa mengalokasikan pendanaan yang didapatkan dari pengakhiran dini PLTU tersebut ke pembangkit energi terbarukan. Regulasi yang ada sekarang di Indonesia tidak memungkinkan hal ini, sehingga perlu dikaji dan diusulkan perubahannya agar pendanaan energi terbarukan yang biayanya bisa murah bisa sekaligus digunakan untuk mempensiunkan aset PLTU,” kata Deon pada diskusi panel Enlit Asia berjudul “Leapfrogging to NZE: Accessing ASEAN readiness to retrofit or early retire coal fleets” (15/11).
Deon memandang masih banyak pekerjaan rumah untuk melaksanakan pensiun dini PLTU, misalnya memastikan bahwa ada payung legal yang menjelaskan bahwa pengakhiran dini operasional PLTU memang bagian dari kebijakan negara untuk bertransisi energi dan mengurangi emisi, ketersediaan regulasi yang memungkinkan modifikasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) dan lainnya.
“Lebih baik lagi jika strategi pada PLTU merupakan bagian dari upaya transisi energi yang ingin mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar sehingga mengurangi emisi GRK. Jika tujuannya seperti itu, maka aset PLTU akan dioptimalkan untuk memastikan energi terbarukan bisa masuk ke bauran listrik dengan cepat dan murah. Misalnya, selain menunggu dipensiunkan, PLTU bisa dioperasikan secara fleksibel untuk membantu menjaga kestabilan dan keandalan sistem seiring meningkatnya bauran PLTS dan PLTB yang intermiten,” imbuh Deon.
Jakarta, 16 November 2023 – Komunikasi yang efektif penting dilakukan untuk mengubah paradigma dan menyebarkan narasi transisi energi. Isu yang cukup kompleks dan lintas sektoral membuat komunikasi transisi energi menjadi menantang. Untuk itu perlu dicari bentuk-bentuk komunikasi alternatif sebagai pembuka jalan penyebaran narasi transisi energi ini.
Program Clean, Affordable, and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia melaksanakan pagelaran komedi tunggal (standup comedy) untuk mendorong narasi transisi energi dengan cara yang lebih informal dibalut dengan komedi. Acara yang bertajuk “Ngomongin Energi Pake Komedi” ini menampilkan lima komedian tunggal dengan berbagai latar belakang.
Dalam sesi pengenalan program, Manajer Proyek CASE, Agus Tampubolon menjelaskan bahwa inisiatif ini terinspirasi dari science slam seperti di Jerman.
“Tujuannya supaya science itu dibedah dengan bahasa yang mudah dipahami dan dikaitkan dengan topik-topik sehari-hari,” kata Agus.
Hal ini senada dengan pandangan Rahmat Mardiana, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, yaitu perlu upaya khusus untuk mendorong komunikasi isu transisi energi di Indonesia.
“Transisi (energi) ini hal yang cukup kompleks, di mana kita perlu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Menjadi kompleks karena berhubungan erat dengan SDM dan ketersediaan finansial, sehingga perlu kegiatan yang komunikatif supaya pemahaman ini semakin menyebar luas,” kata Rahmat.
Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/ Bappenas, Ervan Maksum, menambahkan bahwa narasi transisi energi dan kebutuhan untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat celcius mungkin sudah menjadi pemahaman bagi sebagian orang. Namun bagi kelompok tertentu diperlukan contoh peristiwa dan bahasa yang lebih mudah dipahami.
“Masyarakat bahkan mungkin pemerintah daerah membutuhkan topik relevan yang lebih konkret seperti durasi dan pola musim yang semakin kacau untuk memahami krisis iklim dan transisi energi ini. Maka kegiatan ini sangat baik karena meski mungkin saat tampil tidak membawakan materi transisi energi atau tidak lucu, minimal saat persiapan dia (komika-red) pasti membaca atau belajar tentang transisi energi sehingga proses pembelajaran tetap terjadi,” katanya.
Acara ini menampilkan Byan Yukadar (1st Runner Up Porseni Stand-Up Comedy Bappenas), Muhammad Fadhil (2nd Runner Up Porseni Stand-Up Comedy Bappenas), Irvan S. Kartawiria, (Wakil Rektor bidang Akademik, Swiss German University (SGU) Periode 2018-2022), Hery Sutanto (Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Hayati, Swiss German University (SGU) dan Pandji Pragiwaksono (CEO of COMIKA & Stand-up Comedian Indonesia).
Semua negara perlu meningkatkan ambisinya untuk mengurangi emisi secara efektif, pada tingkat yang sesuai dengan status pembangunannya.
Namun, target yang ambisius saja tidak cukup; kebijakan harus dibuat dan diimplementasikan secara efektif. Climate Transparency telah merancang Climate Policy Implementation Check untuk menilai, mengawasi, dan memantau status implementasi instrumen kebijakan dalam empat kategori: status hukum, lembaga dan tata kelola, sumber daya, dan pengawasan.
Dengan difasilitasi oleh Climate Emergency Collaboration Group, kami menganalisis implementasi berbagai kebijakan iklim di sektor energi di India, Afrika Selatan, Indonesia, Kolombia, dan Jerman.
Menjelang COP28, kami akan mendiskusikan berbagai kemungkinan dan implikasi kerja sama internasional untuk mengimplementasikan transisi energi secara efektif dari batu bara menuju masa depan energi terbarukan. Dengan keterkaitan yang kuat antara produksi dan konsumsi batubara, negara-negara yang kami analisis menjadi contoh peluang dan tantangan untuk melakukan transformasi yang sukses, dan mereka akan menjadi kunci dalam perdebatan mengenai bagaimana mengubah hubungan internasional yang sudah berlangsung lama dari ‘Brown to Green.’
Kegiatan ini menggunakan bahasa inggris
Transisi energi bukan sekadar memensiunkan dan menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara lalu beralih ke energi terbarukan. Ada perspektif lebih luas dari itu.
Baca selengkapnya di Kompas.com.
Para ahli mengatakan bahwa Tiongkok dapat memainkan peran kunci dalam transisi energi bersih Indonesia, menyediakan pembiayaan dan teknologi yang diperlukan untuk beralih dari pembangkit listrik batu bara ke energi terbarukan.
Baca selengkapnya di Asia News Network.
Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Cirata, Jawa Barat, menjadi tonggak akselerasi pengembangan PLTS untuk dekarbonisasi kelistrikan di Indonesia. Ke depan, Indonesia harus mengoptimalkan potensi PLTS untuk mendukung tercapainya target puncak emisi sektor kelistrikan di 2030, dengan biaya termurah.
Baca selengkapnya di Koran Jakarta.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengajak masyarakat bijak memilih capres-cawapres yang memiliki rekam jejak kinerja yang baik.
Baca selengkapnya di Kompas.
Pemerintah akan memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 1,7 Gigawatt (GW) dengan menggunakan dana kerja sama transisi yang adil (ETP). Hal itu tercantum dalam draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif JETP.
Baca selengkapnya di Kata Data.
Dengan mengirimkan formulir ini, Anda telah setuju untuk menerima komunikasi elektronik tentang berita, acara, dan informasi terkini dari IESR. Anda dapat mencabut persetujuan dan berhenti berlangganan buletin ini kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disertakan di email dari kami.
Newsletter
