Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, Indonesia sangat lambat dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam dalam dua dekade terakhir. Hal ini disebabkan pemerintah hanya fokus membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Raditya Yudha Wiranegara, Senior Researcher IESR menjelaskan terdapat 12 PLTU yang diidentifikasi sebagai low hanging fruits (LHF) karena secara teknis, ekonomi, dan dampak lingkungan sangat buruk.
Baca selengkapnya di Kontan.
Jakarta, 11 Oktober 2022 – Kolaborasi dan dukungan internasional diperlukan untuk mendorong Indonesia melaksanakan transisi energi menuju energi terbarukan yang bersih, terjangkau, dab handal. Selain memberikan bantuan pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan, pengalaman negara maju maupun organisasi internasional dalam melangsungkan transisi energi dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merencanakan transisi energi yang melibatkan partisipasi publik. Proses pembelajaran ini bisa dipercepat dengan komitmen asistensi teknis yang tepat dari negara maju ke negara berkembang.
Owen Jenkins, Duta Besar Inggris, pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022 menuturkan pihaknya mendukung percepatan transisi energi di Indonesia terutama dalam mendorong kebijakan pembiayaan dari sektor swasta.
“Di Inggris, sektor swasta lah yang berperan dalam mendorong investasi energi dan menurunkan biaya teknologi energi baru dan terbarukan. Hal yang sama juga kami harapkan dapat terjadi di Indonesia,” ujar Jenkins.
Senada, Jiro Tominaga, Country Director, ADB Indonesia mengatakan kebijakan yang tepat akan mampu menarik minat swasta dalam mendorong energi terbarukan. Selain itu, ia menyoroti pula isu taksonomi dalam pembiayaan iklim, yang tidak memasukkan pembiayaan terhadap penurunan secara bertahap PLTU batubara, membuat investor enggan berinvestasi.
“Hal ini perlu menjadi perhatian internasional untuk mempunyai taksonomi yang memberikan insentif bagi pembiayaan swasta untuk penurunan secara bertahap PLTU batubara, terutama bagi Indonesia yang sekitar 60% pembangkitan listriknya berasal dari batubara,” jelas Tominaga.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sylvi J. Gani, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI. Menyiasati keterbatasan taksonomi tersebut, pihaknya melibatkan bank multilateral dan filantropi untuk membiayai transisi energi.
Sementara itu, Jerman sebagai pemegang kepemimpinan G7 tahun 2022 menempatkan isu transisi energi menjadi prioritas penting dalam agendanya.
“Kami mendorong pengembangan pasar dalam mempercepat peralihan ke energi bersih melalui kemitraan multilevel yang juga melibatkan Indonesia,” imbuh Thomas Graf, Chargé d’Affairs Kedutaan Jerman untuk Indonesia. Ia juga menyampaikan terbitnya Perpres 112/2022 dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk energi terbarukan yang akan dibeli oleh PLN, merupakan langkah penting yang patut diapresiasi.
Executive Vice President Pembangkitan dan EBT PT PLN (Persero), Herry Nugraha menyebutkan untuk mendukung upaya pensiun PLTU, PLN mempersiapkan untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi untuk dapat mengakomodasi masuknya pembangkit dari sumber energi baru terbarukan.
“PLN melakukan banyak studi untuk mengantisipasi hal tersebut. Di sisi distribusi, kami melakukan studi tentang jaringan pintar (smart grid),” tutur Herry.
ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menjelaskan untuk mencapai investasi US$ 1 triliun hingga 2060 dibutuhkan investasi rata-rata setiap tahunnya US$ 30 miliar hingga US$ 40 miliar untuk 30 tahun ke depan.
Baca selengkapnya di Kontan.
Berdialog pada ISEW 2022 dengan topik “Target Ambisi Baru Transisi Energi Indonesia Untuk Mencapai Target NZE Indonesia”
Jakarta, 10 Oktober 2022 – Mempensiunkan seluruh pembangkit listrik berbasis (PLTU) batubara di Indonesia pada tahun 2045 menjadi faktor penentu tercapainya bebas emisi tahun 2050 sesuai dengan Persetujuan Paris untuk membatasi kenaikan temperatur rata-rata di bawah 1,5 derajat Celcius. Hal ini ditegaskan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam sambutannya pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022.
“Menurut kajian IESR, pada tahun 2030, Indonesia perlu menghentikan pengoperasian PLTU batubara sebesar 9,2 GW dan seluruh unit PLTU pada 2045,” ujarnya. Menurutnya, adanya klausul yang memberikan mandat bagi KESDM untuk menyiapkan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU pada Perpres 112/2022 merupakan langkah awal yang baik.
Senada, Rida Mulyana, Sekretaris Jenderal ESDM, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Perpres 112/2022 akan memberikan iklim investasi yang menarik serta pemberian insentif bagi energi terbarukan. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang baik untuk menggenjot pemanfaatan energi terbarukan di tengah tingginya harga energi fosil. Selain itu, permintaan konsumen terhadap energi yang bersumber dari energi bersih pun semakin meningkat.
Rida mengungkapkan bahwa pemerintah telah membuat strategi untuk menurunkan pengoperasian PLTU secara bertahap dengan penetapan kontrak maksimal 30 tahun.
“Kapasitasnya (PLTU-red) akan meningkat hingga 2030 dan setelahnya tidak ada pembangunan PLTU baru, dan PLTU terakhir akan pensiun pada 2058,” ungkap Rida.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa untuk mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat sesuai dengan target pemerintah, pihaknya juga berencana membangun supergrid untuk menggenjot pengembangan energi terbarukan sekaligus menjaga stabilitas kelistrikan. Hal ini akan membuka peluang untuk mengekspor listrik ke negara ASEAN lainnya, serta terhubung ke ASEAN supergrid.
“Untuk mendukung dan mengakselerasi energi terbarukan, Indonesia membutuhkan 1 triliun USD pada tahun 2060 untuk pembangkitan dan transmisi energi terbarukan. Kebutuhan akan pembiayaan akan semakin besar seiring dengan rencana Indonesia untuk melakukan pensiun dini PLTU di tahun mendatang,” papar Rida.
Kebutuhan pembiayaan ini akan semakin menurun jika teknologi energi terbarukan semakin murah. Selain itu penerapan Perpres 112/2022, pelaksanaan program pensiun PLTU, tersedianya kemudahan perizinan bagi energi terbarukan, pendampingan, dan sosialisasi tentang regulasi energi terbarukan akan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia
Vivi Yuliawati, Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, menyebutkan untuk melaksanakan strategi net zero emissions pada 2060, hal yang krusial adalah memformulasikan kebijakan teknikal untuk memuluskan transisi energi.
Ia berharap hasil diskusi dari ISEW 2022 ini dapat menjadi bahan dasar penyusunan RPJMN 2025-2029 & RPJP sampai 2045 oleh Bappenas terkait transisi energi sehingga mampu memitigasi dampak transisi terhadap sosio ekonomi masyarakat indonesia
“Tidak cukup hanya teknologi energi terbarukan, namun perlu orkestrasi kapasitas kepada masyarakat untuk membangun kapasitas baru di energi terbarukan,”ujarnya.
Narasi transisi energi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat juga didorong pada ISEW 2022.
“ISEW hadir untuk memfasilitasi diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, agar lebih inklusif, bahkan seluruh pihak yang terdampak dari transisi energi. Selain itu juga, menjaga momentum menuju KTT G20 pada bulan November dengan membahas salah satu isu utamanya yakni transisi energi,” ujar Director Energy Program Indonesia/ASEAN GIZ Lisa Tinschert.
ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman). Sebelumnya, diskursus transisi energi di Indonesia secara rutin dilakukan pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD), yang tahun ini berpartisipasi dalam ISEW 2022. Perdana dilakukan pada 2022, ISEW akan berlangsung selama 5 hari dari 10-14 Oktober 2022 dengan tema Reaching Indonesia’s Net Zero Energy System: Unite for Action and Strategy. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis di isew.live.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, merasa pemerintah seharusnya tidak melarang ekspor listrik EBT. Menurutnya, ada beberapa alasan yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Pertama, sumber daya EBT di Indonesia sangat berlimpah.
Baca selengkapnya di Kumparan.com.
Para duta besar berdiskusi di ISEW 2023 pada topik kerjasama internasional dalam memajukan transisi energi di Indonesia
Jakarta, 09 Oktober 2022 – Pelaksanaan transisi energi secara berkeadilan memerlukan aksi nyata Pemerintah Indonesia melalui dukungan politik dan kebijakan yang kuat untuk mendukung upaya global untuk mempertahankan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 1,5oC, mewujudkan ketahanan energi, dan memfokuskan investasi pada sektor yang berkelanjutan seperti pengembangan energi terbarukan. Selain itu, pelibatan dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia menjadi krusial dalam melancarkan proses transisi energi. Kesatuan aksi dan strategi dalam bertransisi energi menjadi pembahasan yang akan digali lebih jauh pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022.
“Kegiatan ISEW 2022 ini akan menyamakan pemahaman, memberikan pengertian, utamanya terkait upaya yang perlu dilakukan dalam mengejar target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat,” ujar Rachmat Mardiana, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas pada media briefing dan peluncuran ISEW 2022 yang diadakan secara virtual.
Rachmat menambahkan Indonesia berusaha keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah menjadi negara maju sebelum 100 tahun Indonesia pada 2045. Menurutnya, internalisasi upaya transisi energi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang menjadi lebih penting dilakukan.
Yusuf Suryanto, Koordinator Ketenagalistrikan, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Bappenas menambahkan agar menjadi negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kawasan pusat pertumbuhan ekonominya.
“Titik kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus tinggi lebih dari 6%, dan peran kawasan Indonesia di bagian timur perlu ditingkatnya menjadi 25% sehingga pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa akan mendominasi,” papar Yusuf.
Lebih lanjut, ia menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan luar Jawa juga akan diselaraskan dengan proses transisi energi di kawasan timur Indonesia.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) & Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan konsumsi dan pasokan energi dengan tetap menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca.
“Kuncinya ada pada kebijakan dan regulasi dan perencanaan yang tepat untuk mendorong teknologi rendah karbon untuk menggantikan pasokan energi yang 87%, menurut data pemerintah, berasal dari energi fosil,” jelas Fabby.
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk bertransisi energi ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini mengatur penetapan tarif untuk energi terbarukan yang berpotensi merevitalisasi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia. Tidak hanya itu, Perpres ini juga memberikan mandat bagi Kementerian ESDM untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU.
“Mengenai transisi energi, Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya melakukan konsolidasi dan penyamaan persepsi dengan PLN dan Kementerian terkait yang terdapat dalam Perpres ini,” jelas Andriah Feby Misna, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan, KESDM
Feby menambahkan untuk mencapai NZE pada 2060, pembangkit energi baru terbarukan yang didorong sebesar 786,2 GW dengan 60,2 GW berasal dari tenaga baterai.
Transisi energi menuju energi terbarukan akan memberikan pengaruh secara sosial, ekonomi maupun lingkungan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang mengekspor 75% produksi batubaranya, ekonomi Indonesia akan berkontraksi signifikan jika terjadi penurunan permintaan. Hal ini ditengarai dengan semakin menguatnya komitmen iklim negara tujuan ekspor batubara Indonesia seperti Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Tidak hanya itu, secara ekonomi, pembangunan pembangkit energi terbarukan diprediksi akan lebih murah dibandingkan membangun PLTU baru pada tahun 2023 dan akan lebih murah dibandingkan mengoperasikan PLTU yang sudah ada pada tahun 2030. Berdasarkan kajian IESR berjudul Redefining Future Jobs, penurunan produksi akan menciptakan dampak negatif pada lapangan kerja di sepanjang rantai nilai batubara mulai dari produksi, pemrosesan, transportasi, dan penggunaan akhir.
Widhyawan Prawiraatmadja, anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) menegaskan bahwa yang transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan. Antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama pada sektor yang terdampak seperti industri batubara perlu dilakukan.
“Para pekerja terutama di sektor-sektor yang mengalami penyesuaian seperti di sektor batubara yang perlu dipersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk beralih ke energi bersih,” urainya.
Widhyawan melanjutkan hal ini perlu dipastikan terjadi dengan dukungan insentif dari pemerintah. Lebih jauh, ia juga mendorong kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam efisiensi energi masih jauh tertinggal dibandingkan negara maju.
Secara lengkap, proses transisi energi Indonesia akan dibahas pada ISEW 2022, terutama yang berkaitan dengan percepatan pensiun PLTU Indonesia. Pada ISEW 2022 juga akan dibahas secara rinci berbagai aspek pendukung, inklusivitas dan strategi mitigasi pada implikasi transisi energi yang perlu disiapkan Indonesia dalam proses transisi energi.
ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman). Sebelumnya, diskursus transisi energi di Indonesia secara rutin dilakukan pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD), yang tahun ini berpartisipasi dalam ISEW 2022. Perdana dilakukan pada 2022, ISEW akan berlangsung selama 5 hari dari 10-14 Oktober 2022 dengan tema Reaching Indonesia’s Net Zero Energy System: Unite for Action and Strategy. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini secara gratis di isew.live.
Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Widhyawan Prawiraatmadja menilai pemerintah setidaknya dapat mengantisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan pensiun dini PLTU. Mengingat, terdapat ratusan ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini.
Berita selengkapnya di CNBC Indonesia.
Keadilan iklim menjadi urgensi yang diperjuangkan antar generasi manusia. Terutama bagi mereka yang mempunyai misi membebaskan Indonesia dari ancaman krisis iklim dan krisis ekologi dalam tatanan politik yang demokratis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL menekankan pentingnya untuk memahami keadilan iklim yang termuat dalam dokumen Persetujuan Paris 2015, Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Laporan Penilaian Keenam (AR6), Kelompok Kerja 2 yang berjudul Dampak, Adaptasi dan Kerentanan. Torry memaparkan, laporan penilaian keenam (AR 6) telah memperluas perhatian pada ketidakmerataan terkait kerentanan, respon, kuasa, partisipasi dan keadilan iklim.
“Di dalamnya juga menjelaskan adanya pandangan tentang masyarakat yang adil akan berhasil beradaptasi. Sebaliknya, adaptasi yang berhasil akan menghasilkan masyarakat yang adil,” tegas Torry dalam diskusi yang dilaksanakan Yayasan Madani, Walhi, Kemitraan, Pikul dan Institute for Essential Services Reform (IESR), pada Senin (3/10/2022).
Torry menuturkan, isu pembangunan berketahanan iklim perlu diperhatikan untuk memperkecil ketimpangan, mensinergikan adaptasi dan mitigasi serta memberikan manfaat bagi kelompok miskin dan rentan. Keadilan iklim menjadi prasyarat adaptasi efektif dan mencegah maladaptasi rekognisi, keadilan prosedural, keadilan distributif dan institusi yang kuat tetapi fleksibel.
“Setidaknya ada empat hal yang harus dikerjakan yaitu rekognisi terhadap agensi yang mewakili kelompok rentan, perlu ada prosedur kelompok rentan bisa bersuara dan solusinya serta mendistribusikan keadilan,” ujar Torry.
Torry memaparkan, keadilan distributif memiliki prinsip yaitu pihak yang lebih rentan itu harus mendapatkan keadilan lebih banyak. Untuk menerapkan keadilan iklim, setidaknya Indonesia harus memiliki institusi yang kuat dan fleksibel. Sementara itu, Bivitri Susanti, Pendiri dan Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menekankan bahwa setiap pihak termasuk masyarakat memiliki peran penting dalam keadilan iklim, sehingga partisipasi akar rumput dan anak muda dalam diskusi menjadi hal penting dilakukan.
“Tiga hal yang harus disoroti (untuk pelaksanaan keadilan iklim di Indonesia,red) yakni pembuatan keputusan politik, peradilan, dan masyarakat sipil. Kita perlu melibatkan lebih banyak masyarakat sipil agar mereka juga bisa memahami konteks perubahan iklim,” ucap Bivitri.
Perubahan iklim akan membawa dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir. Menurut Parid Ridwanuddin Manajer Kampanye Pesisir dan Laut, Walhi sebanyak 199 kabupaten/kota pesisir di Indonesia akan terkena banjir rob tahunan pada 2050, sekitar 118.000 hektar wilayah akan terendam air laut, 23 juta warga terdampak dan kerugian diperkirakan mencapai Rp1.576 triliun.
“Kita juga perlu menyadari dalam satu tahun nelayan hanya bisa melaut selama 6 bulan. Setiap tahun rata-rata 100 nelayan hilang/meninggal di laut akibat melaut pada saat cuaca buruk,” terang Parid.
Perubahan iklim, lanjut Parid, berdampak pula terhadap peningkatan suhu yang membuat ikan berpindah dari wilayah tropis. Dengan demikian, kondisi ini bisa mengurangi pendapatan nelayan tradisional. Berkaca dari berbagai perubahan iklim dan peran masyarakat, Parid menekankan, pentingnya RUU Perubahan Iklim sebagai satu cara untuk mendorong keadilan iklim di Indonesia.
“RUU ini harus menjadi prioritas Gerakan masyarakat sipil di Indonesia, dan mengajak jejaring internasional,” tegas Parid.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memaparkan, dampak dari memburuknya iklim kian terasa saat ini. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPB periode 2005-2017, kejadian bencana di Indonesia memang lebih banyak terkait hidrometeorologi. Pada tahun 2016, kejadian bencana hidrometeorologi sekitar 2.287 kejadian, sedangkan bencana geologi sebanyak 26 kejadian. Pada tahun 2017, ada 2.139 kejadian bencana hidrometeorologi dan 18 kejadian bencana geologi.
“Ini menjadi konteks penting, siapa yang membayar dampak dari kejadian tersebut? Hal ini juga berkaitan dengan reformasi keadilan pajak. Misalnya pihak yang memproduksi emisi lebih besar seharusnya dikenakan biaya yang lebih karena krisis iklim,” tegas Fabby.
Dengan mengirimkan formulir ini, Anda telah setuju untuk menerima komunikasi elektronik tentang berita, acara, dan informasi terkini dari IESR. Anda dapat mencabut persetujuan dan berhenti berlangganan buletin ini kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disertakan di email dari kami.
Newsletter
