Jakarta, 20 Desember 2022 – Pemerintah berencana untuk memberikan insentif terhadap kendaraan listrik dengan rincian Rp 80 juta untuk pembelian
Jakarta, 15 Desember 2022 – Berbagai peristiwa geopolitik dunia sepanjang 2022 telah mempengaruhi naiknya harga komoditas energi fosil. Sebagai sektor
Perkembangan transisi energi di Indonesia Secara umum, berdasarkan pengukuran kesiapan bertransisi (Transition Readiness Framework/TRF) yang dibuat oleh IESR, kesiapan Indonesia
Melalui publikasi Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO), IESR telah melacak kemajuan penerapan energi bersih di Indonesia sejak 2017. Mulai tahun 2020, ICEO bertransformasi menjadi Indonesia Energy Transition Outlook (IETO), yang mencakup isu yang lebih luas dan pendalaman analisis.
Jakarta, 14 Desember 2022- Krisis energi global menunjukkan kerentanan ketahanan energi yang berbasis fosil, termasuk Indonesia di mana 67% bauran
Latar Belakang Pada tahun 2022, seiring dengan mulai meredanya pandemi COVID-19, ekonomi global pun mulai kembali seperti semula. Sebagai akibat
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi rantai pasok dan kondisi eksisting industri surya di Indonesia dan mengenali jenis industri yang berpotensi untuk dikembangkan. Hasil dari analisis studi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pembuatan peta jalan industri komponen PLTS di Indonesia.
Jakarta, 24 November 2022- Agar sejalan dengan target penurunan emisi GRK sesuai Persetujuan Paris, bauran energi terbarukan hingga 41% di
Studi ini bertujuan untuk memberikan metodologi dan proyeksi penetrasi energi terbarukan yang lebih tinggi ke dalam sistem kelistrikan Indonesia. Sumber energi terbarukan yang digunakan sebagai kandidat pembangkit listrik dalam studi ini adalah tenaga surya, angin, dan biomassa, sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan hidro hanya mempertimbangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan hidro yang sudah ada di dalam pipeline RUPTL saat ini.
Siaran Tunda Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU No. 16/2016. Sebagai hasilnya, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi
