Koran Jakarta | Energi Kotor Sudah Mahal Juga Mematikan

Investor lebih punya ketertarikan terhadap perusahaan dan peluang bisnis yang ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan dunia telah mensyaratkan pada rantai pasoknya untuk memperhatikan praktik-praktik keberlanjutan (sustainable), rendah karbon, dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Artinya, kalau Indonesia ingin masuk dalam rantai pasok global, produsen-produsen Indonesia harus mulai menerapkan standar lingkungan dan sosial yang tinggi. Baca selengkapnya di Koran…

Read More

Koran Jakarta |Tarif Pajak Karbon Terlalu Murah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan pajak karbon sebesar 30 rupiah per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Tarif pajak yang efektif berlaku secara bertahap mulai 1 April 2022 itu dinilai terlalu murah, sehingga dikhawatirkan tidak mendorong para pelaku usaha menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Baca selengkapnya di Koran…

Read More

Antara | “Tabungan” Jakarta untuk langit yang biru

50 persen polusi udara di DKI Jakarta disumbangkan oleh sektor transportasi, 30 persen dari pembangkit listrik dan sisanya sampah. DKI Jakarta memiliki potensi sumber energi listrik yang mengandalkan tenaga surya diperkirakan mencapai 6,8 hingga 22,9 GWh berdasarkan kajian IESR pada 2020. Hal ini menunjukkan ada potensi pengurangan emisi karbon dari pembangkit energi apabila ditransisikan menjadi…

Read More

Koran Jakarta | Pengguna PLTS Atap Sektor Komersial di Jateng Dapat Insentif

Potensi teknis energi surya di Jawa Tengah mencapai 193-670 GWp dengan potensi pembangkitan PLTS sekitar 285-959 TWh per tahun. Hal ini menjadi daya tarik bagi sektor komersial dan industri untuk memasang PLTS. Pemerintah pun telah berupaya mengakomodasi kebutuhan pemasangan PLTS atap dengan beberapa strategi termasuk klausul penurunan biaya paralel kapasitas untuk pelanggan industri dari 40…

Read More

Katadata | RUPTL Green 2021-2030 Dinilai Belum Cukup untuk Kejar Target Bauran

Penambahan kapasitas listrik dalam RUPTL untuk EBT hanya mencapai 10,6 GW dimana untuk mencapai target netral karbon 2025 diperlukan 14 GW. Penetapan porsi EBT sebesar 51,6% terkesan masih kurang untuk mencapai netral karbon dan perlu diiring dengan langkah dari sektor kelistrikan yang menggunakan EBT lebih dari 23% dan pengurangan penggunaan batu bara secara signifikan Baca selengkapnya…

Read More

CNBC Indonesia | Moratorium PLTU Baru, Begini Masa Depan Tambang Batu Bara RI

Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) menilai moratorium terhadap pembangunan PLTU Baru tidak berdampak bagi para penambang batu bara, dimana demand batu bara dari PLTU hingga 2030 masih cukup tinggi dikisaran 157 juta ton per tahun. Namun demikian mengingat industri pertambangan batu bara masih ditopang permintaan ekspor sehingga penting untuk melihat kebijakan dekarbonisasi negara pengimpor…

Read More

Antara | Kementerian ESDM akomodasi kebutuhan industri dan komersial pasang PLTS atap

Pemerintah telah memfasilitasi klausul penurunan biaya pararel kapasitas untuk pelanggan industri dari 40 jam menjadi lima jam per bulan. Ekonomi ke depan akan tumbuh ke arah yang lebih hijau didukung dengan green industry. Fabby Tumiwa mengatakan sektr industri dan komersial harus memiliki peta jalan transisi energi untuk mewujudkan dekarbonisasi dan pengendalian iklim Baca selengkapnya di Antara

Read More

Bisnis | Porsi EBT Jadi 51,6 Persen di RUPTL, IESR: Pemanfaatan PLTS Harusnya Lebih Tinggi

IESR menyambut dengan baik RUPTL yang telah disusun pemerintah. Di sisi lain, IESR berpendapat bahwa nilai EBT bisa ditingkatkan lagi terkhusus untuk PLTS. PLTS memiliki potensi 3,4 - 20 TWp dan bisa dibangun dengan cepat khususnya PLTS atap dan floating PV untuk mencapai target dekarbonisasi. Selain itu masih ada gap 2-4 GW yang harus dipenuhi…

Read More