Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai investor dalam bentuk produsen listrik swasta alias IPP selama ini cukup banyak. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, IPP dalam bidang energi terbarukan sangat berminat mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Namun, kendalanya yakni pada PLN yang masih memprioritaskan PLTU.

Baca selengkapnya di Katadata

Executive Director Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa yang menyoroti besarnya potensi pembangkit energi tenaga surya sebagai energi baru terbarukan bagi Indonesia mengatakan, “Tidak hanya menghadirkan potensi energi tenaga surya sebesar 34.000 megawatt, dari setiap instalasi pembangkit energi tenaga surya sebesar 1 Gigawatt juga akan menciptakan 30.000 pekerjaan. ”

Baca selengkapnya di Kontan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan dengan dukungan Presiden, PLN dan Pertamina seharusnya lebih cepat melakukan transformasi bisnis. “Untuk PLN yang urgen adalah implementasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030,” kata Fabby. Hal itu bisa dilakukan dengan segera mengeluarkan jadwal lelang pembangkit energi terbarukan (ET), mempercepat rencana pensiun PLTU dan PLTGU yang sudah tua serta mempercepat proses pengadaan pembangkit ET.

Baca selengkapnya di Koran Jakarta

Salah satu strategi untuk menekan 40-45% CO2 pada tahun 2030 kelak, IESR melansir hasil analisa dimana setidaknya sumbangsih energi terbarukan harus di atas 30 persen dan separuh kapasitas pembangkit listrik telah menggunakan teknologi energi terbarukan. Indonesia secara khusus melakukan pertemuan bilateral dengan Inggirs guna membahas kerja sama kedua negara yang berbasis ekonomi hijau. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memang tengah serius membidik berbagai peluang untuk pengembangan ekonomi hijau yang masih di dalam negeri

Baca selengkapnya di Kompas

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyebut perlu serangkaian kebijakan untuk mendorong transisi pasar kendaraan berbahan bakar minyak ke listrik. Yang utama adalah pembuatan standar kendaraan listrik dan stasiun pengisian dayanya. Lalu, skema pemakaian mobil listrik untuk operasional pemerintah dan transportasi publik. Tidak hanya itu, untuk mendukung kendaraan listrik berbasis baterai, maka pajak kendaraan berbasis tingkat emisi harus dilakukan

Baca selengkapnya di Katadata

COP26 menghasilkan Pakta Iklim Glasgow namun belum memuaskan banyak pihak. Menurut Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) sektor energi masih tergantung pada batu bara. Ketergantungan ini ada di dua sisi, penambangan dan pemanfaatannya. Menurut Kementrian Energi, 80 persen energi listrik masih bergantung pada batu bara. Porsi ketergantungan pada batu bara ini jelas perlu dikurangi

Baca selengkapnya di Tempo

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan sektor energi masih tergantung pada batu bara. menurut Kementrian Energi, 80% energi listrik masih bergantung pada batu bara. Fabby menambahkan batu bara berkontribusi 40% pada emisi global. Ketergantungan pada batu bara ini jelas perlu dikurangi. Indonesia perlu melakukan transisi energi dari energi kotor ke energi hijau.

Baca selengkapnya di Tribunnews.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai hasil Conference of Parties 26 (COP26) tidak ideal tapi menarik karena menekankan pentingnya untuk menjaga agar peningkatan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Pada akhirnya negara-negara pihak sepakat untuk menghentikan secara bertahap daripada menghapus batubara. Meskipun beberapa pihak kecewa, namun kesepakatan tersebut setidaknya merefleksikan adanya kondisi nasional yang berbeda-beda.

Baca selengkapnya di Antara

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pendanaan tambahan diperlukan untuk memberikan kompensasi bagi pembangkit yang akan dipensiunkan lebih awal. Namun Fabby menilai untuk mempercepat pensiun PLTU dengan menggenjot penambahan energi terbarukan, maka pemerintah tidak perlu menunggu negara maju.

Baca selengkapnya di Katadata