PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan investasi sekitar Rp 72,4 triliun per tahun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan selama kurun 2021-2030. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan dengan kondisi capital expenditure (capex) yang terbatas maka ada sejumlah opsi yang dapat dilakukan PLN untuk memenuhi kebutuhan investasi. Baca selengkapnya di Kontan

Pemerintah dinilai tidak konsisten mengembangkan program energi hijau. Hal ini terlihat dari terus dikembangkannya beberapa proyek pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Langkah pemerintah mendorong investasi batubara berkalori rendah merupakan suatu kemunduran karena justru membuat emisi karbon menjadi tinggi Baca selengkapnya di Koran Jakarta

50 persen polusi udara di DKI Jakarta disumbangkan oleh sektor transportasi, 30 persen dari pembangkit listrik dan sisanya sampah. DKI Jakarta memiliki potensi sumber energi listrik yang mengandalkan tenaga surya diperkirakan mencapai 6,8 hingga 22,9 GWh berdasarkan kajian IESR pada 2020. Hal ini menunjukkan ada potensi pengurangan emisi karbon dari pembangkit energi apabila ditransisikan menjadi…

Krisis energi saaat ini sangat terkait dengan mahalnya energi fosil. Keberadaannya masih penting dan sangat dibutuhkan untuk pembangkit listrik. Pemerintah harus mengeliminasi hambatan dalam pengembangan EBT dan menciptakan iklim investasi yang aman Baca selengkapnya di Katadata

Investor lebih punya ketertarikan terhadap perusahaan dan peluang bisnis yang ramah lingkungan. Perusahaan-perusahaan dunia telah mensyaratkan pada rantai pasoknya untuk memperhatikan praktik-praktik keberlanjutan (sustainable), rendah karbon, dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Artinya, kalau Indonesia ingin masuk dalam rantai pasok global, produsen-produsen Indonesia harus mulai menerapkan standar lingkungan dan sosial yang tinggi. Baca selengkapnya di Koran…

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan pajak karbon sebesar 30 rupiah per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Tarif pajak yang efektif berlaku secara bertahap mulai 1 April 2022 itu dinilai terlalu murah, sehingga dikhawatirkan tidak mendorong para pelaku usaha menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Baca selengkapnya di Koran…

50 persen polusi udara di DKI Jakarta disumbangkan oleh sektor transportasi, 30 persen dari pembangkit listrik dan sisanya sampah. DKI Jakarta memiliki potensi sumber energi listrik yang mengandalkan tenaga surya diperkirakan mencapai 6,8 hingga 22,9 GWh berdasarkan kajian IESR pada 2020. Hal ini menunjukkan ada potensi pengurangan emisi karbon dari pembangkit energi apabila ditransisikan menjadi…

Potensi teknis energi surya di Jawa Tengah mencapai 193-670 GWp dengan potensi pembangkitan PLTS sekitar 285-959 TWh per tahun. Hal ini menjadi daya tarik bagi sektor komersial dan industri untuk memasang PLTS. Pemerintah pun telah berupaya mengakomodasi kebutuhan pemasangan PLTS atap dengan beberapa strategi termasuk klausul penurunan biaya paralel kapasitas untuk pelanggan industri dari 40…

Penambahan kapasitas listrik dalam RUPTL untuk EBT hanya mencapai 10,6 GW dimana untuk mencapai target netral karbon 2025 diperlukan 14 GW. Penetapan porsi EBT sebesar 51,6% terkesan masih kurang untuk mencapai netral karbon dan perlu diiring dengan langkah dari sektor kelistrikan yang menggunakan EBT lebih dari 23% dan pengurangan penggunaan batu bara secara signifikan Baca selengkapnya…

Hingga Agustus 2021 telah tercatat 4.133 pengguna pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan berdasarkan data tersebut PLTS terbesar ada di Jawa Barat (9 MWp), Jakarta (6,99 MWp), Jawa Tengah dan DIY (5,88 MWp). Akomodasi juga telah dilakukan pemerintah dengan menurunkan biaya pararel kapasitas untuk pelanggan industri Baca selengkapnya di iNews

Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) menilai moratorium terhadap pembangunan PLTU Baru tidak berdampak bagi para penambang batu bara, dimana demand batu bara dari PLTU hingga 2030 masih cukup tinggi dikisaran 157 juta ton per tahun. Namun demikian mengingat industri pertambangan batu bara masih ditopang permintaan ekspor sehingga penting untuk melihat kebijakan dekarbonisasi negara pengimpor…

Pemerintah telah memfasilitasi klausul penurunan biaya pararel kapasitas untuk pelanggan industri dari 40 jam menjadi lima jam per bulan. Ekonomi ke depan akan tumbuh ke arah yang lebih hijau didukung dengan green industry. Fabby Tumiwa mengatakan sektr industri dan komersial harus memiliki peta jalan transisi energi untuk mewujudkan dekarbonisasi dan pengendalian iklim Baca selengkapnya di Antara