Revisi Aturan Standar Emisi Bikin Biaya Produksi PLTU Mahal

Jakarta- Tempo.Co. Asosiasi Pengusaha Listrik Swasta Indonesia menolak rencana pemerintah mengetatkan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Juru Bicara Asosiasi Rizal Calvary menganggap revisi aturan ini justru membengkakkan biaya pokok produksi pembangkit batubara. "Penurunan ambang batas emisi tak menjadi soal bagi IPP (independent power producer) sepanjang pemerintah atau PLN siap menanggung biayanya," ujar Rizal kepada…

Read More

Siaran Pers: Hentikan Rencana Memberikan Subsidi Untuk BBM Jenis Pertalite dan Pertamax

Institute for Esssential Services Reform (IESR) menolak rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk memberikan subsidi BBM untuk jenis Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Pemberian subsidi sama saja memberikan insentif untuk konsumsi BBM yang berlebihan yang akan mendorong  laju konsumsi dan importasi BBM. Menurut data BPH Migas, dalam tiga tahun terakhir konsumsi…

Read More

Diskusi Mengenai Kerangka Regulasi untuk Mendukung Solar PV Rooftop di Indonesia

Kebijakan Energi Nasional (KEN) Indonesia mentargetkan adanya peningkatan bauran energi terbarukan dari 5% pada 2015 menjadi 23% pada 2025. Target ini mengindikasikan kapasitas pembangkitan listrik dari energi terbarukan sebesar 45 GW, atau diperlukan tambahan sekitar 36 GW dari kapasitas pembangkit yang ada saat ini. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mendapatkan alokasi kapasitas 6,5 GW. Meski…

Read More

Sumber Daya Alam Masih Sebagai Komoditas

Jakarta Kompas — Pasca reformasi pada 1998 atau sejak 20 tahun lalu, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. Komoditas tambang, minyak dan gas bumi masih dianggap sebagai sumber penerimaan negara, bukan sebagai sumber penggerak perekonomian. Namun, ada sejumlah perbaikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia,…

Read More

Butuh Dukungan Penuh Presiden

Jakarta, KOMPAS — Pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri butuh dukungan penuh kebijakan Presiden. Sampai saat ini, Peraturan Presiden yang disiapkan terkait pengembangan kendaraan listrik masih belum juga diteken. Tanpa dukungan Presiden, pengembangan kendaraan listrik diperkirakan bakal temui banyak kendala. Dasar pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun…

Read More

Dialog Pertama Kelompok Kerja Clean Energy Investment Accelerator (CEIA)

Saat ini, teknologi dan sistem energi terbarukan menjadi semakin terjangkau setiap harinya. Pesatnya pasar energi terbarukan secara global yang didorong oleh semakin pesatnya riset dan teknologi menjadikan harga listrik dari sumber energi terbarukan semakin dapat bersaing dengan pembangkit batubara dan minyak. Momentum ini dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang, khususnya sektor komersial dan industri untuk menggunakan energi terbarukan…

Read More

Kemitraan Masyarakat Sipil untuk Energi Terbarukan

Semua pihak punya peran penting dalam mendorong upaya transisi energi Mewujudkan masa depan Indonesia yang bebas energi fosil merupakan langkah nyata untuk menanggulangi perubahan iklim sekaligus menjaga kelangsungan hidup baik generasi saat ini maupun generasi mendatang. Untuk itu, kemitraan kelompok masyarakat sipil bersama dengan para pemangku kepentingan lain yang memiliki semangat dan tujuan yang sama dalam…

Read More

Pergerakan ICP ke depan Masih Dinamis, Pemerintah Harus Siap Opsi Kebijakan

Jakarta-Kontan.id. Indonesia Crude Price (ICP) kembali mengalami kenaikan pada bulan Maret 2018 naik sebesar US$ 0,26 per barel menjadi US$ 61,87 per barel. Sementara pada bulan Februari sebesar US$ 61,61 per barel. Pengendara sepeda motor mengisi bbm jenis premium di SPBU Pertamina Ciputat Tangerang Selatan, Senin (2/4). Penyaluran premium di Jawa, Madura dan Bali turun 35%…

Read More

Penugasan Blok Terminasi ke Pertamina Perlu Dikaji Ulang

Jakarta-iNEws. Penugasan yang diberikan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengelola blok minyak dan gas bumi (migas) yang habis masa kontraknya dinilai perlu dikaji ulang. Pasalnya, keputusan untuk melibatkan Pertamina sebagai operator blok terminasi akan merugikan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebelumnya, sekaligus berpotensi memberatkan BUMN migas itu sendiri. Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika menilai, ada…

Read More

DPR Berkomitmen Dukung Pengembangan Sektor EBT

JAKARTA-Antara News. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, pihaknya berkomitmen mendukung pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, salah satu bentuknya ialah dengan merancang undang-undang energi terbarukan. Mengatur seluruh spektrum pengembangan sektor EBT, dari hulu hingga ke hilir, UU ini nantinya diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah menjadikan EBT sebagai salah satu komponen…

Read More

Pemerintah Disarankan Bangun Jaringan Gas di Pemukiman Baru dan Hunian Vertikal

Jakarta-ANTARA News - Pengamat energi Fabby Tumiwa menyarankan untuk memprioritaskan pembangunan jaringan gas di kawasan permukiman baru dan komplek hunian vertikal. "Membangun jaringan gas kota terkendala dengan persetujuan warga, pembangunan infrastruktur gas utama, dan stabiltas pasokan gas. Idealnya jaringan gas dibangun di kawasan permukiman baru dan kompleks hunian vertikal," kata Fabby kepada Antara di Jakarta, Senin. Fabby…

Read More