Perubahan Kebijakan Tidak Menyelesaikan Permasalahan

Menanggapi cepat kritikan Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan yang dianggap mengganggu iklim investasi, Kementerian Energi dan Smber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk merevisi Permen No. 42 Tahun 2017 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk meminta persetujuan Menteri ESDM terhadap perubahan kepemilikan saham, pengalihan interes dan kepengurusan perusahaan, termasuk perubahan direksi dan/atau komisaris. Menurut Direktur Eksekutif IESR…

Read More

Mengukur Capaian NDC di Sektor Energi

Jika Indonesia tidak mampu mencapai target penurunan emisi sebesar 29-41% di tahun 2030, maka akan lebih berat lagi untuk mencapai target Kesepakatan Paris dengan skenario 1,5°C. Apakah Indonesia mampu mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% seperti yang dinyatakan dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution)? Bagaimana dengan target penurunan emisi di sekto energi? Bagaimana…

Read More

Tarif Listrik yang Adil Didorong

Mutu Pasokan yang Diterima Pelanggan Timpang JAKARTA, KOMPAS — Institute for Essential Services Reform mendorong realisasi pembentukan tarif listrik yang adil bagi seluruh pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Berdasarkan laporan pemantauan kualitas listrik, mutu pasokan listrik di Pulau Jawa dengan Indonesia bagian timur timpang. Padahal, tarif listrik per kilowatt-jam yang dikenakan terhadap pelanggan sama. Laporan Electricity Supply…

Read More

Kualitas Listrik Pelanggan Belum Merata, Pemerintah Didorong Perkuat TMP

Penyediaan listrik yang handal dan berkualitas masih menjadi persoalan dalam penyediaan layanan listrik di Indonesia. Hal ini terungkap dari hasil pemantauan kualitas listrik PLN oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui project Electricity Supply Monitoring Initiative (ESMI). ESMI merupakan sebuah inisiatif pemantauan kualitas listrik pada pelanggan yang awalnya dikembangkan oleh Prayas Energy Group, sebuah NGO…

Read More

Aturan Mobil Listrik Disusun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah menyiapkan draf peraturan presiden mengenai pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi. Kebijakan ini untuk menekan impor minyak dan elpiji serta untuk mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. “Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik. Kebijakan ini untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Sedang disusun (aturannya), barangkali…

Read More

PLN Ingin Amankan Pasokan

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan, pihaknya mengajukan usul kepada pemerintah agar bisa menjadi pelaksana pengelola tambang batubara. Langkah itu untuk mengamankan pasokan batubara bagi pembangkit-pembangkit yang dioperasikan PLN. Saat ini, ketergantungan terhadap pasokan batubara dari perusahaan tambang dinilai cukup besar. “Untuk membangun pembangkit listrik mulut tambang, tak hanya menguasai pembangkitnya, tetapi juga…

Read More

Indonesia tertinggal dari negara-negara G20 menuju transisi ekonomi rendah karbon

Dalam pertemuan anggota negara-negara G20 di Jerman, Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali menegaskan mengenai komitmen Indonesia terhadap Kesepakatan Paris. Namun banyak upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan komitmen tersebut mengingat pemerintah masih lambat dalam melakukan aksi nyata dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon. Meski memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar, seperti panas bumi…

Read More

Listrik Bersubsidi Perlu Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah sebaiknya menerapkan pembatasan konsumsi listrik bersubsidi untuk pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere. Selain untuk alasan penghematan, subsidi listrik juga harus benar-benar untuk penggunaan yang tepat. Akurasi data pelanggan penerima subsidi listrik juga harus terus diperbarui. Direktur Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan, konsumsi daya listrik bagi pelanggan yang menerima…

Read More

Sulitnya Menumbangkan Emisi Gas Lewat Kesepakatan Paris

Oxfam, kepala besar mirip pemimpin G20 berpartisipasi dalam protes menjelang konferensi G20 di Hamburg, Jerman, Minggu (2/7). ANTARA FOTO/REUTERS/Fabian Bimmer Negara G20 sudah memulai dekarbonisasi, tetapi tidak cukup kuat untuk mencapai Kesepakatan Paris Pada tahun 2030 itu juga ditargetkan deforestasi di Indonesia tak boleh lebih dari 450 hektar tirto.id - Negara kelompok 20 ekonomi utama atau…

Read More

Penguatan Hukum Tekan Deforestasi

ANTARA FOTO/FB Anggoro Jakarta, Media Indonesia. Kebutuhan lahan akan naik seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu menjadi salah satu ancaman karena akan ada pengurangan tutupan kawasan hutan. Lahan hutan diprediksi akan semakin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Indonesia memberikan target untuk pengurangan tutupan lahan tidak lebih dari 450 ribu hektare per tahun pasca-2030. Hal…

Read More

Brown to Green Report 2017, dekarbonasisasi di Indonesia lambat

  LAMBAT. Dalam diskusi yang digelar oleh Institute for Essenstials Service Reform (IESR), negara angggota G20 masih lambat dalam melakukan dekarbonisasi. Foto oleh Muhammad Harvan/Rappler JAKARTA, Rappler Indonesia - Indonesia dianggap masih kurang ambisius dalam memenuhi target Kesepakatan Paris untuk mengurangi kenaikan suhu global di level kurang dari 2 derajat Celcius pada 2030. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute…

Read More