Pemerintah memutuskan tidak jadi memangkas target proyek 35.000 megawatt (mw) menjadi hanya 19.763 mw pada 2019. Pemerintah beralasan, berubahnya target akan menyebabkan kemunduran proyek-proyek listrik lainnya. Keputusan itu dituangkan dalam penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo selaku Ketua Umum Dewan Energi Nasional (DEN). Selain memutuskan untuk tidak mengubah target…

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Pada sambutan ratas, presiden Jokowi mengancam akan melaporkan proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Tempo/Aditia Noviansyah. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah menggeser target pencapaian proyek…

INDOPOS.CO.ID - PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bersama dua BUMN lainnya, yaitu PT Geodipa Energi dan PT PLN (Persero), mendapatkan keistimewaan (privilese) dari pemerintah untuk mengembangkan potensi energi panas bumi di Tanah Air. Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),…

Sepanjang 71 tahun Indonesia merdeka, listrik baru mengalir ke 89,8 persen wilayah di Tanah Air per September lalu. Artinya, sebanyak 10,2 persen daerah di Indonesia belum mendapatkan akses setrum. Itu mencakup 6,8 juta kepala keluarga. Butuh berapa lama lagi agar listrik bisa mengalir ke seluruh wilayah Indonesia? Said Didu punya jawabannya. Menurut mantan ketua satuan tugas Program…

Awal Agustus, Kementerian BUMN melontarkan ide agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu Pertamina Geohtermal Energy (PGE). Dorongan ini berangkat dari pertimbangan agar pemanfaatan geothermal bisa lebih optimal dan harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terjangkau oleh masyarakat. Kementerian BUMN pun mengaku sudah melakukan kajian, serta memanggil…

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritik kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang tidak transparan dan acapkali melahirkan kegaduhan. Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, kebijakan Menteri Rini, selama ini didesain sangat tertutup. Akibatnya, aspirasi stakeholder yang terlibat atas aturan tersebut tidak bisa tertuang. Dia mencontohkan, rencana pembentukan holding BUMN merupakan salah satu kebijakan yang tidak dikaji…

PT Freeport Indonesia ‎menunjuk Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur menggantikan Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri pada Januari 2016 lalu. Namun tugas baru Chappy sebagai orang nomor 1 di Freeport dinilai tidak akan mudah. Pengamat Energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan,‎ setidaknya Chappy memiliki 4 tugas berat yang harus selesaikanya di perusahaan…

Program nasional proyek listrik 35 ribu mega watt (MW) berjalan tidak sesuai harapan. Apa saja kendalanya? Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, molornya program 35 ribu mega watt (MW) lebih banyak disebabkan oleh manajemen PT PLN (Persero). Pihak manajemen BUMN energi itu membuat bisnis proses menjadi panjang sehingga pengerjaan proyek memakan waktu. Direktur Eksekutif IESR, Fabby…

Pekerja PT Bukaka Teknik Utama Tbk mempersiapkan pengujian pembebanan tower dan uji tarik material di Cilegon, Banten, Senin (24/10). PT Bukaka Teknik Utama Tbk bersama PT Waskita Karya dan PT PLN mengadakan pengujian pembebanan tower transmisi 500 KV dan uji tarik material yang akan digunakan untuk jaringan transmisi Sumatera timur guna mendukung megaproyek listrik 35.000 MW. KONTAN/Carolus Agus…