iNews| Konsumen PLTS Atap Capai 4.133 Pengguna, Penambahan Terbanyak di DIY dan Jateng
Hingga Agustus 2021 telah tercatat 4.133 pengguna pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan berdasarkan data tersebut PLTS terbesar ada di Jawa Barat (9 MWp), Jakarta (6,99 MWp), Jawa Tengah dan
CNBC Indonesia | Moratorium PLTU Baru, Begini Masa Depan Tambang Batu Bara RI
Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) menilai moratorium terhadap pembangunan PLTU Baru tidak berdampak bagi para penambang batu bara, dimana demand batu bara dari PLTU hingga 2030 masih cukup tinggi
Antara | Kementerian ESDM akomodasi kebutuhan industri dan komersial pasang PLTS atap
Pemerintah telah memfasilitasi klausul penurunan biaya pararel kapasitas untuk pelanggan industri dari 40 jam menjadi lima jam per bulan. Ekonomi ke depan akan tumbuh ke arah yang lebih hijau didukung
CNBC Indonesia | Target Dekarbonisasi, Kapasitas EBT Harus Tumbuh 4 Kali Lipat
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyebutkan seiring dengan akan dipensiunkannya PLTU batu bara maka kapasitas energi baru terbarukan harus ditambah secepatnya, setidaknya harus tumbuh 4
Antara | Kapasitas terpasang PLTS atap Jateng capai 36,74 MWp
Survey pasar IESR menunjukkan ada potensi sebesar 9,8 persen atau 16 ribu usaha di Jawa Tengah untuk memanfaatkan PLTS atap. Total kapasitas PLST terpasang di Jawa Tengah hingga Agustus 2021
Bisnis | Porsi EBT Jadi 51,6 Persen di RUPTL, IESR: Pemanfaatan PLTS Harusnya Lebih Tinggi
IESR menyambut dengan baik RUPTL yang telah disusun pemerintah. Di sisi lain, IESR berpendapat bahwa nilai EBT bisa ditingkatkan lagi terkhusus untuk PLTS. PLTS memiliki potensi 3,4 – 20 TWp
Bisnis | Pemerintah Diminta Kaji Kembali Rencana Penerapan Pajak Karbon
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia, Hendra Sinadia mengatakan bahwa kebijakan pajak karbon perlu dipertimbangkan kembali karena harga batu bara saat ini bergerak fluktuatif. Menurut Fabby, dengan tantangan tersebut,
Koran Jakarta | Pasar Karbon Harus Jadi Instrumen untuk Transisi Energi
Dalam menerapkan pajak karbon Indonesia terhitung sebagai negara yang relatif lambat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali dalam penerapannya adalah mekanisme yang sesuai, harga pajak karbon untuk perdagangan karbon, pelaksanaan