Liputan Media
Mongabay | Presidensi G20, Bagaimana Keseriusan Indonesia Lakukan Transisi Energi?
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan, kalau negara G20 bisa mengakselerasi transisi energi, maka kesempatan mencapai target dunia menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2050
Kontan | Pengembangan PLTN Dinilai Sudah Masuk Masa Senja
Namun, Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR memandang dalam kebijakan energi seharusnya pemerintah lebih mengutamakan teknologi yang andal dan dapat dibangun dengan cepat, sehingga bisa mengatasi krisis iklim yang mendesak. Baca
Kumparan | Jumlah PLTN Makin Berkurang dan Mahal, RI Yakin Mau Bikin Pembangkit Nuklir?
“Angka ini 4 GW lebih rendah dari tahun 2018 di seluruh dunia, dan 40 GW lebih rendah dari tahun 2011. Sebenernya di dunia sudah terjadi penurunan kapasitas dan produksi PLTN,”
CNBC | Ahli Nuklir Jepang: PLTN Tak Lagi Dapat Diandalkan dan Mahal
Hal tersebut diungkapkan oleh Suzuki setelah melihat adanya dampak kerusakan yang cukup parah dari ledakan PLTN Fukushima di Jepang pada 11 tahun lalu atau tepatnya 11 Maret 2011. “Energi nuklir
MSN | Ingin Bangun PLTN, RI Diminta Bercermin pada Kejadian Fukushima 2011
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan tragedi bencana nuklir Fukushima yang terjadi 11 tahun silam di Jepang merupakan cerminan bagi Indonesia bahwa teknologi PLTN sangat
Alinea | Pengamat Sebut Keamanan PLTN Tidak Mudah
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, PLTN memang bisa menjadi sumber energi yang sangat besar dan bebas polusi. Kendati demikian, harga yang harus dibayar untuk bisa memastikan PLTN beroperasi dengan
Kumparan | Dewan Energi: Indonesia Bisa Capai Net Zero Emission Tanpa PLTN
“Indonesia punya EBT melebihi keperluan hingga tahun 2050 bahkan cukup hingga 2100, di masa depan biaya listrik nuklir akan tetap lebih tinggi daripada oil and gas, hydro, atau geothermal. Solar
Kontan | RUU EBT Dinilai Belum Wadahi Aspirasi Seluruh Kelompok
Salah satunya aspirasi dan kebutuhan dari kelompok perempuan serta kelompok masyarakat di daerah 3T. Ini terungkap dalam Webinar RUU EBT: Melihat lebih jauh Perspektif Gender Diakomodasi dalam Kebijakan Energi yang