Fabby Tumiwa mengatakan, meski bukan kebijakan permanen, pelarangan ekspor batu bara akan tetap berdampak pada perusahaan batu bara. Setiap bulan, setidaknya ada 30-40 juta MT batu bara diekspor dengan nilai

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, dengan adanya kendala pasokan batu bara, menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada batu bara. Namun, perlu diketahui Indonesia juga memiliki

Pengamat kelistrikan yang juga Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menyampaikan bahwa dengan adanya kendala pasokan batu bara, menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada batu bara.

Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah melalui Direktorat Jendral Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM menghilangkan disparitas harga tersebut dengan mengevaluasi kebijakan DMO. Disparitas harga antara PLN yang

Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pasokan batu bara sebesar 3,2 juta ton yang diterima PT PLN hanya mencukupi untuk 15-20 hari ke depan. Idealnya PLN menerima

Direktur Eksekutif Lembaga riset Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mencatat ketidakefektifan kewajiban pasokan atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% dari produsen menjadi sebab utamanya. Tidak maksimalnya

“Kebijakan DMO harus ditinjau ulang, kenapa penambang enggan, karena disparitas harga pasar dengan DMO jauh sekali, tentunya pengusaha tudak salah juga mencari profit,” kata ahli transisi energi dan Direktur Eksekutif

Terkait kebijakan pemerintah melarang ekspor batu bara hingga 31 Januari, Fabby mengamini adanya urgensi ketersediaan bahan baku batu bara untuk pasokan PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik. Kendati demikian, dia