Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengatakan bahwa penghentian subsidi bahan bakar fosil akan menciptakan lapangan tanding usaha yang rata (level playing field) bagi energi terbarukan. Selain itu, dana subsidi energi

Lisa Wijayani, Manager Program Ekonomi Hijau IESR, menyebut subsidi energi fosil yang memperbesar dampak buruk dari emisi GRK akan menambah beban negara. Hal ini dikarenakan adanya kerugian ekonomi dan pengeluaran

Potensi energi surya di Indonesia mencapai 207 gigawatt. Sementara kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menghitung berdasarkan ketersediaan lahan potensi PLTS di Indonesia mencapai 20.000 GW. Baca selengkapnya

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa kepada Tirto di Glasgow, Skotlandia, Jumat (5/11/2021), menyebut rencana penghapusan batu bara dan penandatanganan pernyataan baru ini merupakan “lompatan besar”

Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan patokan harga DMO untuk pembangkit listrik dan membuat rencana untuk mengakhiri kebijakan ini. Agar selaras dengan Persetujuan Paris, pembangkitan listrik dari batubara harus mencapai puncaknya

Pada saat awal pandemi negara G20 menggelontorkan dana setidaknya USD 318,84 miliar untuk menyokong energi fosil dan subsidi fosil ini kontra produktif terhadap upaya melakukan transisi energi dan mencapai dekarbonisasi.

Fabby Tumiwa menyatakan bahwa COP26 merupakan langkah untuk mengukuhkan target dekarbonisasi dimana terlihat bahwa transisi energi menuju energi terbarukan telah menjadi norma global. PLN juga perlu lebih agresif lagi melakukan

Indonesia bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang mengganggas program Mekanisme Transisi Energi untuk menghentikan PLTU batu bara. Untuk mengejar target Kesepakatan Paris, IESR menghitung bahwa Indonesia harus memensiunkan