Peluncuran Laporan dan Diskusi : Jalur Transisi Tenaga Listrik Batubara yang Selaras dengan 1,5°C di Indonesia: Strategi Tambahan di Luar Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP)

Latarbelakang

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16/2016. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi pada perjuangan global dalam mitigasi krisis iklim melalui upaya dan tindakan ambisius dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC, yaitu 1.5°C compatible pathway, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global harus turun 45% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2010 dan mencapai net zero emission pada tahun 2050. Saat ini, Indonesia termasuk dalam 10 besar penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) dan masih diproyeksikan akan terus meningkatkan emisinya, dengan sektor energi sebagai penyumbang GRK tertinggi pada tahun 2030.

Pada bulan November 2023, Pemerintah Indonesia menerbitkan versi pertama dari Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), yang menguraikan peta jalan dan strategi pengurangan emisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Meskipun rencana tersebut diharapkan dapat merinci bagaimana target pengurangan emisi dan target energi terbarukan yang dicanangkan oleh JETP akan diwujudkan melalui investasi dan kebijakan, kami menemukan bahwa elemen-elemen penting dalam keberhasilan transisi energi batu bara masih belum ada dalam versi yang ada saat ini.

Menurut laporan CIPP, investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target 2030 yang diusulkan dalam rencana tersebut diperkirakan mencapai 97 milyar dolar AS. Sumber daya ini akan mencakup lebih dari 400 proyek prioritas, termasuk pengembangan jaringan listrik, penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara, dan penyebaran energi terbarukan. Secara keseluruhan, 50% dari sumber daya tersebut dialokasikan untuk investasi dalam teknologi bersih yang dapat disalurkan (dispatchable clean technologies) seperti panas bumi dan tenaga air, sementara 26% diperuntukkan bagi pembangkit listrik terbarukan yang dapat berubah-ubah, dan 20% untuk infrastruktur transmisi. Pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara hanya mewakili 2% dari keseluruhan rencana tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan sebuah jalur yang komprehensif dan berambisi tinggi untuk transisi energi batu bara di Indonesia dengan menggabungkan model penilaian terintegrasi global (GCAM), model pengiriman sistem tenaga listrik (PLEXOS), dan analisis dari bawah ke atas (bottom-up). Laporan ini memperluas versi CIPP yang sudah ada dalam beberapa dimensi, termasuk (1) menilai jalur yang selaras dengan target 1,5°C hingga tahun 2050, (2) mencakup pembangkit listrik on-grid dan pembangkit listrik off-grid, (3) menjajaki lebih banyak opsi transisi untuk pembangkit listrik batubara yang berbeda, dan (4) melakukan penilaian pembangkit per pembangkit untuk memahami lebih baik kesesuaian teknis dan ekonomi untuk masing-masing pembangkit, dengan menggunakan data yang terbaik yang tersedia.

Bergabunglah dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) di University of Maryland pada tanggal 4 Juni 2024 untuk mempelajari penelitian terbaru dalam mencapai transisi listrik tenaga batu bara yang sukses di Indonesia. Acara ini akan meluncurkan dua laporan baru, diikuti dengan sesi diskusi untuk menyebarluaskan temuan-temuan utama dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan di Indonesia.

  1. Untuk mengatasi kesenjangan investasi dan sumber daya yang ada, IESR dan CGS melakukan penilaian terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah ada dan yang sedang dalam proses pembangunan untuk menentukan prioritas penghentian dengan menggunakan kerangka kerja multikriteria di bawah jalur emisi yang sesuai dengan target emisi 1,5°C untuk Indonesia. Penelitian ini mengembangkan sebuah jalur yang komprehensif dan berambisi tinggi untuk transisi energi batu bara di Indonesia dengan menggabungkan model penilaian terpadu global (GCAM), model pengiriman sistem tenaga listrik (PLEXOS), dan analisis dari bawah ke atas (bottom-up). Laporan ini memperluas versi CIPP yang sudah ada dalam beberapa dimensi, termasuk (1) menilai jalur yang selaras dengan target 1,5°C hingga tahun 2050, (2) mencakup pembangkit listrik on-grid dan pembangkit listrik off-grid, (3) menjajaki lebih banyak opsi transisi untuk pembangkit listrik batubara yang berbeda, dan (4) melakukan penilaian pembangkit per pembangkit listrik untuk memahami lebih baik kesesuaian teknis dan ekonomi untuk masing-masing pembangkit listrik, dengan menggunakan data yang terbaik yang tersedia. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk menentukan biaya dan manfaat dari skenario penghentian penggunaan batu bara lebih awal dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk pemangku kepentingan yang lebih luas.
  2. Laporan dan basis data baru Center for Global Sustainability, yang merupakan yang pertama dari jenisnya tentang kawasan industri, yang merupakan elemen penting dari inisiatif CIPP yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi regional. Peluncuran ini menyoroti pentingnya ketersediaan data yang lebih baik, yang sangat penting untuk memahami permintaan dan membuat keputusan yang tepat mengenai pengembangan batu bara. Peluncuran ini juga menekankan perlunya menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi dan mengeksplorasi potensi pengembangan sumber energi terbarukan di dalam kawasan industri.

Tujuan

Tujuan dari seminar dan lokakarya ini adalah:

  1. Menyebarluaskan studi IESR-UMD mengenai strategi transisi dan jalur yang selaras dengan target 1,5°C untuk pembangkit listrik on grid dan captive power
  2. Mendiskusikan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan strategi transisi dari batu bara ke energi terbarukan.
  3. Mengidentifikasi dan mengusulkan kerangka kerja holistik bagi Indonesia di luar JETP CIPP untuk menilai strategi transisi dan jalur yang selaras dengan target 1,5°C

Kompas | PLTU “Off-grid” Belum Masuk dalam Target-target JETP

Sekretariat Just Energy Transition Partnership atau JETP resmi membuka draf rencana investasi untuk mendapat masukan dari publik. Kalangan pengamat menilai ada pekerjaan rumah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara optimal, mengingat target penurunan emisi dalam draf tersebut belum menjangkau pembangkit di luar jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau off-grid.

Baca selengkapnya di Kompas.

Webinar: Sunset PLTU dan Industri Batubara: Meninjau Arah & Dampak Multisektoral dalam Transisi Energi Berkeadilan

Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi komitmen untuk menjaga suhu global dibawah 1,5 OC yang sejalan dengan Persetujuan Paris melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target komitmen iklim melalui enhanced NDC-nya (31,89% pengurangan emisi gas rumah kaca terhadap skenario business as usual/BAU dan pengurangan emisi sebesar 43,20% dengan bantuan internasional di 2030). Namun, target tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi target Persetujuan Paris. Berdasarkan skenario BAU, sektor energi diproyeksi akan mendominasi emisi Indonesia di masa depan. Sektor kelistrikan dapat menjadi sektor pertama yang didekarbonisasi mengingat ketersediaan teknologi rendah emisi, yaitu energi terbarukan yang sudah semakin kompetitif. Namun kondisi sistem kelistrikan Indonesia didominasi oleh PLTU batubara.

Pada tanggal 15 November 2022, di puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden Joko Widodo dan International Partner Groups (IPG) yang dipimpin oleh USA & Jepang, dan termasuk diantaranya Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris, menyepakati kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP). Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut maka pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan rencana investasi dan kebijakan komprehensif (“Comprehensive Investment and Policy Plan” (CIPP)) untuk mencapai target peak emission di 2030 dan bauran energi terbarukan 34% di 2030 di sektor kelistrikan serta dukungan pada komunitas terdampak. Adapun target yang ingin dicapai adalah puncak emisi sektor kelistrikan di tahun 2030 sebesar 290 juta ton CO2 dan net zero di 2050 serta pencapaian bauran energi terbarukan di sistem kelistrikan sebesar 34%

Sebagai langkah nyata, pemerintah Indonesia sedang menyusun dokumen rencana investasi CIPP yang sedianya diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 2023, namun mundur menjadi akhir 2023. Penundaan ini seiring masih belum jelasnya kerangka pendanaan JETP dari negara-negara IPG dan penyempurnaan beberapa analisis dalam dokumen yang perlu ditambahkan. Selain itu, Pemerintah juga mengharapkan dokumen yang lebih inklusif dan membuka kesempatan konsultasi publik hingga beberapa bulan kedepan.

Transisi energi dalam berbagai skema pendanaan baik JETP ataupun Energy Transition Mechanism (ETM) diharapkan mengedepankan aspek berkeadilan khususnya kaum rentan dan terdampak. Proses transisi energi harus dilihat sebagai proses yang komprehensif yang mencakup penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan yang didorong oleh program pemberi kerja untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu fokus dari JETP adalah upaya memensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang masih menyumbang sekitar 60% bagian dari keseluruhan pembangkitan listrik. JETP juga menyadari pentingnya prinsip transisi yang adil bagi pekerja dan masyarakat yang terkena dampak pensiun dini PLTU termasuk industri batubara domestik akan melemah dan berdampak pada perekonomian terutama di daerah kaya tambang batubara. Program JETP Indonesia harus mengembangkan peta jalan transisi yang adil yang mencakup penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan yang didorong oleh program pemberi kerja untuk mengatasi masalah ini.

Dampak-dampak transisi batubara ini diidentifikasi dan dianalisis dalam beberapa skenario untuk mempelajari hasil keluaran yang relevan dengan beberapa kondisi ke depan. Hasil keluaran ini dipaparkan agar para pemangku kepentingan dapat membuat kebijakan yang dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi.

Untuk itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) akan menyelenggarakan diskusi publik untuk membahas strategi skema pendanaan dan investasi JETP khususnya kaitannya dengan rencana dan antisipasi dampak multisektoral dari pensiun dini PLTU dalam upaya mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

Tujuan

  1. Memaparkan dan mendiskusikan dampak-dampak yang terjadi akibat proses transisi batubara di Indonesia
  2. Mendiskusikan CIPP JETP dalam mendukung transisi energi berkeadilan
  3. Mendiskusikan peran pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak tersebut.