Indonesia Menuju Era Hidrogen Hijau

Bogor, 6 Februari 2024 – Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, satu di antara langkah krusial yang harus diambil adalah mempercepat investasi dalam teknologi energi bersih. Salah satu inovasi terkini yang menonjol adalah pengembangan hidrogen hijau. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan potensi energi terbarukan sekitar 3.686 gigawatt, Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi hidrogen hijau.

Farid Wijaya, Senior Analis Institute for Essential Services Reform (IESR) memaparkan, berbeda dengan bahan bakar fosil, energi hidrogen hanya menghasilkan air, listrik, dan panas ketika dikonversikan, tanpa meninggalkan jejak emisi gas rumah kaca atau debu halus. Proses produksinya juga ramah lingkungan, terutama jika menggunakan metode elektrolisis untuk memisahkan hidrogen dari senyawa air, yang mana arus listrik digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen gas. Hal ini menjadikan hidrogen hijau sebagai cara untuk merespons kebutuhan akan keseimbangan lingkungan, membuka peluang untuk menciptakan pasar baru dan nilai baru bagi industri dunia.

“Mengacu hasil studi IESR bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa nilai penting dari hidrogen hijau di antaranya menguatkan ketahanan energi nasional, akselerasi dekarbonisasi, dan ekonomi yang berkelanjutan, menyimpan kelebihan suplai listrik dan untuk pemerataan penggunaan energi terbarukan, alternatif dari bahan bakar fosil dengan efisiensi tinggi yang dapat dikonversi menjadi NH3, alkohol (metanol, etanol), metana dan bahan bakar sintetis, serta densitas energinya lebih besar dari baterai dengan kepraktisan serupa bahan bakar minyak (BBM),” ujar Farid dalam Forum Konsultasi Stakeholders mengenai Pengembangan serta Pemanfaatan Hidrogen dan Amonia pada Selasa (6/2/2024). 

Lebih lanjut, Farid menekankan sejumlah faktor pendukung komersialisasi hidrogen hijau. Pertama, keuntungan, manfaat dan kewajiban dalam penggunaan. Kedua, ketersediaan dan kemampuan akses dari teknologi, waktu dan keamanan. Ketiga, harga yang terjangkau dan kompetitif yang diiringi investasi dan operasional. Keempat, ramah pengguna, lingkungan dan masyarakat sekitar. 

“Berkaca dari hal tersebut, yang kemudian kita perlukan dalam pemenuhan kebutuhan pasar untuk mendorong hidrogen hijau di antaranya inovasi teknologi dari sektor swasta dan pemerintah terhadap pengembangan pasar, transformasi dan transisi nilai ekonomi ke ramah lingkungan dan hijau, permintaan pasar yang tinggi untuk mendorong investasi, serta adanya peta arah dan kebijakan regulasi untuk mendukung transformasi dan transisi nasional,” ujar Farid. 

Indonesia, kata Farid, dapat belajar dari beberapa negara yang telah melakukan pemanfaatan hidrogen hijau. Contohnya, pemanfaatan hidrogen sebagai bahan dari amonia olehFortescue Australia yang mengalami kesulitan pendanaan untuk 550 MW kapasitas elektroliser di Pulau Gibson akibat biaya investasi dan listrik yang tinggi. Hal ini diakibatkan biaya investasi dan operasional tinggi, terbatasnya subsidi pemerintah, dan harga amonia terlalu tinggi untuk pupuk. 

“Untuk meminimalisir kejadian tidak diinginkan dalam pemanfaatan hidrogen hijau, kita perlu melakukan langkah strategis. Pertama, standardisasi dan sertifikasi, yang menjadi hal penting termasuk untuk menjaga nilai rantai pasok yang aman dan terkendali Kedua, penetapan kebijakan peta arah dan regulasi yang mendukung pengembangan hidrogen hijau di Indonesia. Ketiga, akses sumber daya terutama terkait lahanyang banyak menentukan efisiensi biaya investasi, energi, dan mobilitas. Keempat, ketersediaan teknologi pemanfaatan hidrogen, dalam membangun pasar domestik pemanfaatan yang berkelanjutan. Kelima, pasar potensial, terutama untuk ekspor pasar global yang memiliki nilai jual tinggi dan pasar domestik. Keenam, dukungan finansial seperti pemberian Insentif dan disinsentif yang mengikat,” terang Farid. 

Kompas.com | Cerita Koperasi asal Kuningan Pakai EBT, Sulap Kotoran Sapi Jadi Biogas hingga Pasang PLTS

Siapa sangka kotoran sapi yang sering dianggap rendah lantaran mengeluarkan aroma yang tak sedap bisa disulap menjadi Biogas. Koperasi Karya Nugraha Jaya Kuningan berhasil memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas yang penggunaannya diperuntukkan sebagai bahan bakar produksi.

Baca selengkapnya di Kompas.com.

Peran Industri Menuju Masa Depan Bersih

Bandung, 25 Januari 2024 – Indonesia, sebagai salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, tengah berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal. Dalam usaha mewujudkan transisi energi menuju masa depan berkelanjutan ini, sektor industri memiliki peran yang sangat krusial. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri di Indonesia mencapai 238,1 juta ton CO2e pada 2022. Dalam kurun 2015-2022 mencapai 8-20% dari total emisi GRK nasional. Penyumbang emisi terbesar berasal dari penggunaan energi industri. 

Berkaca dari kondisi tersebut, tim Jelajah Energi Jawa Barat melanjutkan kunjungan ke sejumlah industri pada hari ketiga untuk melihat pemanfaatan energi terbarukan. PT Kahatex, PT Surya Energi Indotama, dan Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang menjadi contoh nyata bagaimana industri dapat memainkan peran sentral dalam pemanfaatan energi terbarukan.

Mengurangi Dampak Emisi dari Proses Produksi Industri Garmen dengan Energi Terbarukan

Industri apparel dan garmen, terutama yang masuk dalam rangkaian rantai pasok merk global, memiliki tanggung jawab untuk ikut ‘membersihkan’ proses produksinya. Adanya mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) mengharuskan industri ini untuk berhitung berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksi. 

Dedi Supriadi, Sustainability Compliance PT Kahatex Majalaya, menyampaikan bahwa saat ini industri tekstil sedang berlomba-lomba untuk bisa berkontribusi dalam hal pengurangan emisi dengan brand internasional. Berbagai upaya dan penggunaan teknologi energi bersih juga terus diupayakan.

“Dari tahun 2021, kami (Kahatex Majalaya) memasang PLTS atap sebanyak 15% dari kapasitas daya terpasang. Dari pemasangan PLTS ini kami berhasil menurunkan emisi sekitar 40%-50% dari 7.567e-1 CO2/unit menjadi 3.190e-1 CO2/unit,” jelas Dedi.

Adanya penurunan emisi yang signifikan ini memicu pihak Kahatex untuk mencari peluang pemanfaatan energi terbarukan lain. Sejak 2022 juga Kahatex mulai menjajaki penggunaan biomassa sebagai sumber energi panas (co-firing dengan batubara), dan sejak 2023 PT Kahatex Majalaya telah menggunakan 100 persen biomassa untuk memenuhi kebutuhan panas dalam proses produksinya.

Surya Menerangi Bumi Indonesia

Direktur Teknik & Operasi, PT Surya Energi Indotama (SEI), Fajar Miftahul Falah memaparkan, SEI sebagai anak perusahaan PT Len Industri (BUMN) mengemban tugas dalam pengembangan bisnis energi terbarukan, khususnya energi surya. Fajar menyatakan, tantangan terberat SEI sejak pendiriannya yakni bidang bisnisnya itu sendiri. Menurut Fajar, pada awal berdiri, banyak yang meragukan atas eksistensi pihaknya sebagai perusahaan tenaga surya. Selain harga PLTS yang masih mahal, Indonesia dianggap belum siap menerima tawaran. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi energi surya semakin pesat dan harga PLTS sudah relatif terjangkau. Kini pihaknya telah berkecimpung di industri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sejak tahun 2009, yang berarti lebih dari 15 tahun pengalaman, dengan total kapasitas terpasang PLTS lebih dari 60 MW di seluruh Indonesia. 

Suasana ruang operasional PT SEI untuk memproduksi PLTS 

“Proyek pembangunan PLTS yang digarap kami sekitar 70% berlokasi di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) serta mendekati 3T. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ketika mengembangkan PLTS di daerah tersebut di antaranya medan yang sulit dijangkau dan faktor keamanan,” tegas Fajar. 

Tak hanya itu, kata Fajar, dari segi biaya pembangunan PLTS di wilayah 3T justru lebih mahal daripada daerah lain, seperti di Pulau Jawa. Sayangnya, banyak masyarakat yang beranggapan biaya pembangunan PLTS di seluruh daerah sama. Yang sebenarnya terjadi adalah PLTS memang murah, tetapi anggaran untuk membangunnya yang mahal. 

“Beberapa proyek PLTS yang kami kerjakan di antaranya PLTS hybrid Nusa Penida, Bali dengan kapasitas 4,2 kWp, PLTS rooftop Terminal Eksekutif Merak berkapasitas 324 kWp dan Terminal Eksekutif Bakauheni dengan kapasitas 192 kWp. Dengan fokus bisnis energi terbarukan, kami berharap dapat turut serta berkontribusi untuk Indonesia mencapai target NZE pada 2060 atau lebih awal,” ujar Fajar. 

Panas Bumi untuk Kurangi Emisi

Rintik-rintik hujan menyambut tim Jelajah Energi Jawa Barat saat tiba di PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) di bawah Direktorat Hulu yang mengelola panas bumi mulai kegiatan eksplorasi sampai dengan produksi uap dan listrik. Pengembangan sumber energi panas bumi Kamojang tersebut dikelilingi hamparan hutan pinus di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.  

Yustinar Uli, perwakilan tim PGE memaparkan, PGE Area Kamojang menjadi pioneer pengusahaan panas bumi di Indonesia dengan pemboran sumur eksplorasi panas bumi pertama oleh Belanda pada tahun 1926-1928. PGE Area Kamojang mulai beroperasi pada 29 Januari 1983 ditandai dengan beroperasinya PLTP Unit 1 Kamojang. 

“Lalu, dilanjutkan dengan pembangunan unit-unit lainnya hingga PLTP Kamojang Unit 5 yang mulai beroperasi pada 2015. Saat ini PGE mengoperasikan PLTP Kamojang Unit 4 dan 5 masing-masing 60 MW dan 35 MW, sementara PLTP Kamojang Unit 1,2 dan 3 dengan kapasitas total 140 MW dioperasikan oleh PLN,” ujar Yustinar. 

Yustinar menuturkan, total kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di area Kamojang mencapai 235 megawatt (MW) atau setara dengan pengurangan emisi CO2 1,2 juta ton per tahun. Listrik yang dihasilkan, kata Yustinar, diserap oleh PT PLN dan didistribusikan melalui sistem interkoneksi kelistrikan Jawa Madura Bali (Jamali).

 

Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Penyusunan Second NDC

press release

Jakarta, 2 Februari 2024 – Indonesia, melalui koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mulai menyusun Second National Determined Contribution (SNDC) untuk penurunan emisi di 2030 dan 2035. KLHK merencanakan untuk menyampaikan SNDC ke UNFCCC pada tahun 2024. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil  meminta agar SNDC ini memutakhirkan skenario yang digunakan, menetapkan target yang selaras dengan tujuan pencapaian pembatasan pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan berusaha mencapai 1,5 derajat C sebagaimana target Persetujuan Paris, yang juga dikukuhkan oleh keputusan Global Stocktake di COP 28. 

IESR juga mendesak pemerintah agar melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyiapan SNDC. Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk menjalankan prinsip Article 4 Line 13 dalam Persetujuan Paris dan ketentuan-ketentuan dalam rangkaian COP dalam menyusun SNDC.

Sejauh ini, pemerintah masih menggunakan perhitungan penurunan emisi menggunakan skenario business as usual (BAU). Masyarakat sipil memandang skenario  ini tidak relevan untuk dijadikan basis perhitungan emisi. Indonesia perlu beralih pada sistem perhitungan yang akurat yaitu menggunakan acuan emisi relatif pada tahun tertentu, dengan memperhitungkan trajektori pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia yang lebih realistis.

“Meski target penurunan emisi dalam Enhanced NDC (ENDC) terlihat meningkat, tetapi  sesungguhnya masih  tidak sejalan dengan target pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius. Saat ini, target ENDC hanya membidik penurunan emisi sebesar 31-43 persen saja di bawah BAU. Jika menggunakan perhitungan BAU yang digunakan untuk menetapkan target penurunan emisi dalam NDC selama ini, seharusnya target penurunan emisi Indonesia minimal 60 persen dari BAU untuk perhitungan dengan upaya sendiri (unconditional) dan 62 persen dari BAU untuk perhitungan dengan bantuan internasional (conditional). Jumlah ini belum termasuk penurunan emisi dari sektor pertanian, kehutanan dan lahan,” ungkap Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Berdasarkan analisis IESR, dengan menggunakan emisi tahun 2022 sebagai basis penetapan target, Indonesia perlu menetapkan target penurunan emisi pada 2030 dengan upaya sendiri (unconditional) sebesar 26 persen atau 859 MtCO2e, dan 28 persen dengan bantuan internasional (conditional) atau 829 MtCO2e. Penetapan target emisi tersebut akan berkontribusi pada pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius.

Seiring dengan peningkatan target penurunan emisi, maka Indonesia perlu pula menurunkan bauran energi fosil seperti batubara dan gas dalam sistem energi Indonesia. Bauran batubara dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia, berdasarkan perhitungan Climate Action Tracker (CAT), harus dikurangi menjadi 7 hingga 16 persen pada 2030 dan menghentikan operasi PLTU sebelum 2040. Adapun, gas perlu berkurang menjadi 8 hingga 10 persen pada 2030 dan berhenti pengoperasiannya pada 2050.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi IESR, mengatakan pengurangan bauran energi fosil harus digantikan dengan peningkatan bauran energi terbarukan sebesar 55 hingga 82 persen di 2030 nanti. Sayangnya, di ENDC, target yang tercantum bukan target bauran energi terbarukan, melainkan target kapasitas energi terbarukan yang terpasang. IESR menilai besaran kapasitas terpasang energi terbarukan saja tidak secara jelas menunjukan hubungan dengan penurunan emisi.

“Dengan kejelasan target bauran energi terbarukan di sektor kelistrikan, maka dapat diekspektasikan dan bahkan dihitung berapa besar intensitas emisi sektor ketenagalistrikan pada tahun 2030 untuk mencapai target SDNC. Selain itu, bauran energi terbarukan yang tinggi akan dapat memberikan arah perencanaan ketenagalistrikan yang lebih jelas, termasuk jenis energi terbarukan yang perlu dibangun untuk bisa mengejar kesenjangan (gap) saat ini. Dengan sisa waktu 7 tahun, maka jelas PLTS dan PLTB yang punya masa konstruksi singkat seharusnya menjadi prioritas pengembangan untuk mengejar target bauran. Selain itu, intervensi perlu pula dilakukan pada pembangkit listrik fosil dan pentingnya untuk mengurangi bauran energi fosil dengan berbagai strategi seperti pengakhiran operasi PLTU dan atau pengurangan utilisasinya,” ungkap Deon.

Selain itu, IESR dan organisasi masyarakat sipil lain juga memandang dokumen ENDC lalai dalam memasukkan prinsip keadilan iklim. Masyarakat sipil mendorong agar penyusunan SNDC dapat mengakomodasi partisipasi yang lebih luas, memberikan perlindungan iklim bagi kelompok masyarakat rentan, serta berlangsung transparan.

Wira Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau IESR mengungkapkan pemerintah perlu memastikan distribusi beban pengurangan emisi juga perlu dilakukan secara adil.

“Aktor yang paling banyak mengeluarkan emisi, harus pula mengurangi emisi dengan porsi yang lebih besar. Tidak hanya itu, penyusunan SNDC ini perlu mengedepankan prinsip keadilan iklim yang dapat mengurangi risiko jangka pendek dan jangka panjang serta membagi manfaat, beban, dan risiko secara adil, termasuk bagi komunitas-komunitas yang selama ini termarjinalkan,” tandas Wira.

IESR dan kelompok masyarakat sipil lainnya memberikan enam rekomendasi terhadap penyusunan SNDC. Pemerintah dalam penyusunan SNDC perlu, pertama, mempertimbangkan prinsip dari Persetujuan Paris sesuai dengan Article. 4 Line 13 dan sesuai dengan panduan yang diadopsi oleh COP. Kedua, mempertimbangkan integrasi measurement, reporting and verification (MRV) bagi pihak-pihak negara-negara berkembang. Ketiga, menanggalkan menggunakan BAU scenario sebagai basis perhitungan penurunan emisi dan beralih menggunakan emisi relatif pada tahun tertentu, dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia yang lebih akurat. Keempat, menetapkan target iklim selaras Persetujuan Paris. Kelima, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang transparan dan dapat diakses publik. Keenam,  memasukkan dan melaksanakan prinsip keadilan iklim. Rekomendasi penyusunan Second NDC telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Menelusuri Manfaat Energi Terbarukan di Tanah Pasundan

Bandung, 24 Januari 2024 – Energi terbarukan menjadi sebuah keharusan yang perlu terus didorong pemanfaatannya menuju keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, upaya untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan semakin menjadi fokus. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, wilayah tersebut memiliki potensi energi terbarukan mencapai 192 GW (gigawatt).

Untuk melihat lebih dekat berbagai perkembangan energi terbarukan di sektor industri dan masyarakat di Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan Jelajah Energi Jawa Barat selama empat hari yakni  23-26 Januari 2024. Pada hari kedua, terdapat dua pembangkit energi terbarukan milik PT PLN Nusantara Power, dan satu desa yang dikunjungi rombongan, yakni  PLTMH Gunung Halu, Kab. Bandung Barat.

PLTA dan PLTS Cirata: Dua Kekuatan Energi Terbarukan yang Berjalan Seiring

PLTA Cirata, salah satu pembangkit listrik tenaga air yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan energi bersih di Jawa Barat. Ristanto Handri W, Senior Officer PJB UP PLTA Cirata memaparkan, PLTA tersebut memiliki sistem transmisi interkoneksi 500 kV Jawa Madura Bali. 

“PLTA yang dibangun pada dekade 1980-an ini memiliki delapan pembangkit listrik dengan total kapasitas 1.008 megawatt (MW).PLTA ini terbesar di Indonesia dan nomor dua se-Asia Tenggara (setelah PLTA di Vietnam, red),” ujar Ristanto. 

Sementara itu, PLTS Cirata menjadi bukti bahwa energi surya dapat diintegrasikan ke dalam portofolio energi Jawa Barat. Dimas Kaharudin,  Direktur Operasional PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energy (PMSE) menyatakan, PLTS Cirata memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 192 megawatt peak (MWp) memiliki potensi untuk penambahan kapasitas hingga mencapai 1000 MWp. 

“Agar pulau panel surya tidak bergerak maka menggunakan jangkar. Satu pulau memerlukan 150 jangkar yang terletak di pinggir pulau tersebut. Satu pulau berkapasitas 15,7 MWp. Keberadaan PLTS ini membuktikan energi bersih dapat bersaing kompetitif secara ekonomis dengan energi fosil,” kata Dimas. 

Dimas menegaskan, terdapat kombinasi PLTA dan PLTS yang berada di satu wilayah bisa membuat pasokan listrik tetap stabil. Misalnya saja seperti PLTA dan PLTS Terapung Cirata yang dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). 

“Ketika PLTA produksinya rendah ketika musim kemarau, maka PLTS akan produksi tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika musim hujan ketika PLTS produksinya menurun, tapi PLTA-nya produksinya naik. Sehingga dengan dua musim (hujan dan kemarau, red), penggunaan energi terbarukan di Cirata dapat bermanfaat secara maksimal,” kata Dimas. 

PLTMH Gunung Halu: Memberdayakan Energi Mikro untuk Komunitas Lokal

Adanya kearifan lokal mendorong terhadap pemahaman mengenai pola alam sekitar yang terbukti mampu membawa masyarakatnya berdaya. Misalnya saja di Kampung Tangsijaya, Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Warga sekitar memanfaatkan dan mengolah arus sungai menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Pengelola PLTMH Gunung Halu, Toto Sutanto memaparkan, PLTMH Gunung Halu memiliki kapasitas sekitar 18 kWh, yang dapat mengaliri listrik ke 80 rumah di Kampung Tangsijaya. Tidak sekadar memberikan listrik untuk puluhan rumah, energi listrik dari PLTMH juga mendukung operasional pabrik kopi, yang menjadi sentral perekonomian di kampung tersebut.

“Kami memanfaatkan debit air sungai sebesar 400 liter/detik dan head setinggi 8 meter. Listrik yang dihasilkan dari PLTMH disalurkan ke rumah warga dan mereka hanya dikenakan iuran Rp 25 ribu per bulan. Sementara fasilitas umum, seperti sekolah dan masjid, serta rumah warga lansia tidak dipungut iuran listrik,” ujar Toto. 

Lemahnya Kebijakan dan Aksi Iklim Indonesia

Jakarta, 30 Januari 2024 – World Meteorological Organization (WMO) menobatkan tahun 2023 sebagai tahun terpanas. Catatan sejarah menunjukkan bumi terus mengalami peningkatan suhunya dari tahun ke tahun. Untuk menjaga kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat para ahli telah merekomendasikan sejumlah aksi iklim, salah satunya untuk memastikan dunia mencapai puncak emisi global pada tahun 2030 dan harus turun pada tahun-tahun berikutnya. 

Penggunaan energi fosil menjadi salah satu kontributor emisi terbesar di dunia. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan Indonesia membutuhkan  aksi yang terukur dan riil untuk kita bertransisi dari energi fosil.

“Berdasarkan penilaian Climate Action Tracker (CAT), Indonesia tidak menunjukan penurunan emisi, bahkan mengalami kenaikan emisi pada tahun 2022 dan salah satu penyebabnya adalah peningkatan konsumsi batubara yang digunakan untuk hilirisasi. Rating Indonesia bahkan turun dari “highly insufficient” menjadi “critically insufficient”. Yang terpenting adalah langkah riil untuk akselerasi transisi pada dekade ini,” tegas Fabby.

Indonesia, sebagai salah satu 10 besar negara penghasil emisi di dunia justru mendapatkan catatan buruk dengan turunnya peringkat iklim Indonesia ke level terbawah menurut kerangka penilaian Climate Action Tracker (CAT).

Delima Ramadhani, Koordinator Proyek Climate Policy IESR, menyampaikan dalam peluncuran laporan Climate Action Tracker CAT, sepanjang tahun 2023 Indonesia menyampaikan sejumlah inisiasi dan kebijakan yang secara normatif mendukung adanya percepatan transisi energi, namun hal ini tidak berimplikasi pada upaya penurunan emisi.

“Rating Indonesia turun dari “highly insufficient ” menjadi “critically insufficient”. “Critically insufficient” berarti jika negara-negara memiliki komitmen iklim seperti Indonesia, laju pemanasan global akan ada di level 4 derajat,” kata Delima.

Mustaba Ari Suryoko, Analis Kebijakan Madya, Koordinator Pokja Penyiapan Program Aneka EBT, menanggapi bahwa penilaian terhadap upaya penurunan emisi menjadi i suatu pengingat bagi seluruh pihak untuk terus bekerja mencapai target penurunan emisi.

“Angka capaian adalah akumulasi dari berbagai variabel, maka kami berharap dalam perencanaan bukan hanya menentukan target yang ambisius namun juga harus dikerjakan upaya pencapaian,” katanya.

Anna Amalia, Fungsional Perencana Madya Bappenas, mengatakan bahwa untuk mengejar target iklim Indonesia yang lebih ambisius terdapat beberapa kesempatan.

“Pemerintah mulai bergerak progresif, dalam 20 tahun ke depan kita akan punya RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional-red) yang fokus pada penurunan emisi GRK, bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi melalui koridor yang rendah emisi dan tentu saja kebijakan lainnya akan mengikuti,” kata Anna.

Laporan tahunan Climate Transparency juga menyertakan Implementation Check untuk melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan iklim.

Akbar Bagaskara, Analisis Sektor Ketenagalistrikan IESR, menjelaskan sektor ketenagalistrikan Indonesia ada pada kategori medium sebab implementasi kebijakan yang mendukung adanya transisi di sektor ketenagalistrikan belum berjalan dengan efektif.

“Secara historis, dalam lima tahun terakhir kita tidak mencapai target tahunan energi terbarukan. Perlu penguatan kebijakan untuk memperkuat ekosistem pendukung energi terbarukan Indonesia, serta pelibatan berbagai kelompok dalam proses perencanaan, procurement, hingga evaluasi,” jelas Akbar.

Yosi Amelia, Staff Program Hutan & Iklim, Yayasan Madani Berkelanjutan, menyoroti adanya ketidaksinkronan strategi lintas kementerian dan lembaga pemerintah yang menciptakan ketidakjelasan dokumen yang dijadikan pedoman. 

“Terdapat ketidaksinkronan antar dokumen misalnya tentang kuota deforestasi Indonesia. Dalam strategi FOLU Net Sink 2030, tidak ada lagi kuota deforestasi sementara pada E-NDC masih memberikan kuota deforestasi,” kata Yosi.

Dua Kelompok Masyarakat Bangun Usaha Berbasis Keberlanjutan

Cirebon, 26 Januari 2024 – Pada hari keempat, tim Jelajah Energi Jawa Barat melanjutkan perjalanan menuju Cirebon. Tepatnya di Kesunean Selatan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk. Di sana, rombongan bergerak menuju bibir pantai untuk menanam mangrove. Kesunean Selatan memiliki satu permasalahan yakni fenomena tanah timbul. Tanah timbul ini muncul akibat penimbunan sampah di bibir pantai yang dipadatkan hingga membentuk daratan baru.

Kebiasaan warga ini mengancam satu ekosistem mangrove yang berfungsi untuk menahan abrasi laut. Selama kurang lebih satu tahun, sekelompok masyarakat Kesunean berinisiatif membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk merawat kawasan mangrove yang terletak di wilayahnya.

Rombongan Jelajah Energi Jawa Barat mengunjungi kawasan mangrove Kesunean ini untuk ikut menanam mangrove sebagai upaya restorasi hutan mangrove.

Pepep Nurhadi, Ketua RW 09 Kesunean Selatan, sekaligus ketua Kelompok Kerja (Pokja) Mangrove Kesunean Selatan, mengatakan keberadaan mangrove di Kesunean Selatan berperan penting dalam mencegah banjir dan abrasi serta menjaga ekosistem pesisir.

“Untuk itu kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kami dalam upaya penanaman mangrove ini. Kami berharap daerah kami ini kedepannya dapat menjadi daerah ekowisata sehingga dapat lebih bermanfaat untuk warga sekitar,” katanya.

 

Koperasi Karya Nugraha Jaya Rintis Sustainable Dairy Farm

Masyarakat dan komunitas terus mencari cara untuk menggunakan teknologi energi terbarukan. Dalam lanskap usaha mikro dan koperasi, kelompok masyarakat seperti Koperasi Produsen Karya Nugraha Jaya berusaha agar proses operasional peternakan dapat menjadi bersih dan berkelanjutan (clean and sustainable). 

Koperasi Karya Nugraha Jaya adalah koperasi peternakan sapi perah yang terletak di Desa Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berdiri sejak tahun 2004 dan memiliki sekitar 4000 ekor sapi dengan jumlah anggota koperasi 100 peternak. Koperasi ini tergerak untuk menyelenggarakan peternakan yang bersih dan berkelanjutan.

Iding Karnadi, Ketua Koperasi Karya Nugraha Jaya, menyampaikan bahwa hal pertama yang diinisiasi adalah pemasangan reaktor biogas untuk mengolah limbah kotoran sapi. 

“Awalnya kan kotoran sapi perah ini menjadi permasalahan lingkungan, selain kotor juga bau. Akhirnya kami berkolaborasi dengan ITB untuk membuat instalasi biogas ini,” katanya.

Instalasi biogas akhirnya terpasang dengan kapasitas produksi sebesar 100 m3 gas per hari. Gas yang dihasilkan ini digunakan untuk kebutuhan listrik pemanas air di peternakan. Tidak berhenti di situ, Koperasi Karya Nugraha Jaya juga memasang instalasi panel surya secara hybrid pada peternakan dan pabrik pakan sebesar 56 kWp. 

“Untuk pabrik pakan, kami saat ini sepenuhnya menggunakan listrik dari PLTS sebesar 40 kWp, tidak lagi menggunakan listrik dari PLN,” kata Iding.

Iding lantas melanjutkan pihaknya terus melihat peluang-peluang lain untuk membuat koperasi peternakannya semakin maju dan semakin banyak mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan. Seperti saat ini pihaknya tengah bekerjasama dengan ITB untuk pengolahan air limbah peternakan. Ke depannya, pengelola koperasi ini bercita-cita supaya lokasi koperasi ini menjadi objek wisata edukasi tentang Sustainable Dairy Farm.