Dekarbonisasi Industri: Strategi Indonesia untuk Mengurangi Emisi dalam 5 Sektor Utama

Jakarta, 15 Februari 2024 –  Indonesia, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara terpadat di dunia, memiliki tantangan besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor industri. Dengan perekonomian yang terus berkembang pesat, terutama didorong oleh angkatan kerja muda, sumber daya alam yang melimpah, dan kemajuan teknologi yang cepat, langkah-langkah untuk dekarbonisasi industri menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi, Institute for Essential Services Reform (IESR) memaparkan, berdasarkan laporan Climate Action Tracker (CAT), peringkat Indonesia saat ini yakni sama sekali tidak memadai (critically insufficient) untuk membatasi suhu bumi di bawah 1,5°Celcius. Posisi ini turun dibandingkan 2022, yang menempatkan Indonesia pada ranking sangat tidak memadai (highly insufficient). 

“Padahal, Indonesia telah menetapkan Enhanced-Nationally Determined Contribution (ENDC) berisikan peningkatan target pengurangan emisi karbon dari 29% atau 835 juta ton CO2 menjadi 32% atau 912 juta ton CO2 pada 2030. Berkaca dengan target ENDC dan status CAT, Indonesia perlu mendorong penguatan komitmen agar mencapai  net-zero emission (NZE) 2060 atau lebih cepat,” jelas Deon dalam acara peluncuran studi IESR kolaborasi dengan Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), berjudul “Industry Decarbonization Roadmap for Indonesia: Opportunities and Challenges to Net-Zero Emissions”. 

Analis Senior, Farid Wijaya menjelaskan, total kontribusi emisi GRK dari sektor industri diperkirakan meningkat dua kali lipat dari tahun 2011 hingga 2022, mencapai lebih dari 400 juta ton CO2e. Sekitar 60-70% dari emisi tersebut berasal dari penggunaan energi di sektor industri (baik panas maupun listrik), terutama karena konsumsi bahan bakar fosil. 

“Berdasarkan studi IETO 2024, emisi GRK dari sektor industri diperkirakan akan mencapai 430 MtCO2e pada tahun 2022, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pangsa pembakaran energi ini mengindikasikan pertumbuhan proses industri yang membutuhkan energi panas yang tinggi. Sayangnya, kebutuhan proses tersebut menyebabkan peningkatan konsumsi batubara yang berkontribusi terhadap emisi sebesar 174 MtCO2e,” papar Farid. 

Farid menuturkan, industri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk itu, upaya dekarbonisasi perlu dilakukan agar mengakomodasi pertumbuhan ini. Studi ini mengambil lima sektor industri besar yang perlu difokuskan dalam dekarbonisasi pada parameter sosial, ekonomi, dan emisi yakni semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, serta ammonia. 

“Upaya dekarbonisasi industri sebenarnya dapat didorong di Indonesia berdasarkan kerangka regulasi yang telah ada. Meski demikian, pemerintah perlu didorong untuk memasukkan peraturan yang lebih kuat dan mengikat di masa depan, termasuk dukungan dan insentif untuk industri dan memastikan bahwa produsen, konsumen, dan pasar dilindungi oleh kontrol produk yang mendukung dekarbonisasi industri,” tegas Farid. 

Menurut Farid, agar dekarbonisasi industri dapat tercapai di Indonesia, banyak pemangku kepentingan yang perlu bekerja sama, khususnya untuk membangun ekosistem industri hijau yang mendukung konsep NZE. Selain itu, beberapa strategi secara umum perlu diterapkan untuk mencapai dekarbonisasi industri. Pertama, menerapkan sistem manajemen energi ISO 50001:2018. Kedua, pemanfaatan bahan bakar alternatif, seperti biomassa dan hidrogen. Ketiga, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air.

“Keempat, memaksimalkan efisiensi energi, bahan, dan optimasi proses serta menggunakan peralatan yang sangat efisien. Kelima, pemantauan dan pengukuran kontrol proses emisi secara berkala. Keenam, pemanfaatan  teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon (CCS/CCUS) untuk industri semen, besi dan baja, dan amonia,” tegas Farid. 

Tak hanya strategi umum, Indonesia juga perlu menerapkan strategi secara khusus berdasarkan kelima industri besar tersebut. Misalnya saja untuk industri semen, di antaranya perlu mengganti klinker dan menggunakan bahan baku alternatif, mempromosikan standar semen hidraulik dengan faktor klinker yang lebih rendah, mendistribusikan semen menggunakan kereta api sebagai alternatif truk. 

“Berdasarkan hasil survei kami, kelima industri besar di sektor semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, serta amonia memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan dekarbonisasi.  Namun demikian, biaya, nilai kompetitif, dan kewajiban regulasi bagi pelaku usaha dan konsumen masih menghadapi tantangan dan hambatan yang harus diselesaikan bersama,” terang Farid. 

Indonesia Menuju Era Hidrogen Hijau

Bogor, 6 Februari 2024Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, satu di antara langkah krusial yang harus diambil adalah mempercepat investasi dalam teknologi energi bersih. Salah satu inovasi terkini yang menonjol adalah pengembangan hidrogen hijau. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan potensi energi terbarukan sekitar 3.686 gigawatt, Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi hidrogen hijau.

Farid Wijaya, Senior Analis Institute for Essential Services Reform (IESR) memaparkan, berbeda dengan bahan bakar fosil, energi hidrogen hanya menghasilkan air, listrik, dan panas ketika dikonversikan, tanpa meninggalkan jejak emisi gas rumah kaca atau debu halus. Proses produksinya juga ramah lingkungan, terutama jika menggunakan metode elektrolisis untuk memisahkan hidrogen dari senyawa air, yang mana arus listrik digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen gas. Hal ini menjadikan hidrogen hijau sebagai cara untuk merespons kebutuhan akan keseimbangan lingkungan, membuka peluang untuk menciptakan pasar baru dan nilai baru bagi industri dunia.

“Mengacu hasil studi IESR bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa nilai penting dari hidrogen hijau di antaranya menguatkan ketahanan energi nasional, akselerasi dekarbonisasi, dan ekonomi yang berkelanjutan, menyimpan kelebihan suplai listrik dan untuk pemerataan penggunaan energi terbarukan, alternatif dari bahan bakar fosil dengan efisiensi tinggi yang dapat dikonversi menjadi NH3, alkohol (metanol, etanol), metana dan bahan bakar sintetis, serta densitas energinya lebih besar dari baterai dengan kepraktisan serupa bahan bakar minyak (BBM),” ujar Farid dalam Forum Konsultasi Stakeholders mengenai Pengembangan serta Pemanfaatan Hidrogen dan Amonia pada Selasa (6/2/2024). 

Lebih lanjut, Farid menekankan sejumlah faktor pendukung komersialisasi hidrogen hijau. Pertama, keuntungan, manfaat dan kewajiban dalam penggunaan. Kedua, ketersediaan dan kemampuan akses dari teknologi, waktu dan keamanan. Ketiga, harga yang terjangkau dan kompetitif yang diiringi investasi dan operasional. Keempat, ramah pengguna, lingkungan dan masyarakat sekitar. 

“Berkaca dari hal tersebut, yang kemudian kita perlukan dalam pemenuhan kebutuhan pasar untuk mendorong hidrogen hijau di antaranya inovasi teknologi dari sektor swasta dan pemerintah terhadap pengembangan pasar, transformasi dan transisi nilai ekonomi ke ramah lingkungan dan hijau, permintaan pasar yang tinggi untuk mendorong investasi, serta adanya peta arah dan kebijakan regulasi untuk mendukung transformasi dan transisi nasional,” ujar Farid. 

Indonesia, kata Farid, dapat belajar dari beberapa negara yang telah melakukan pemanfaatan hidrogen hijau. Contohnya, pemanfaatan hidrogen sebagai bahan dari amonia olehFortescue Australia yang mengalami kesulitan pendanaan untuk 550 MW kapasitas elektroliser di Pulau Gibson akibat biaya investasi dan listrik yang tinggi. Hal ini diakibatkan biaya investasi dan operasional tinggi, terbatasnya subsidi pemerintah, dan harga amonia terlalu tinggi untuk pupuk. 

“Untuk meminimalisir kejadian tidak diinginkan dalam pemanfaatan hidrogen hijau, kita perlu melakukan langkah strategis. Pertama, standardisasi dan sertifikasi, yang menjadi hal penting termasuk untuk menjaga nilai rantai pasok yang aman dan terkendali Kedua, penetapan kebijakan peta arah dan regulasi yang mendukung pengembangan hidrogen hijau di Indonesia. Ketiga, akses sumber daya terutama terkait lahanyang banyak menentukan efisiensi biaya investasi, energi, dan mobilitas. Keempat, ketersediaan teknologi pemanfaatan hidrogen, dalam membangun pasar domestik pemanfaatan yang berkelanjutan. Kelima, pasar potensial, terutama untuk ekspor pasar global yang memiliki nilai jual tinggi dan pasar domestik. Keenam, dukungan finansial seperti pemberian Insentif dan disinsentif yang mengikat,” terang Farid. 

Kata Data | IESR: Indonesia Butuh US$25 Miliar untuk Produksi Pabrik Hidrogen Hijau 52 GW

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan untuk memenuhi target menghasilkan 328 megawatt (MW) listrik dari pembangkit hidrogen hijau pada 2030, Indonesia membutuhkan investasi sekitar US$800 juta. Sedangkan untuk menggenjot kapasitas pembangkit green hydrogen menjadi 52 gigawatt (GW) pada 2060, Indonesia membutuhkan dana hingga US$25 miliar.

Baca selengkapnya di Kata Data.

Indonesia Perlu Strategi Khusus Dalam Pengembangan Hidrogen Untuk Dekarbonisasi

Saat ini sejumlah negara bahkan perusahaan besar telah berkomitmen untuk menjadi netral karbon (net-zero emission) pada tahun 2050. turunnya biaya pemasangan PLTS dan PLTB, dua sektor yang diramalkan akan menjadi andalan untuk dekarbonisasi, membuka kesempatan terealisasinya komitmen tersebut. Selain dua sektor andalan ini, elektrifikasi sistem transportasi dan peluang penggunaan hidrogen juga mulai dilirik sejumlah negara. 

Dalam gelaran Berlin Energy Transition Dialogue 2021 hari pertama yang dilaksanakan secara daring tanggal (18/3), sejumlah organisasi think-tank internasional memberikan pandangan dan pendapat mereka pada upaya dekarbonisasi menuju net-zero emission 2050 dan secara khusus tentang strategi pengembangan hidrogen hijau. Dibanding sumber energi terbarukan lain seperti surya dan angin, hidrogen lebih akhir dikembangkan. Mewakili Indonesia dalam forum tersebut, direktur eksekutif IESR (Institute for Essential Services Reform), Fabby Tumiwa menjelaskan status perkembangan dekarbonisasi Indonesia dan peran hidrogen di dalamnya.

“Indonesia masih belum memiliki strategi jangka panjang untuk menuju net-zero pada tahun 2050. Bahkan pada 2050 diproyeksikan energi fosil masih akan mendominasi bauran energi nasional sebesar 70%. Strategi pemenuhan energi Indonesia saat ini masih belum mengadopsi pendekatan transisi energi,” jelas Fabby.

Fabby juga menambahkan bahwa untuk pengembangan hidrogen hijau di Indonesia masih sangat jauh karena pembuat kebijakan energi masih belum familiar dengan teknologi baru ini.

Tantangan dalam penggunaan  hidrogen secara luas di Indonesia, ialah dalam  mengembangkan teknologi penyimpanan atau baterai yang signifikan. IESR telah melakukan kajian  bahwa pada skenario dekarbonisasi optimal dimana hidrogen mendapat porsi yang lebih banyak dalam sistem energi Indonesia, kenaikan kebutuhan penyimpan daya akan naik secara signifikan yang berarti infrastruktur pendukungnya juga harus disiapkan. Kajian lengkap dari studi ini akan segera diluncurkan oleh IESR.

Menghadapi era transisi energi ini pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan harus memahami peran hidrogen hijau dalam proses dekarbonisasi. Lebih lanjut, strategi yang terintegrasi perlu dibuat dan dilaksanakan untuk pengembangan hidrogen hijau baik dari sisi riset dan pengembangan maupun dalam kebijakan pendukung. 

Secara global, hidrogen ditargetkan untuk masuk dalam beberapa sektor yaitu industri, kelistrikan, transportasi, bangunan, dan ekspor. Kestabilan daya hidrogen selama masa penyimpanan dapat menjadi solusi elektrifikasi daerah terpencil. 

Dalam diskusi hadir pula Pil Seok Kwon, direktur Green Energy Strategy Institute Korea Selatan, Yuko Nishida Senior Manager Renewable Energy Institute Jepang, dan Bruce Raw Chief Strategy Officer Green Cape, Afrika Selatan. Masing-masing menyampaikan status pengembangan hidrogen di negaranya dan menyampaikan masukan untuk pengembangan hidrogen ke depan. Semua pihak ini sepakat bahwa diperlukan suatu strategi khusus secara  internasional untuk pengembangan hidrogen.

Simak kembali siaran tundanya di: