Manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyatakan wacana “pemensiunan dini” atau penghentian operasi PLTU juga perlu perhitungan dari sisi benefit.
Baca selengkapnya di ANTARA.
MANAJER Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menegaskan Indonesia tidak bisa secara tiba-tiba mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hanya atas dasar transisi energi.
Baca selengkapnya di Media Indonesia.
Upaya pemerintah mengurangi penggunaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat mekanisme co-firing biomassa ternyata menghadapi beberapa tantangan.
Baca selengkapnya di Kompas.
Jakarta, 6 September 2023-Draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (comprehensive investment and policy plan, CIPP) dalam kerja sama transisi energi yang adi (Just Energy Transition Partnership/JETP) sedang ditinjau oleh pemerintah Indonesia. Peninjauan ini dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa pencapaian target JETP sejalan dengan realita yang ada. Hal ini disampaikan oleh Rachmat Kaimuddin Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Kemenko Marves pada Bloomberg CEO Forum at ASEAN (6/9).
“Sekretariat JETP telah menyerahkan peta jalan JETP, hasil dari 4 kelompok kerja yakni kelompok kerja teknis, pembiayaan, kebijakan, dan transisi berkeadilan. Saat ini masih dalam peninjauan untuk melihat kecocokan antara jenis energi dan teknologi yang dibutuhkan serta penurunan emisi di Indonesia, dan memastikan peta jalan JETP tersebut bisa dilaksanakan secara nyata,” jelas Rahmat.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) pada kesempatan yang sama menuturkan bahwa ketersediaan data yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam penyusunan dokumen CIPP, terutama mengenai PLTU captive atau pembangkit yang dioperasikan oleh perusahaan tertentu untuk menyuplai pasokan listriknya sendiri.
“Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mendorong kebijakan hilirisasi batubara yang akhirnya meningkatkan jumlah industri yang membangun fasilitas pengolahan mineral atau smelter, sehingga memperbanyak pembangkit PLTU batubara captive untuk melistriki smelter tersebut. Sementara saat JETP disepakati pada 2022, data yang digunakan masih menggunakan data tanpa penambahan PLTU captive tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fabby menyampaikan untuk menciptakan ruang yang lebih besar bagi pengembang energi terbarukan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) pada batubara yang membuat harga batubara seolah-olah rendah. Ia menilai, reformasi kebijakan ini perlu pula dibicarakan hingga ke tataran legislatif. Selain itu, ia juga menyoroti tarif listrik dari PLTU batubara yang relatif lebih rendah dibandingkan energi terbarukan. Hal ini membuat perusahaan utilitas Indonesia, PLN, memiliki pilihan yang terbatas untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Padahal, tambahnya, tarif listrik yang setara antara energi fosil dan energi terbarukan akan membuat perusahaan utilitas mempunyai cukup modal untuk berinvestasi di energi terbarukan.
Dari sisi pembiayaan, Fabby menuturkan Indonesia membutuhkan masif investasi untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan.
“Untuk mencapai target JETP yakni 34% bauran energi terbarukan pada 2030, setidaknya Indonesia perlu membangun sekitar 40 GW kapasitas energi terbarukan. Hal ini tentu saja menantang dari perspektif rantai pasok maupun dalam proses penyediaannya sehingga Indonesia sangat membutuhkan instrumen pembiayaan yang tepat. Di JETP sendiri, Indonesia membutuhkan pembiayaan lunak dengan bunga yang rendah,” tutupnya.
Pemerintah mendorong pelaksanaan co-firing biomassa sebagai jalan untuk segera merealisasikan transisi ke energi bersih. Namun, terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Berikut daftar permasalahan yang muncul dalam implementasi co-firing biomassa.
Baca selengkapnya di Katadata.
DIVERSIFIKASI dan transformasi ekonomi harus segera direncanakan untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi dari penurunan industri batu bara. Ini seiring dengan rencana pengakhiran operasi PLTU dan meningkatnya komitmen transisi energi dan mitigasi emisi dari negara-negara yang menjadi tujuan ekspor batu bara selama ini.
Baca selengkapnya di Media Indonesia.
Laman Our World in Data menyebutkan, pada pergantian abad ke-20, setengah dari sumber energi di dunia bersumber dari batubara. Peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan yang semula berjalan lambat kini semakin cepat. Di Inggris, sekitar dua pertiga sumber energi listrik berasal dari batubara pada 1990. Pada 2010 turun menjadi kurang dari sepertiganya dan kini diperkirakan sekitar 1 persen.
Kajian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa hingga 2030, sebanyak 15 pembangkit listrik tenaga uap dapat diakhiri lebih cepat masa operasinya. Hal tersebut berpotensi menurunkan emisi sebesar 36 juta ton karbon dioksida atau CO2 hingga 2030.
Baca selengkapnya di Kompas.
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan dasar batu bara kerap dibangun di Indonesia selama 23 tahun terakhir.
Data dari Global Energy Monitor menunjukkan, hanya empat tahun saja Indonesia tak tercatat memiliki tambahan kapasitas listrik dari PLTU baru, yakni 2001-2003 dan 2005.
Baca selengkapnya di Katadata.
Dengan mengirimkan formulir ini, Anda telah setuju untuk menerima komunikasi elektronik tentang berita, acara, dan informasi terkini dari IESR. Anda dapat mencabut persetujuan dan berhenti berlangganan buletin ini kapan saja dengan mengklik tautan berhenti berlangganan yang disertakan di email dari kami.
Newsletter
