Wira A Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau, IESR

Merajut Gambaran Transisi Berkeadilan di Indonesia

Jakarta, 25 Juli 2024 - Transisi berkeadilan ( just transition ) di Indonesia hingga saat ini belum memiliki definisi yang disepakati bersama. Ketidakhadiran definisi ini membawa dampak kebimbangan dan ketidakseragaman fokus dari inisiatif dan gerakan transisi berkeadilan. Tersedianya definisi operasional diharapkan akan memaksimalkan peluang transisi energi dan menjawab berbagai tantangan transisi energi serta potensi permasalahan…

Read More

Merangkai Definisi Transisi Berkeadilan untuk Indonesia

Jakarta, 15 Juli 2024 - Transisi berkeadilan telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan setelah isu transisi energi ramai didiskusikan. Gagasan tentang transisi berkeadilan berawal sejak dekade 80an saat Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan regulasi tentang polusi air dan udara sehingga memerintahkan perusahaan fosil, minyak, dan gas untuk membersihkan sistem produksinya. Kebijakan ini membawa dampak bagi pekerja,…

Read More

Lokakarya dan Capacity Building untuk Civil Society Organizations (CSO) Tahap 2

Lokakarya Teknologi Baru dalam Tahapan Transisi Energi pada Rancangan RPJPN 2025-2045 bersama Organisasi Masyarakat Sipil Tahap 2: Energi Surya, Energi Angin, Sistem Penyimpanan Baterai (BESS), Carbon Capture Storage (CCS), dan Rencana Pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Latarbelakang Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah Indonesia menguraikan arah kebijakan ekonomi hijau…

Read More

Peluncuran Laporan dan Diskusi : Jalur Transisi Tenaga Listrik Batubara yang Selaras dengan 1,5°C di Indonesia: Strategi Tambahan di Luar Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP)

Latarbelakang Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang No. 16/2016. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum untuk berkontribusi pada perjuangan global dalam mitigasi krisis iklim melalui upaya dan tindakan ambisius dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Dalam salah satu hasil model iklim IPCC, yaitu 1.5°C compatible…

Read More

Kebutuhan Pendanaan Transisi Energi untuk Pekerja Terdampak Mencapai Rp38,4 Triliun

Jakarta, 30 April 2024 - Transformasi energi memerlukan pembiayaan yang memadai untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan adil. Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank terkemuka di bidang transisi energi dan lingkungan berbasis di Jakarta melakukan diseminasi laporan berjudul “ Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan untuk Transformasi Sektor Ketenagalistrikan Indonesia yang Berkeadilan” .…

Read More

CNA | ‘Mengapa Mereka Akan Membangun yang Lain?’: Indonesia Memperluas Energi Bersih Sambil Menambah Pembangkit Listrik Tenaga Batubara

Selama lebih dari satu dekade, para nelayan di Desa Kanci, di pinggiran kota industri Cirebon, telah melihat hasil tangkapan mereka seperti kerang, udang, dan ikan mengalami penurunan. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka melihat kasus penyakit pernapasan meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan lanjut usia. Baca selengkapnya di CNA.

Read More

Menggali Lebih Dalam Dampak Transisi Energi pada Daerah Penghasil Batubara

Jakarta, 21 November 2023 - Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batubara terbesar di dunia. Produksi batubara di Indonesia terkonsentrasi pada empat provinsi yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan. Batubara atau sektor pertambangan menjadi komponen signifikan pada perekonomian lokal para daerah penghasil batubara ini.  Adanya agenda transisi energi secara global membuat…

Read More

press release

Menjajaki Pengakhiran Dini Operasional PLTU Batubara

Jakarta, 15 November 2023 - Pemerintah tengah menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dengan menggodok peta jalan pengakhiran operasional PLTU batubara. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang penyusunan peta jalan pengakhiran dini operasional PLTU batubara merupakan langkah awal untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, setelah…

Read More

Seberapa Pentingnya Suntik Mati PLTU Batubara Pakai APBN?

Jakarta, 24 Oktober 2023 -  Pengakhiran dini operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dinilai krusial dalam pemenuhan target transisi energi. Untuk itu, pemerintah merilis aturan pembiayaan untuk mempercepat pensiun dini PLTU batubara dan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Hal tersebut tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan…

Read More