Liputan Media
Kata Data | Ini Dua Cara Paling Ampuh Perbaiki Kualitas Udara Menurut CORE
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR Fabby Tumiwa sepakat dengan Faisal. Menurutnya saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Tanah Air. Baca selengkapnya
Kontan | Nasib RUU EBET Masih Terkatung-katung
Kepastian atas waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) belum menemui titik terang. Baca selengkapnya di Kontan.
Kontan | Nasib RUU EBET Masih Terkatung-katung
Kepastian atas waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) belum menemui titik terang. Baca selengkapnya di Kontan.
Mongabay | Jelang Kemarau, Pemerintah Ingatkan Industri soal Polusi Udara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengantisipasi peningkatan pencemaran udara di Jabodetabek memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi, kemarau terjadi berkala, mulai pertengahan
Mongabay | Jelang Kemarau, Pemerintah Ingatkan Industri soal Polusi Udara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengantisipasi peningkatan pencemaran udara di Jabodetabek memasuki musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi, kemarau terjadi berkala, mulai pertengahan
Bisnis Indonesia | Menilik Ambisi RI Jadi Raja Panas Bumi Dunia di 2029
Indonesia memiliki sebesar 40% kapasitas cadangan panas bumi dunia, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 25% dari kapasitas cadangan panas bumi. Baca selengkapnya di Bisnis.com
Bisnis Indonesia | Menilik Ambisi RI Jadi Raja Panas Bumi Dunia di 2029
Indonesia memiliki sebesar 40% kapasitas cadangan panas bumi dunia, sedangkan Amerika Serikat hanya memiliki 25% dari kapasitas cadangan panas bumi. Baca selengkapnya di Bisnis.com
Tempo | IESR: Indonesia Sulit Hentikan PLTU Batu Bara Seperti Finlandia dalam Waktu Dekat
Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan faktor yang membuat kebijakan Pemerintah Indonesia belum bisa dalam waktu dekat mengikuti Finlandia yang telah menghentikan seluruh operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)