CNBC Indonesia | ‘Kiamat’Batu Bara Masih Lama, Konsumsi di 2050 Masih 40%
Spesialis Bahan Bakar Bersih IESR, Julius Christian Adiatma mengungkapkan sektor ketenagalistrikan pemerintah menjadi salah satu sektor yang paling disoroti dalam mengejar cita-cita net zero emission atau netral karbon pada 2050.
Kontan | Pertamina Targetkan PLTS di SPBU Meningkat 10 Kali Lipat Tahun Depan
Data Institute of Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa potensi teknis PLTS di Bali mencapai 26,4 GWp. Ditambah lagi, dengan terbitnya Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi
Kontan | IESR Menilai Akselerasi Energi Bersih Mutlak Dilakukan
Manager Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo mengungkapkan, biaya pembangkitan listrik dari penggunaan CCS pada PLTU akan bersaing dengan teknologi energi terbarukan dengan storage. Sejauh ini, PLTU dengan CCS yang
Katadata | Mengukur Potensi Energi Laut untuk Kejar Target Bauran EBT 23% 2030
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemanfaatan energi laut yang terdiri dari tidal, gelombang (wave), arus (current) dan thermal (OTEC) di seluruh dunia masih minim,
Bisnis | Target Agresif PLN Hijaukan Pembangkit
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan rencana konversi PLTD ke EBT tersebut tidak hanya sekedar meningkatkan bauran EBT, namun dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja
IDX Channel | Transisi Energi Butuh Rp3.500 Triliun? Pengamat: EBT Tak Semahal yang Dibayangkan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Sefvices Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat anggaran jumbo ini berkaitan dengan persepsi investor soal pembangkit energi hijau di Indonesia. Persepsi risiko investasi energi terbarukan di
Katadata | Susul Cina Kembangkan Logam Tanah Jarang, RI Bisa Bermitra dengan AS
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa 80% deposit logam tanah jarang dunia dikuasai oleh Cina. Untuk memulai pengembangan logam tanah jarang, Indonesia memulai dengan
Katadata | PLTU di Bawah 100 MW Tak Masuk Pasar Karbon Harus Tetap Ditarik Pajak
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyebut pada dasarnya pemerintah harus menentukan fasilitas yang masuk atau tidaknya dalam pasar karbon. Pemerintah juga perlu menetapkan jumlah produksi karbon minimum untuk masuk dalam