Liputan Media
Kompas | Pegiat Energi Surya Fokus pada Edukasi
Saat regulasi dipandang belum mendukung dan menarik dari sisi investasi, pegiat energi surya di tingkat masyarakat fokus pada sistem luar jaringan atau offgrid. Gerakan ini terbilang masif, terutama dari daerah-daerah terdepan, terluar, dan terpencil
Kompas | Klausul Jual Beli Listrik Perlu Transparan
Keterbukaan informasi skema jual beli listrik di Indonesia diperlukan agar perkembangan transisi energi menuju energi terbarukan dapat dipantau dengan baik. Minimnya akses juga dapat menghambat upaya pendanaan yang berpotensi masuk ke Indonesia.
Kontan | Sudah 41 Perusahaan Ajukan RfP Lelang Dedieselisasai PLTD ke EBT PLN di 2 Klaster
Program Dedieselisasi atau konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menarik minat sejumlah pelaku usaha. Baca selengkapnya di Kontan.
Koran Jakarta | Pengelolaan Dana JETP IPP Harus Transparan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan kerja sama PLN & IEA untuk ini sangat baik. PLN bisa mendapatkan bantuan teknis IEA dalam merancang strategi transisi
Detik | Mengintip Prospek Bisnis Anak Usaha Pertamina yang Baru Melantai di Pasar Modal
Sejak melantai di pasar modal belum lama ini, saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) terus mengalami pelemahan. Lalu apakah itu artinya pelemahan saham PGEO mencerminkan prospek bisnis anak usaha
Bisnis | Harga Saham PGEO di Tren Bearish sejak IPO, Pengaruhi Fundamental?
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan kondisi market tidak mencerminkan prospek bisnis PGEO ke depan. Baca selengkapnya di Bisnis.
Kontan | Ini Sejumlah Persoalan yang Hambat PLTS Cirata
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata dengan kapasitas 145 MW yang digadang-gadang menjadi pembangkit surya terapung terbesar di Asia Tenggara masih juga dalam proses konstruksi meski telah dimulai kesepakatannya
Kompas | Tumpang-tindih Regulasi dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan
Pemerintah dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memasukkan nuklir sebagai sumber energi baru dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pengamat menilai, pemerintah sebaiknya menghapus ketentuan energi baru