Dalam webinar ”Cegah Krisis Iklim dengan Energi Bersih” pada September lalu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan, berdasarkan kajian IESR, wilayah Maluku dan Maluku Utara

Institute for Essential Services Reform (IESR) pesimistis rancangan undang-undang energi baru terbarukan atau EBT yang masih dibahas akan berdampak pada pengembangan energi terbarukan. Sebab, pengembangan energi nuklir masuk di dalam

Rencana penerbitan beleid tersebut telah berulang kali terjadi. Pada tahun ini, setidaknya pemerintah beberapa kali pemerintah memasang targeg penerbitan regulasi ini. Mulai dari awal 2021, tengah tahun hingga akhir tahun

Kamar Dagang dan Industri Indonesia ( Kadin ) menilai, transisi energi tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi harus didukung dengan regulasi. Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kadin, Muhammad Yusrizki memandang

Temuan Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam laporan Indonesia Energy Transition Outlook 2022 menilai, kesiapan ekosistem untuk beralih ke energi terbarukan masih sangat rendah. Padahal dekarbonisasi sistem energi di

Report 2021 terbitan IESR mencatat 82 persen sektor pembangkit tenaga listrik Indonesia dikuasai oleh bahan bakar fosil. Dari jumlah itu, batubara mengambil porsi tertinggi atau sebanyak 63 persen dalam membangkit

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa pemerintah masih gamang dalam melakukan transisi energi. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah punya arah kebijakan soal transisi energi, di mana

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 tidak akan mampu meraih cita-cita pemerintah untuk mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025.