Tarif Baru Pelanggan PLN di Atas 6.600 VA Harus Dicabut
Jakarta – PT PLN (Persero) didesak untuk segera mencabut penerapan tarif baru bagi pelanggan listrik golongan 6.600 Volt Ampere ke atas karena dinilai tidak sesuai prosedur dan melanggar hak
Lembaga Konsumen : Usut Kenaikan Tarif Listrik
TEMPO Interaktif, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut keputusan PT PLN (Persero) yang menaikkan tarif listrik bagi pelanggan di atas 6.600 watt. Sebab, penetapan tarif bukan
Listrik dan Tanah, PR Besar Pemerintah
SALAH satu pesan penting dari kalangan pengusaha kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yaitu infrastruktur. Dalam perhelatan nasional yang di-juduli National Summit di awal pemerintahan Yudhoyono Boediono, pengusaha yang tergabung dalam
Pemerintah dan PLN Gagal Jamin Pasokan Energi (Terkait pemadaman listrik)
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah dan PT PLN (Persero) telah gagal menjamin pasokan energi, menyusul pemadaman listrik yang berlangsung untuk kesekian kalinya pada saat ini. Direktur IESR,
Kunci Sukses Kopenhagen : Pastikan Annex I Kurangi Emisi Cukup Besar
Ani Purwati – Elemen kunci kesuksesan perundingan iklim di Kopenhagen Desember nanti adalah kesepakatan-kesepakatan mengenai bagaimana memastikan negara-negara Annex I melakukan pengurangan emisi yang cukup besar untuk memberikan ruang atmosfir
Bisnis Air : Benar-Benar Bisnis “Basah” Ketika Swasta Masuk ke Industri Air
Bisnis air berpotensi memberi keuntungan yang deras. Pihak swasta pun mulai banyak yang melirik. Siapa saja yang mengincar bisnis ini? Lantas, bagaimana negara menjamin ketersediaan air yang murah bagi masyarakat
Indonesia Desak ADB Kembangkan Infrastruktur Desa
NUSA DUA – Asian Development Bank (ADB) diminta mengembangkan program pembangunan infrastruktur desa. Upaya ini dinilai menjadi kunci bagi upaya pengurangan kemiskinan di Asia. Emil menegaskan, jika ADB masih berkomitmen
Dua Setengah Tahun MOU Dana 10.000 MW RI-China Belum Cair Juga
By: Reynald Sori – REVIEW (27/3), Sudah dua setengah tahun berjalan sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat nota kesepahaman (MOU) kerja sama energi antara Indonesia dan China namun tindak lanjut
