Target Listrik Disunat, Defisit Listrik Mengancam

Nov, 15 2016

Penulis :

Pekerja PT Bukaka Teknik Utama Tbk mempersiapkan pengujian pembebanan tower dan uji tarik material di Cilegon, Banten, Senin (24/10). PT Bukaka Teknik Utama Tbk bersama PT Waskita Karya dan PT PLN mengadakan pengujian pembebanan tower transmisi 500 KV dan uji tarik material yang akan digunakan untuk jaringan transmisi Sumatera timur guna mendukung megaproyek listrik 35.000 MW. KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Pekerja PT Bukaka Teknik Utama Tbk mempersiapkan pengujian pembebanan tower dan uji tarik material di Cilegon, Banten, Senin (24/10). PT Bukaka Teknik Utama Tbk bersama PT Waskita Karya dan PT PLN mengadakan pengujian pembebanan tower transmisi 500 KV dan uji tarik material yang akan digunakan untuk jaringan transmisi Sumatera timur guna mendukung megaproyek listrik 35.000 MW. KONTAN/Carolus Agus Waluyo

JAKARTA. Pemangkasan target megaproyek listrik dari 35.000 Megawatt (MW) menjadi 19.763 MW di tahun 2019 masih akan membuat listrik di luar Pulau Jawa mengalami defisit listrik. Pasalnya, rasio elektrifikasi yang ditargetkan mencapai 98% di 2019, hanya tercapai 93%.

Bagaimana tidak, dari angka 19.763 MW itu, pembangunan pembangkit listrik hanya terpusat di Pulau Jawa. Alasannya, Pulau Jawa merupakan pusat beban ketenagalistrikan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menilai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta pulau-pulau terpencil lainnya berprotensi krisis listrik dengan pemangkasan target 35.000 MW di 2019. Sebab, dari angka 19.763 MW sebagian besar pembangkitnya terpusat di Pulau Jawa.

“Contohnya Sumatera yang listriknya tumbuh agak cepat. Tapi saat ini saja sudah ada yang defisit. Tahun ini bisa tertolong karena PLTA bisa memasok cukup besar karena ada musim hujan yang panjang,” ungkapnya kepada KONTAN, Selasa (15/11).

Maka dari itu, pemangkasan proyek jadi 19.763 MW itu dinilai jauh dari kebutuhan di tahun 2019. Pasalnya, ada hidden demand yang muncul ketika pasokan ada. “Hal itu yang membuat pasokan cepat terserap. Pemerintah harus antisipasi itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), I Made Suprateka membenarkan bahwa pembangunan pembangkit listrik yang selesai di tahun 2019 sebesar 19.763 MW itu masih berpusat di Pulau Jawa.

Namun sayangnya dia belum bisa memberi detil pembangunan pembangkit yang berpusat di Pulau Jawa itu. Seperti diketahui, dari angka 19.763 MW, IPP mendapatkan porsi yang lebih besar ketimbang PLN. Di antaranya, IPP mendapatkan porsi sekitar 11.413 MW dan PLN 8.350 MW.

“Jadi, apabila target 35.000 MW itu selesai rasio elektrifikasinya bisa mencapai 98%. Kalau dilihat realistisnya yang selesai 19.763 MW rate 93%,” terangnya.

Untuk pembangunan pembangkit di Pulau lain, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua hanya skala kecil dan pembangunan pembangkitnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Angka 19.763 MW itu dilihat dari yang sudah melakukan Power Purchasment Agreement (PPA), Konstruksi dan sudah Commercial Operation Date (COD) per 31 Oktober. Di antaranya 9.790 MW yang PPA, 8.541 MW konstruksi dan 407 MW yang sudah COD.

“Kalau ini kemungkinan 19.763 MW ini yang pasti selesai 2019,” ungkpanya. Tapi menurut Made, ada beberapa lagi yang masih dalam proses pengadaan sekitar 7.000 MW. Artinya apabila tidak ada kendala akhir tahun ini bisa melakukan PPA. “Bisa saja bertambah tahun 2019 akhir menjadi 21.000-an MW yang selesai,” tandasnya.

Sumber: kontan.co.id.

Artikel Terkait
Jan, 16 2019

Jakarta, Kompas — Pemerintah akan mendorong produksi kendaraan listrik mulai tahun ini. Pengembangan industri kendaraan berbasis elektrik itu akan ditopang pembangunan industri baterai dan komponen

Jun, 14 2010

JAKARTA – Tidak adanya monopoli dalam bisnis listrik di Indonesia aditengarai tetap akan meningkatkan tarif dasar listrik (TDL). Hal ini berbeda dengan bisnis telekomunikasi dimana

Apr, 27 2012

Jakarta, Kompas – Jumat,27 April 2012 Pihak Indonesia, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta nasional, perlu membentuk konsorsium nasional untuk menguasai 51 persen saham

May, 5 2010

Rabu, 05/05/2010 19:10 WIB Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance Jakarta – Bank Dunia diminta untuk membantu rakyat miskin di dunia terutama Indonesia agar dapat mengakses

0 Comment

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published, Required fields are marked

Close
Support Online
 
Chat
 
Support Online
+