Menggenjot Aksi Iklim Ambisius dari Pelaku Ekonomi

Direktur Eksekutif IESR

Jakarta, 30 November 2022 – Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan perhatian kuat terhadap upaya mitigasi iklim. Salah satu caranya yakni meningkatkan komitmen terhadap penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memaparkan, kenaikan temperatur global yang lebih tinggi bisa menyebabkan krisis iklim yang semakin sulit untuk diatasi. Hal tersebut disampaikannya pada acara Astra Green Energy Summit 2022 dengan tema Aksi Nyata Perjalanan Transisi Energi Menuju Lingkungan Berkelanjutan.

“Sejak disepakati dokumen United Nations Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) tahun 1992, kemudian diratifikasi sebagian besar oleh negara di dunia pada tahun 1994, maka seluruh negosiasi perubahan iklim diarahkan untuk mencegah kenaikan temperatur bumi,” tegas Fabby Tumiwa. 

Mengutip data Climate Action Tracker 2022, kata Fabby, kebijakan iklim Indonesia di sektor energi dinilai belum cukup untuk dapat menahan kenaikan rata-rata suhu bumi di bawah 1,5°C sebagaimana disepakati pada KTT COP 26 di Glasgow pada 2021. Untuk itu, Fabby menilai emisi gas rumah kaca (GRK) global harus mencapai puncaknya pada tahun 2030 dan kemudian turun, apabila Indonesia ingin mencegah kenaikan temperatur di atas 2°C yang punya implikasi luas.

“Yang artinya, aksi ambisius diperlukan, khususnya untuk negara G20 yang berkontribusi besar menghasilkan emisi GRK. Penurunan emisi GRK juga harus dilakukan pelaku ekonomi, apabila hanya dilakukan pemerintah, saya kira akan sulit,” jelas Fabby Tumiwa. 

Menurut Fabby, proses dekarbonisasi perlu dilakukan secara komprehensif karena berkaitan dengan struktur pasokan energi Indonesia. Saat ini energi fosil masih menjadi penyumbang utama pembangkit listrik di Indonesia. Kenaikan konsumsi BBM juga cukup tinggi, ditandai dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor. 

“Sejak 10 tahun terakhir konsumsi BBM mulai disubtitusi sedikit dengan biofuel. Sampai dengan 2021 lalu, proporsi jumlah bahan bakar yang disubstitusi ke biofuel mencapai 14%. Untuk itu, penggunaan bahan bakar rendah karbon (low carbon fuel) perlu ditingkatkan sampai 40-60% di tahun 2040. Artinya, kita perlu mendorong penggunaan bahan bakar sintetik selain biofuel,” papar Fabby Tumiwa.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, badan usaha diharapkan dapat terlibat dalam percepatan transisi energi, dengan meningkatkan kontribusi dalam melakukan akselerasi transisi energi. Misalnya saja penerapan efisiensi energi di seluruh rantai bisnis dan mengembangkan inovasi teknologi serta industri bersih. Badan usaha juga diharapkan melakukan mitigasi dampak dari transisi energi di sektor usaha dan supply chain

“Untuk mengatasi adanya kendala transisi energi dibutuhkan sinergi antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, media, NGO serta swasta demi tercapainya emisi nol bersih,” papar Arifin. 

Menilik Upaya Peningkatan Konsumsi Listrik di Indonesia

Sinergi Stakeholder dalam Upaya Peningkatan Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita di Indonesia

Surabaya, 25 November 2022 –  Energi listrik menjadi satu di antara kebutuhan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari. Peningkatan akses terhadap listrik melalui rasio elektrifikasi 100% perlu pula dibarengi dengan penyediaan sumber listrik yang ramah lingkungan. 

Akbar Bagaskara, Peneliti Sistem Ketenagalistrikan,  Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam acara forum diskusi publik dengan tema “Sinergi Stakeholder dalam Upaya Peningkatan Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik per Kapita di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, menyebutkan, bahwa terdapat lima negara di ASEAN yang belum mencapai rasio elektrifikasi 100% yakni Kamboja, Laos, Myanmar, Indonesia dan Filipina. 

“Berdasarkan data ASEAN Center of Energy per 2021, Indonesia menempati rasio elektrifikasi 99%, disusul Filipina 97%, Laos menempati 95%, Kamboja 81% dan Myanmar masih 51%. Indonesia dan Filipina belum mencapai rasio elektrifikasi 100% karena kondisi negara yang kepulauan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dibandingkan negara ASEAN lainnya yang merupakan daratan, lebih mudah menyalurkan listriknya,” terang Akbar. 

Menilik lebih dalam terkait rasio elektrifikasi, tak bisa lepas dari keterkaitannya dengan konsumsi energi listrik di Indonesia. Menurut Akbar, konsumsi energi listrik dalam sektor rumah tangga mayoritas digunakan untuk penerangan. Sedangkan untuk masak masih cenderung menggunakan gas (LPG), dengan rasio konsumsi energi total di sektor rumah tangga mencapai 49%. 

“Adanya kondisi ini menciptakan potensi untuk meng-elektrifikasi kompor yang digunakan sektor rumah tangga, menggantikan LPG,” ujar Akbar. 

Selain itu, mengutip data KESDM, kata Akbar, elektrifikasi di  sektor transportasi,  masih cenderung rendah, berkisar hanya 1%. Menurutnya, adanya program Pemerintah Indonesia yang menggalakkan mobil listrik dinilai cukup krusial untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik. 

“Pemanfaatan sepenuhnya potensi elektrifikasi akan menciptakan peluang menaikkan konsumsi listrik di sektor transportasi dan rumah tangga,”tegas Akbar. 

Akbar memaparkan, penggunaan energi listrik di Indonesia dan negara ASEAN lainnya masih hanya berkisar 20%. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data konsumsi energi per kapita periode 2018-2021. Di sisi lain, berdasarkan RENSTRA KESDM 2020-2024, target konsumsi listrik per kapita Indonesia adalah 1.408 kWh. Sementara itu, rata-rata konsumsi listrik di ASEAN sendiri sudah sekitar 3.672 kWh per kapita.

“Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan konsumsi listrik, namun demikian sektor hulu yakni pembangkit energi listrik harus mendapatkan perhatian juga. Selain itu, Indonesia juga bisa menggunakan  potensi energi terbarukan dalam sektor ketenagalistrikan,” ucap Akbar. 

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Timur, Waziruddin menyatakan, berdasarkan rasio elektrifikasi 99,32% pada tahun triwulan III, tahun 2022, masih terdapat rumah tangga yang belum menikmati sambungan listrik. Hal ini juga bisa dilihat dari jumlah rumah tangga miskin (RTM) di Jawa Timur yang belum berlistrik sekitar 126.708. Namun pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp 12 miliar hibah instalasi rumah pada tahun 2023 dan berbagai bantuan lainnya untuk menyediakan akses listrik kepada rumah tangga tersebut. Selain itu, Waziruddin menegaskan, Pemprov Jawa Timur juga terus mendorong kebijakan transisi energi untuk meningkatkan ketahanan energi. 

“Misalnya saja dengan pemanfaatan gas bumi sebagai substitusi energi batubara pada pembangkit listrik, mengingat Jawa Timur kaya akan potensi gas bumi. Selain itu, beberapa industri di Jawa Timur juga telah memasang PLTS atap, pengembangan pembangkit listrik biomassa dan pemanfaatan biofuel,” papar Waziruddin. 

Edy Pratiknyo,  Sub Koordinator Fasilitasi Hubungan Komersial Usaha, Kementerian ESDM menyatakan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mendorong percepatan peningkatan konsumsi listrik.

“Dengan program peningkatan konsumsi listrik, Pemerintah mendorong melalui percepatan perizinan berusaha infrastruktur pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB),” pungkas Edy. 

 

COP27: Upaya Negara di Dunia Kejar Nir Emisi pada 2050

Mesir, 9 November 2022 – Komitmen yang ambisius negara di dunia untuk mencapai netral karbon pada pertengahan abad ini menjadi krusial, terutama saat ini suhu bumi telah meningkat menjadi 1,1 derajat Celcius setelah pra industri.  Mengukur kebijakan dan strategi negara di dunia untuk mencapai bebas emisi perlu dilakukan untuk mendorong mitigasi iklim yang sejalan dengan Persetujuan Paris.   

Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo dalam side event COP27 di Sharm El-Sheik, Mesir dengan tajuk Net-0 scenarios and How to Get Them Right” yang diselenggarakan oleh  International Network of Energy Transition Think Tanks (INETTT)  menjelaskan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyadari urgensi transisi energi. Hal ini bisa dilihat dari adanya strategi pembangunan rendah karbon dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menunjukkan manfaat yang besar jika Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) bersyaratnya pada 2030, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja, dan membaiknya kualitas kesehatan. 

Namun, Indonesia masih memberikan subsidi energi fosil yang signifikan. Deon menegaskan, kebijakan subsidi energi fossil kontra produktif terhadap upaya melakukan transisi energi dan mencapai dekarbonisasi di pertengahan abad ini. 

“Subsidi energi telah membebani belanja negara, apalagi dengan kenaikan harga komoditas pada tahun 2022. Subsidi energi menjadi “hambatan” transformasi energi, reformulasi subsidi energi menjadi agenda prioritas pemerintah,” tegas Deon. 

Memperhatikan  kondisi tersebut, berdasarkan kajian IESR berjudul “Deep Decarbonization of Indonesia’s Energy System” Deon merekomendasikan, skenario kebijakan terbaik (Best Policy Scenario) untuk pengurangan emisi dalam sistem energi melalui tiga tahap yakni menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, menghilangkan sebagian besar emisi melalui transformasi sistem energi pada tahun 2045 dan mencapai nir emisi melalui peningkatan produksi bahan bakar sintetis hijau dan dekarbonisasi di sektor industri pada tahun 2050.

“Dengan strategi tersebut, mencapai emisi nol pada tahun 2050 secara teknis dan ekonomis menjadi memungkinkan dan hal ini membuka peluang untuk meningkatkan kebijakan iklim. Tahun 2020-2030 menjadi periode kritis dalam upaya dekarbonisasi,” terang Deon. 

Nhien Ngo To, Vietnam Initiative for Energy Transition menuturkan, Vietnam telah menerapkan strategi mengurangi emisi menjadi net zero emissions pada tahun 2050. Strategi tersebut menetapkan tujuan keseluruhan untuk beradaptasi secara proaktif dan efektif. Kemudian, meminimalkan kerentanan dan kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

“Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi yakni penggunaan energi yang tidak efisien, intensitas energi yang tinggi, kurangnya pembiayaan,, kurangnya tenaga kerja terampil untuk transisi energi, dan kesenjangan dalam koordinasi pemangku kepentingan utama,” jelas Nhien Ngo To.

Dalam kesempatan yang sama, Manajer Program Pendanaan Iklim dan Energi Green Cape, Jack Radmore, menuturkan, Afrika Selatan mempunyai sektor kebijakan dan rencana yang cukup matang terkait ekonomi hijau dan dekarbonisasi. Hal ini bisa dilihat strategi respon perubahan iklim nasional sejak tahun 2004 yang telah ditingkatkan dan diadaptasi selama bertahun-tahun.

“Afrika Selatan telah membentuk komite percepatan transisi energi dan pemerintah juga telah mengadopsi target pengurangan emisi yang lebih ambisius. Mengingat 90 persen listrik di Afrika Selatan masih bergantung dari PLTU dengan lebih dari 600.000 orang bekerja di sektor pertambangan,” tegas Jack Radmore. 

Al Kumba, Direktur Transisi Energi, SHURA, menyatakan, Turki telah mengambil langkah signifikan dalam hal dekarbonisasi sektor listrik selama dekade terakhir. Saat ini 50 persen daya terpasang di Turki berasal dari energi terbarukan dan dalam hal pembangkit listrik sekitar 40 persen berasal dari energi terbarukan. Namun, bauran energi Turki masih bergantung pada bahan bakar fosil, hanya sekitar 16 persen yang disuplai energi terbarukan. 

“Dekarbonisasi menjadi hal penting bagi Turki. Beberapa langkah nyata mewujudkan dekarbonisasi yakni Turki telah meratifikasi Perjanjian Paris pada Oktober 2021 dan mengumumkan ambisinya untuk mencapai netral karbon pada 2053. Turki juga memiliki rencana aksi hijaunya yakni membuat pelabuhannya lebih ramah lingkungan dan memperluas hutan dan kawasan lindung, serta Turki menjadi salah satu negara yang memimpin dalam memerangi penggurunan dan erosi,” tegas Al Kumba. 

Melihat Lebih Dekat Perkembangan Energi Terbarukan di Sektor Industri dan Masyarakat di Jawa Tengah

Jawa Tengah, 11 November 2022 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung dan mendorong pengembangan energi terbarukan dari sektor industri hingga ke tingkat komunitas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa perusahaan dan desa yang telah menerapkan energi terbarukan dalam lingkungannya.  Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan. Misalnya saja energi yang berasal dari tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi.

Untuk melihat lebih dekat berbagai perkembangan energi terbarukan di sektor industri dan masyarakat di Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan Jelajah Energi Terbarukan Jawa Tengah dengan tema “Transisi Energi Membangun Industri Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”  selama dua hari yakni 10-11 November 2022. Pada hari kedua, terdapat dua perusahaan dan desa yang dikunjungi rombongan, yakni PT. Sarihusada Generasi Mahardhika – Prambanan Factory, PT. Tirta Investama-Pabrik Aqua Klaten, dan PLTMH Desa Ngesrep Balong Kendal.

Pemanfaatan Sekam Padi untuk Energi

Sarihusada Generasi Mahardhika – Prambanan Factory telah memiliki boiler biomassa yang telah diresmikan per Juni 2022. Boiler biomassa tersebut menggunakan 10.500 ton sekam padi per tahun dan bisa menghasilkan energi mencapai 6 ton steam per jam. Dengan kemampuannya tersebut, tak heran boiler biomassa industri berbahan bakar sekam padi ini diklaim menjadi pertama di Jawa Tengah. 

Sekam padi yang merupakan limbah pertanian ini didapatkan dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk dari lahan pertanian di sekitar fasilitas boiler biomassa, yang merupakan salah satu penyumbang produksi padi terbesar secara nasional. Menurut Joko Yulianto Plant Manager Sarihusada Prambanan Factory, boiler biomassa yang dioperasikan Sarihusada mampu menurunkan emisi karbon sebesar 8.300 ton CO2 atau setara dengan emisi karbon yang diserap melalui penanaman 120.000 pohon, sehingga dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi di Pabrik Prambanan hingga 32%.

“Boiler biomassa menjadi alternatif teknologi ramah lingkungan. Energi yang dihasilkan berasal dari sumber alami yang bisa diperbarui. Berupa unsur biologis seperti organisme mati atau tanaman hidup,” terang Joko Yulianto. 

Berdasarkan kajian IESR tahun 2021, potensi biomassa di Indonesia bisa mencapai sekitar 30,73 GW, namun efisiensinya masih di kisaran 20-35 persen. Pemanfaatan biomassa di sektor industri kian populer seiring munculnya target bisnis berkelanjutan, dan karenanya rantai pasok yang andal perlu dipastikan untuk menjamin ketersediaan sumber biomassa. Pasokan biomassa umumnya tidak pasti terutama jika menggunakan limbah tanaman yang musiman, dan dapat diatasi dengan mengidentifikasi limbah hasil perkebunan lainnya seperti kelapa sawit, kelapa dan tebu.

Panel Surya di Pabrik Aqua

Sementara itu, PT. Tirta Investama-Pabrik Aqua, Klaten telah memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang diresmikan pada 2020. Terdapat 8.340 unit panel PV terpasang atau sama dengan 16.550 meter persegi, dengan daya per unitnya sekitar 350 watt peak.

PLTS ini dapat menghasilkan listrik sebesar 4 GWh (Gigawatt hour) per tahun yang mampu memasok 15-20% kebutuhan listrik untuk operasional sekaligus mengurangi 3.340 ton emisi karbon per tahun, yang dibangun mulai Agustus 2019 dan membutuhkan 187.200 jam kerja yang dilakukan oleh 130 orang pekerja dengan zero accident,” tegas Plant Director Aqua Klaten, I Ketut Muwaranata.

Berdasarkan laporan terbaru IESR berjudul Indonesia Solar Energy Outlook 2023, sektor industri dan komersial menjadi pendorong terbesar penggunaan PLTS, mencapai hingga 23 MWp pada Oktober 2022.  Selain target bisnis berkelanjutan, khususnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam koalisi RE100, pemanfaatan energi terbarukan juga menurunkan biaya produksi. Skema pembiayaan inovatif, seperti zero-capex yang banyak ditawarkan oleh pengembang PLTS menambah daya tarik PLTS atap untuk pelanggan industri.

Dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan pengguna PLTS atap di sektor industri semakin naik, dan jika pembatasan 10 sampai 15 persen dari kapasitas yang saat ini diberlakukan PLN tetap berjalan, tren ini akan berubah dan bahkan menurun. Hal ini disayangkan dan justru tidak mendukung berbagai komitmen transisi energi dari pemerintah dan perusahaan; yang sesungguhnya punya peran gotong royong mewujudkan Indonesia net zero emission.

PLTMH terangi Jalan Desa Ngesrepbalong

Berdasarkan kajian IESR tahun 2021, potensi teknik tenaga  mikro-mini  hidro di Indonesia mencapai 28,1 GW di seluruh provinsi Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri, potensi teknis PLTMH mencapai 730,3 MW.  Potensi sebesar ini jika dapat dimanfaatkan secara optimal akan mampu  meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga mendorong terwujudnya akses energi yang berkualitas dan terjangkau serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti pada   Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal yang dikembangkan oleh pemuda sekitar tahun 2020 silam dan dimanfaatkan untuk aliran listrik di kedai Kopi Pucue Kendal, yang berlokasi di lereng Gunung Ungaran sisi utara. Dalam prosesnya, pemuda desa berhasil menggaet perusahaan BUMN, Indonesia Power untuk melirik dan membantu usaha mereka mewujudkan energi mandiri. 

PLTMH di Desa Ngesrepbalong, Kabupaten Kendal mempunyai kapasitas sekitar 1.000 watt dan bisa menghidupkan puluhan lampu untuk menerangi jalan sepanjang 200 meter menuju kedai kopi serta menyalakan alat memproses kopi di kedai. 

Jelajah Energi Jawa Tengah digelar untuk mengangkat isu transisi energi di Jawa Tengah berbasis industri hijau dan program Kampung Iklim, diseminasi informasi dalam hal urgensi bertransisi energi kepada masyarakat, meningkatkan eksposur industri hijau dan program Kampung Iklim di Jawa Tengah.