Indonesia Menghadapi Udara Panas: Ancaman Kesehatan dan Urgensi Mitigasi Krisis Iklim

Cuaca Panas di Indonesia
Cuaca Panas di Indonesia
Cuaca Panas di Indonesia. Dok Freepik

Jakarta, 22 Mei 2024 – Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami fenomena udara panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan fenomena tersebut bukan merupakan gelombang panas (heatwave). Namun demikian, data Climate Action Tracker (CAT) menunjukkan, kebijakan yang berlaku saat ini di seluruh dunia akan menghasilkan pemanasan sekitar 2,7°C di atas tingkat pra-industri.  Untuk itu, diperlukan mitigasi krisis iklim dari seluruh negara. 

Wira A Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau, Institute for Essential Services Reform (IESR) menjelaskan, mengutip data Climate Action Tracker (CAT), aksi dan kebijakan iklim untuk pengurangan emisi di Indonesia dikategorikan sangat tidak memadai (critically insufficient). Yang berarti, upaya untuk meredam pemanasan global yang dilakukan pemerintah masih jauh dari upaya membatasi suhu bumi di bawah 1,5˚C dalam Persetujuan Paris 2015.

“Kajian CAT ini juga memperlihatkan dua penyebab rating Indonesia menjadi rendah. Pertama, naiknya pembakaran batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) raksasa yang beroperasi pada 2022, yang berakibat emisi Indonesia bertambah sekitar 21 persen dalam waktu setahun. Kedua, bertambahnya kapasitas PLTU yang beroperasi di luar rencana dan jaringan PT PLN atau sering disebut PLTU captive, yang memasok listrik untuk banyak pabrik,” kata Wira dalam X Space berjudul “Cuaca Panas, Apa yang Bisa Kita Lakukan?” pada Rabu (22/4/2024). 

Lebih lanjut, Wira mengatakan, kenaikan suhu 1,5˚ hingga  2˚C bisa mengubah banyak kehidupan di Bumi. Mengutip studi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menemukan bahwa pada suhu pemanasan sebesar 1,5°C, hampir 14 persen populasi dunia akan terkena gelombang panas yang parah. Sedangkan, apabila terjadi pemanasan sebesar 2°C, 37 persen populasi dunia akan terkena gelombang panas yang parah. Untuk itu, Wira mengatakan agar Pemerintah Indonesia perlu memperkuat komitmen mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

“Sayangnya komitmen tersebut belum terlihat maksimal. Hal ini bisa dilihat dari pemerintah, melalui Dewan Energi Nasional (DEN), yang  mengubah target bauran energi terbarukan pada tahun 2025 menjadi 17-19 persen, yang lebih rendah daripada target sebelumnya sebesar 23 persen. Langkah ini menyiratkan sinyal yang salah bagi swasta yang ingin berinvestasi energi terbarukan di Indonesia, misalnya. Selain itu, pemerintah perlu juga mencermati komitmen pendanaan karena pencapaian Indonesia sampai saat ini belum lebih dari 60 persen,” tegas Wira. 

Untuk itu, kata Wira, diperlukan kerja sama berbagai pihak dari eksekutif, legislatif maupun pihak swasta untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan, dengan mempertimbangkan berbagai penelitian yang menunjukkan apabila Indonesia mampu potensi energi terbarukan yang besar. Mulai dari energi surya, bayu, hidro, bioenergi, hingga panas bumi.

Sementara itu, Clarissa Magdalena, Manajer Kebijakan dan Advokasi, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menegaskan, salah satu dampak cuaca panas ini membuat manusia semakin mudah berkeringat, yang nantinya bisa berisiko menjadi biang keringat dan menyebabkan gatal-gatal. Namun, apabila suhu tubuh tidak dapat beradaptasi terhadap cuaca panas, suhu tubuh internal tersebut akan mengikuti suhu di lingkungan sekitar. Ini  berimbas terhadap kondisi tubuh yang akan mudah lelah, sakit kepala dan mual. 

“Cuaca panas ini bahkan berdampak lebih serius pada kesehatan orang-orang yang rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak karena dehidrasi. Pada kelompok rentan, cuaca panas ini bisa menyebabkan serangan panas (heatstroke), yang merupakan kondisi medis darurat yang terjadi ketika suhu tubuh naik di atas 40 derajat Celcius. Gejalanya meliputi kebingungan, kejang, dan kehilangan kesadaran,” papar Clarissa. 

Untuk meminimalisir dampak tersebut, Clarissa menyarankan agar kelompok rentan untuk mengonsumsi air minimal delapan gelas atau dua liter perhari, dibarengi dengan buah dan sayur seperti semangka, melon, bayam dan timun untuk memenuhi cairan tubuh. Hindari konsumsi alkohol dan kafein secara berlebihan karena dapat memperburuk dehidrasi.

ANTARA | IESR: Power Wheeling Dorong Pemanfaatan Energi Terbarukan

Organisasi think tank yang berfokus pada pemenuhan energi Indonesia, Institute for Essential Services Reform (IESR), memandang keberadaan power wheeling akan meningkatkan pasokan dan permintaan terhadap energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri. Baca selengkapnya di ANTARA.

Power Wheeling Akan Buka Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia

press release
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR

Jakarta, 20 Mei 2024- Pemerintah kembali mendorong skema power wheeling masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Skema ini diwacanakan akan tercantum dalam ketentuan pemenuhan pasokan EBET Pasal 29A dan 47A, berbentuk rumusan kerja sama pemanfaatan jaringan (open access)

Skema power wheeling adalah penggunaan bersama jaringan listrik. Dalam skema ini, produsen tenaga listrik dapat menyalurkan listrik langsung kepada pengguna akhir menggunakan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki pemegang izin. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung masuknya power wheeling dalam RUU EBET. IESR memandang pemberlakuan power wheeling akan menciptakan peluang pengembangan sumber dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas untuk mendukung transisi energi menuju net-zero emission (NZE) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keberadaan power wheeling akan berdampak pada semakin banyaknya pasokan dan permintaan energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri, sehingga memicu peningkatan  investasi.  Pada akhirnya, power wheeling juga meningkatkan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan energi terbarukan. 

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengatakan ketergantungan pada permintaan (demand) dan proses pengadaan (procurement) dari PLN menjadi salah satu faktor yang menyulitkan pengembangan energi terbarukan di Indonesia secara cepat. Posisi PLN sebagai single offtaker (pembeli atau penyedia energi tunggal), menyebabkan pengembangan sumber daya energi terbarukan tidak optimal. Menurutnya, skema power wheeling akan mendorong keterlibatan produsen listrik baik BUMN lain dan swasta dalam pengembangan energi terbarukan sehingga dapat menambah bauran energi terbarukan Indonesia lebih cepat. 

Fabby menilai kekhawatiran yang menganggap power wheeling sebagai bentuk privatisasi kelistrikan tidak tepat. Jaringan transmisi itu tidak dijual ke pihak swasta dan masih dalam kepemilikan PLN sebagai BUMN. Justru skema ini dapat mengoptimalkan utilisasi aset jaringan transmisi PLN sehingga menambah penerimaan PLN dari biaya sewa jaringan, yang bisa dipakai untuk memperkuat investasi PLN di jaringan. 

IESR menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan  dalam pelaksanaan power wheeling. Pertama, skema power wheeling ini harus menjadi mekanisme yang mempromosikan energi terbarukan. Oleh karenanya secara spesifik harus disebutkan dalam RUU sebagai power wheeling energi terbarukan (renewable power wheeling). Kedua, penerapan power wheeling tidak mengorbankan keandalan pasokan listrik. Ketiga, power wheeling perlu diatur sehingga tidak merugikan pemilik jaringan. Untuk itu, tarif penggunaan jaringan listrik bersama (wheeling charge) harus  mencerminkan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan keandalan sistem, biaya layanan (ancillary services), serta menutupi biaya investasi untuk penguatan jaringan. Keempat, pemerintah atau regulator yang menetapkan formula tarif penggunaan jaringan listrik bersama, dan kelima, untuk memperjelas implementasi maka diperlukan pembuatan aturan turunan  mengenai power wheeling yang lebih rinci.

“RUU EBET dapat mengamanatkan aturan power wheeling yang lebih rinci dan teknis di instrumen peraturan pelaksanaan UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan teknis dan detailnya akan diatur melalui peraturan menteri ESDM,” jelas Fabby.

Lebih jauh, Fabby mengungkapkan, penerapan power wheeling dapat menciptakan pasar energi terbarukan dan berdampak positif bagi investasi industri di Indonesia. 

“Saat ini, industri mempunyai kepentingan untuk membangun industri yang berkelanjutan. Banyak asosiasi industri mendesak hal serupa, salah satunya industri-industri yang bergabung dalam RE100, yang memiliki target penggunaan energi terbarukan sebelum 2030.  Adanya skema power wheeling, akan memudahkan industri untuk memperoleh listrik dari sumber energi terbarukan sehingga dapat mengurangi jejak karbon industrinya, mencapai target keberlanjutannya, dan memberikan citra industri hijau yang baik bagi pelanggannya. Ini positif bagi peningkatan iklim investasi di Indonesia,” imbuh Fabby.

IESR berharap agar DPR dan pemerintah mempertimbangkan kepentingan dan manfaat nasional yang lebih luas dalam penetapan klausa power wheeling di RUU EBET. 

Kompas | Subsidi dan Kompensasi di Sektor Listrik Cenderung Membesar

Reformasi tata kelola pasar ketenagalistrikan dinilai perlu dilihat secara lebih luas, sebagai bagian dari upaya menyehatkan beban keuangan negara. Pasalnya, saat ini, melalui subsidi dan kompensasi pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), ketenagalistrikan masih sangat bergantung pada anggaran negara. Reformasi diperlukan guna mendapatkan harga listrik yang tepat serta sesuai keekonomian.

Baca selengkapnya di Kompas.

Transformasi Ekonomi Kabupaten Paser Menuju Energi Terbarukan: Solusi Adaptasi dan Keberlanjutan

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR)

Paser, 8 Mei 2024 – Indonesia semakin meneguhkan komitmennya terhadap pembangunan energi terbarukan dengan tujuan mencapai target penurunan emisi dan netralitas karbon (net zero emission) pada tahun 2060 atau lebih awal. Langkah-langkah ini tidak hanya merupakan bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap industri batubara, termasuk di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menggarisbawahi pentingnya transformasi ekonomi di daerah ini sebagai respons terhadap transisi energi yang sedang terjadi. Hal ini diungkapkannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2025–2045 pada Rabu (8/5/2024),

“Transformasi ekonomi perlu dilakukan dalam menghadapi transisi energi karena adanya penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor batubara, dan penurunan jumlah lapangan pekerjaan di sektor batubara serta adanya pembukaan lapangan pekerjaan di sektor ekonomi lainnya,” kata Fabby.

Fabby menegaskan, berdasarkan studi IESR, kontribusi sektor batubara pada produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten Paser begitu besar, lebih dari 70 persen. Namun, PDRB per kapita kabupaten Paser relatif stagnan dalam satu dekade terakhir. Untuk mengatasi ini, transformasi ekonomi menjadi krusial. Untuk itu, kapasitas pemerintah daerah dalam hal ini menjadi sangat penting. Yang artinya, pemerintah daerah perlu memiliki arah dan strategi yang jelas terkait transisi energi, membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang koheren, serta memperkuat kerjasama antar instansi di tingkat daerah.

“Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan wewenang dan anggaran dari pemerintah daerah. Misalnya, perbedaan instansi di tingkat daerah yang menangani urusan energi baru dan terbarukan (EBT), serta pendanaan proyek EBT yang tidak berjalan secara berkelanjutan. IESR menyarankan pembentukan instansi khusus yang membidangi urusan energi di level Kota/Kabupaten sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016, dan membangun forum komunikasi horizontal antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, dengan bantuan dari kerjasama organisasi internasional,” ucap Fabby. 

Menurut Fabby, dalam konteks transformasi ekonomi, terdapat beberapa sektor potensial di Kabupaten Paser yang dapat dimaksimalkan mengutip studi IESR, antara lain pertanian, transportasi, jasa keuangan, dan pendidikan. Namun, dalam pengembangan sektor ekonomi baru tersebut, aspek keadilan dan pemerataan perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketidakadilan akibat industri ekstraktif.

“Kabupaten Paser juga dapat memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dan dana bagi hasil (DBH) untuk pendanaan awal proses transisi ekonomi. Adanya ‘pooling fund’ untuk program transisi mendorong daerah untuk menjadi mandiri dan membantu daerah dalam mempersiapkan transformasi sektor ekonomi,” papar Fabby.

Selain itu, Fabby menuturkan, persiapan sumber daya manusia seperti fasilitas sekolah formal, perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan pelatihan yang terkait dengan transisi energi/lingkungan akan membantu mempersiapkan individu ketika masuk ke dalam lapangan kerja, serta meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan transisi energi yang berkeadilan. Transformasi ekonomi menjadi langkah yang tidak hanya mendukung tujuan global dalam mengatasi perubahan iklim tetapi juga membawa Kabupaten Paser menuju adaptasi dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era energi terbarukan.

Sementara itu, Rusdian Noor, Plt Kepala Bappedalitbang Kabupaten Paser mengatakan, saat ini diversifikasi perekonomian daerah Paser masih rendah, seperti belum optimalnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian, belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis sumber daya alam (SDA). Untuk itu, rancangan awal RPJD perlu menjawab persoalan ini, salah satunya. 

“RPJD Paser akan dibagi menjadi empat tahapan. Pertama, yakni kita memperkuat fondasi transformasi sebagai penggerak ekonomi agrikultur. Kedua, berfokus terhadap akselerasi transformasi. Ketiga, ekspansi daerah dalam pengembangan perekonomian berkelanjutan. Keempat, perwujudan Paser mulia yang sejahtera dan unggul serta berdaya saing,” kata Rusdian.