PLN Sudah Jelaskan Soal Ketidaklolosan Marubeni

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara mengaku sudah menjelaskan kepada konsorsium Marubeni tentang alasan tidak lolosnya konsorsium itu dalam tender PLTU Jawa Tengah 2×1.000 MW.

Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan pihaknya sudah menerima surat sanggahan yang dilayangkan konsorsium Marubeni pada minggu lalu itu. Namun menurut Dahlan, tidak ada argumen baru dalam surat sanggahan tersebut.

“Sanggahan itu akan direspons sesuai dengan prosedur, selayaknya, se-fair mungkin. Tapi rasanya sepengetahuan saya tidak ada yang baru dari yang dia (Marubeni) kemukakan dalam sanggahan itu. Selama ini kita sudah tahu dia punya pendapat seperti itu,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis hari ini.

Sanggahan konsorsium Marubeni itu selanjutnya akan diserahkan sepenuhnya kepada tim lelang untuk meresponnya. Dahlan menjamin PLN telah menjalankan proses tender PLTU Jateng 2×1.000 MW dengan benar sesuai prosedur lelang.

“Tender itu sudah dilakukan bukan hanya dengan prosedur yang benar tapi juga fair, tanpa intervensi siapapun,” tegasnya.

Menurutnya, menyanggah hasil tender merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dalam tender-tender kecil sekalipun. Jadi, sanggahan konsorsium Marubeni seperti ini bukan sesuatu yang besar dan baru.

”Menyanggah hasil tender kan biasa, kok ini sepertinya dianggap baru? Hampir semua tender ada yang menyanggah, biar proyek kecil pun ada (yang menyanggah),” jelas Dahlan.

Sementara itu pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan PLN memang perlu memperjelas aturan tender agar pelaksanaannya bisa lebih transparan. Menurutnya, adanya peluang ’arisan proyek’ biasa terjadi pada proyek-proyek listrik. (sut)

Sumber: bisnis.com.

Hitunglah Emisi Karbonmu

TEMPO Interaktif, Fabby Tumiwa menantang dua orang paruh baya dan seorang anak muda untuk menyebutkan aktivitas sehari-harinya. Peserta talkshow The Body Shop Green Lifestyle and Carbon Calculator di Jakarta itu pun menyebutkan satu per satu kegiatannya, mulai bangun tidur hingga istirahat pada malam hari. Hitung punya hitung, kegiatan mereka itu menghasilkan emisi karbon, dari 900 hingga 3.000 gram karbon dioksida.

Padahal, ketiga orang itu hanya menyebutkan kegiatan sehari-hari, dari mengendarai mobil sendiri ke kantor, menyetel televisi, mendengarkan radio, menggunakan setrika, sampai menyalakan lampu. Lalu, Fabby mengajak ketiga orang itu untuk memilih kegiatan yang lebih hemat pengeluaran karbon. Mulai jalan kaki, naik sepeda atau kendaraan umum, sampai jangan lupa mematikan lampu jika tak digunakan.

“Masyarakat harus didorong bisa mendapat informasi tentang hidup ramah lingkungan sehingga mereka lebih peka dan sadar akan aktivitasnya yang berdampak pada emisi,” kata Direktur Institute for Essential Services Reform, sebuah lembaga advokasi lingkungan tersebut.

Lembaga itu meriset 1.500 responden dari 10-15 kota sejak April hingga Desember tahun lalu. Dari riset berdasar kalkulator emisi karbon ini pun diketahui masyarakat Indonesia masih meninggalkan jejak karbon yang masih tinggi. Pada masyarakat urban diketahui jejak karbon mencapai tiga-empat ton per tahun.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan peralatan elektronik yang merupakan penghasil karbon cukup besar. “Misalnya, pemakaian peralatan elektronik rumah tangga. Nah, gadget game yang banyak disukai kaum pria juga menghasilkan karbon besar,” ujar Fabby.

Fabby juga menyebut keteledoran kecil di rumah tangga berperan menambah beban terhadap lingkungan hidup, terutama karbon. Misalnya, mematikan lampu, membiarkan televisi hidup tanpa ditonton, menyetrika pada malam hari, atau membiarkan air ledeng mengalir saat bak mandi atau ember sudah penuh.

Hidup prolingkungan hidup bukan barang baru bagi Bibong Widiarti, 48 tahun. Ibu dua anak ini sudah 15 tahun menerapkan tiga R (recycle, reuse, reduce) dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dia sudah membiasakan anaknya untuk memisahkan sampah dan membuat kompos cair, menggunakan kertas bolak balik, membawa tas sendiri, atau menggunakan bekas air cucian untuk membersihkan halaman atau menyiramkan ke tanaman di rumah.

Bibong juga akan menghindari membeli barang yang dibungkus styrofoam. “Kami pilih tidak jadi beli atau minta diganti dengan piring beling jika ada,” ujar aktivis Aliansi Organik Indonesia itu. Bahkan, kini ia sedang mengkampanyekan untuk memakai produk lokal dan buah lokal untuk mengurangi jejak karbon. “Selain itu, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sendiri,” katanya.

Ismail Agung, pemilik blog Ung’s, punya cara sendiri untuk menyelamatkan bumi, misalnya menebeng kendaraan orang lain saat ke kantor atau naik kendaraan publik. Untuk jarak dekat, ia cukup jalan kaki atau naik sepeda. Bahkan selama bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri, dia puasa karbon. “Mending ngabuburit di masjid dibanding ke mal atau mengurangi belanja baru pada hari raya,” tulisnya.

Karena, bagi dia, baju baru dan sejenisnya saat proses pembuatannya ada karbon yang dihasilkan. “Selama baju lama kita masih layak pakai, kenapa juga harus mewah-mewahan.”

Direktur The Body Shop, Suzy Hutomo, juga menerapkan gaya hidup hijau di kantornya. Hasilnya, kantor pusat kosmetik yang tidak memakai hewan percobaan ini menjadi juara pertama Green Office 2009.

Suzy menerapkan kebijakan agar para karyawannya lebih menghargai alam. Dia memotivasi karyawannya agar hemat air, kertas, dan tinta printer. Bahkan, ada sukarelawan yang memantau air ledeng dan mencetak pada kertas bolak-balik. Para karyawan juga diminta memisahkan sampah di lingkungan kantor. Sampah basah dijadikan kompos dan sampah kering pun mudah diangkut oleh petugas kebersihan.

Oleh karena itu, jika berkunjung ke kantor Suzy, jangan membawa benda dari bahan dasar styrofoam. Lebih baik membawa kotak makan atau minum sendiri dari rumah seperti para karyawan di Gedung Santosa, kantor Suzy. Hebatnya lagi, kantor ini juga meminjamkan alat pembuat biopori kepada karyawan yang ingin membuat lubang biopori di rumahnya.

Suzy pun tak keberatan berbagi pengetahuan dan tip hidup lebih hijau ini kepada kantor lain. Menurut dia, peran manajemen sangat penting untuk membuat kebijakan kantor lebih ramah lingkungan. “Dengan senang hati saya akan datang ke kantor yang ingin lebih hijau,” katanya. Anda siap hidup ramah lingkungan? Mulailah dari diri sendiri, rumah, lingkungan, dan tempat kerja Anda, bukan hanya lip service.

AT | DIAN YULIASTUTI

sumber: tempointeraktif.com.

Tarif Listrik Rumah Tangga harus Dinaikkan

JAKARTA–MICOM: Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) harus dilakukan pada konsumen rumah tangga khususnya golongan 450-900 VA. Golongan tersebut dianggap sebagai penerima kelompok penerima subsidi terbesar dan tidak dapat dikategorikan miskin.

Hal itu diungkapkan pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, Selasa (17/5).

“Untuk konsumen rumah tangga, khususnya R1 450-900 VA memang perlu dinaikkan karena kelompok ini adalah penerima subsidi terbesar dan tidak dapat dikategorikan miskin,” katanya.

Namun begitu menaikkan TDL bukan berarti menghilangkan subsidi kepada kelompok 450-900 VA. Menurut Fabby, subsidi hanya dibatasi untuk konsumsi sampai dengan 60 kWh per bulan.

Selain itu Fabby mengungkapkan bahwa pemakaian bahan bakar minyak (BBM) harus dikurangi untuk produksi listrik dari 8 juta kiloliter per tahun menjadi 6 juta kiloliter per tahun. Hal itu diperkirakan dapat memberikan penghematan biaya produksi sebesar Rp 17-18 triliun.

“Di sisi lain produksi listrik harus mengoptimalkan pemakaian gas alam,” ujar Fabby. Seperti diketahui pemerintah berencana menaikkan TDL pada tahun depan sekitar 10%-15%. (ML/OL-3)

sumber: Media Indonesia.

Pengumuman 10 Calon Sobat Essential IESR Batch 2

Berikut ini adalah 10 Calon Sobat Essential IESR Batch 2:

  1. Rodame Monitorir Napitupulu, Wiraswasta, Bogor
  2. Mirna Fauziah  Mahasiswi, Jakarta Selatan
  3. Gracia Emerentiana, Konsultan, Jakarta Barat
  4. Kesi Kurnia, Mahasiswa, Jakarta Selatan
  5. Dhiah Karsiwulan, Project Analyst, Jakarta Selatan
  6. Andini Pratiwi, Wirausaha, Jakarta Selatan
  7. Rovi Octaviano Vustany, Karyawan NGO, Jakarta Timur
  8. Victor Gomgom P S, Pegawai swasta, Depok
  9. Yunika Permatasari, Mahasiswa, Depok
  10. Aditya Rinus P Putra, Mahasiswa, Depok

TDL Dinaikkan, PLN Bakal Kesulitan

JAKARTA – Pengamat Kelistrikan Fabby Tumiwa mengungkapkan PT PLN (Persero) akan mengalami kesulitan lantaran menurunkan marginnya. Pasalnya PLN harus memenuhi sejumlah persyaratan (covenant) pinjaman.

Ini terkait rencana Menteri Keuangan untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan menekan margin menurunkan kelayakan finansial PLN.

“Selain itu, menurunkan margin akan menurunkan kelayakan finansial PLN,” ungkap Fabby melalui pesan singkatnya kepada okezone di Jakarta, Jumat(13/5/2011).

Dia menjelaskan, meskipun TDL nantinya akan dinaikkan 10-15 persen, namun tidak akan mampu menutupi biaya produksi. “Kenaikan itu hanya cukup untuk offset kenaikan harga bahan bakar saja,” paparnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pemerintah tetap harus memberikan subsidi pada PLN, jika tidak, maka PLN tidak akan mempunyai cukup finansial untuk melakukan investasi dan melakukan operasi dengan baik. “Dampaknya kepada pelayanan para konsumen,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan akan ada penyesuaian harga listrik, yang artinya akan ada kenaikan TDL sebesar 10-15 persen pada 2012.

“Subsidi, kita mengharapkan di 2012 bisa ada penyesuaian harga listrik antara 10 sampai 15 persen,” ujar Agus di Jakarta.

Selain itu, Agus menuturkan guna mendukung penurunan subsidi, pihaknya juga bermaksud menurunkan margin PLN. “Margin bisa diturunkan dari delapan persen menjadi tiga persen. Ini margin PLN maksudnya,” tambah Agus.
(ade)

sumber: okezone.com.

Sobat Essential IESR

Tertarik dengan isu Perubahan Iklim?
Ingin melakukan sesuatu untuk memerangi perubahan iklim?
Mari bergabung sebagai : Sobat Essential IESR

Institute for Essential Services Reform (IESR) kembali membuka kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi Sobat Essential IESR. Sobat Essential IESR akan dilatih menjadi Presenter Kalkulator Jejak Karbon yang akan memperkenalkan kalkulator jejak karbon kepada publik luas, dan membantu publik dalam menghitung dan berkomitmen untuk mengurangi emisi individunya.

Persyaratan:

  • Pria/wanita minimal lulus SMA usia 17-35 tahun
  • Tertarik dengan isu dan aktivitas kampanye publik terkait perubahan iklim
  • Domisili Jabodetabek
  • Membuat essai singkat 500 kata tentang “Kontribusi Pemuda untuk Memerangi Perubahan Iklim”

Kirimkan biodata dan essai Anda:

Nama, usia, pekerjaan, alamat, no telpon beserta essai ke iesr.indonesia@gmail.com

Waktu Pendaftaran hingga: 14 Mei 2011
Pengumuman: 18 Mei 2011

Pelatihan: Sabtu, 21 Mei 2011. Pukul 09.30 – 18.00
Tempat: di kantor IESR. Jl. Mampang Prapatan VIII No. R13, Jakarta Selatan.

Informasi lebih lanjut:

Siti Badriyah: siti@iesr-indonesia.org atau iesr.indonesia@gmail.com
Informasi lebih lanjut di www.iesr.or.id atau telepon: 021-799 2945

Pemerintah Punya Andil dalam Perusakan Hutan

JAKARTA. Pemerintah memiliki andil dalam pengrusakan lahan oleh perusahaan asing. Sebab, pemerintah menerbitkan izin pakai lahan hutan bagi perusahaan tersebut.

“Dalam hal ini, pemerintah punya peran besar dalam melegalkan pengrusakan lahan hutan,” ungkap Man Vuthy dari Cambodia Community Legal Education Center, pada Public Hearing on Corporate Social Responsibility & Human Rights in ASEAN, Senin (2/5).

Seperti diketahui, mayoritas pengambilalihan lahan secara paksa sering dilakukan oleh perusahaan ekstraktif (penghasil bahan baku), perusahaan perkebunan, perusahaan penghasil tenaga hidro, dan perusahaan industri lintas perbatasan.

Perusahaan nasional dan multinasional itu mengambil alih lahan produktif dan merusaknya untuk aktivitas industri seperti perkebunan, tenaga hidro, pertambangan, atau eksplorasi sumber daya alam.

Man Vuthy mencontohkan kasus perkebunan gula dan pabrik gula Koh Kong yang juga dimiliki oleh Ouknha Ly Yong Phat yang menjabat sebagai Senator dari Partai Rakyat Kamboja. Perusahaan yang merusak lahan hutan yang dihuni masyarakat asli Kamboja itu mendapat konsesi selama 90 tahun sejak 2006 atas kesepakatan pemerintah dengan perusahaan.

Koh Kong memiliki porsi kepemilikan 50% saham Khon Kaen Sugar Industry of Thailand, 30% saham Ve Wong Corporation of Taiwan, dan 20% saham Senator Ly Yong Phat.

Akibat adanya campur tangan pemerintah pada beroperasinya perusahaan yang berdiri di atas 5000 hektar itu telah mencatatkan pelanggaran hak asasi dan pengambilalihan lahan. Bahkan, NGO dan Human Right Monitor gagal menginvestigasi kasus itu.

Padahal, pemerintah memiliki payung hukum tentang hukum tanah Kamboja yang sebenarnya memuat prosedur pemberian izin konsesi lahan bagi perusahaan asing. Undang-undang itu hanya mengizinkan pemberian konsesi lahan yang dimiliki oleh swasta nasional.

“Undang-undang ini tidak dapat diberlakukan pada lahan yang secara khusus dimiliki oleh warganegara. Mereka yang memiliki lahan itupun mengaku secara legal mengantongi surat kepemilikan lahan,” tutur dia.

Salah satu pemilik lahan di Botom Sakor dan Srei Ambel District Provinsi Koh Kong, sekitar 200 km dari Phnom Penh, Kong Song mengaku, telah diusir dari lahan miliknya. Padahal dia dan keluarganya menggantungkan kehidupan pertanian dan produk hutan dari kawasan yang diambil perkebunan gula itu.

Fabby Tumiwa dari Insitute for Essensial Service Reform juga mengatakan, pengrusakan hutan dan pengambilalihan lahan masyarakat secara paksa merupakan isu nyata yang dilakukan oleh banyak perusahaan nasional dan multinasional yang menginvestasikan modal besarnya di negara ASEAN. “Hampir semua kasus di wilayah ASEAN terfokus pada masalah pengambilalihan lahan secara paksa,” ujarnya.

sumber: kontan.co.id.

Tender PLTU Jateng : PLN Jangan Pilih Kontraktor Bermasalah

JAKARTA (Suara Karya): PT PLN (Persero) harus mempertimbangkan kredibilitas, pengalaman, dan profesionalisme kontraktor dalam menentukan pemenang tender pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa Tengah. Tender PLTU berkapasitas 2×1.000 megawatt (MW) ini akan dilakukan pada awal bulan depan.

Ini guna mengantisipasi munculnya sejumlah masalah yang bisa membebani PLN di masa mendatang. Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan peserta tender yang memiliki riwa yat buruk dalam pemba ngunan pembangkit listrik di dalam negeri.

Demikian rangkuman pendapat yang disampaikan secara terpisah oleh anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dan peng amat kelistrikan Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Sutan Bhatoegana, banyak rekam jejak dari para investor yang harus menjadi pertimbangan PLN dalam menentukan pemenang tender. “PLN harus selektif, konsisten, dan proporsional. Jadi, jangan terbuai dengan harga murah dan janji para kontraktor asing,” katanya.

Sutan mengatakan, PLN memiliki pengalaman dalam memilih kontraktor China untuk membangun PLTU karena mempertimbangkan harga yang murah. Namun, pada akhirnya justru menyulitkan PLN sendiri dalam penyedian pasokan bahan bakar. Ini dikarenakan teknologi yang dipilih tidak sesuai dengan ketersedian batu bara yang ada di dalam negeri.

Selain itu, ada pula riwayat terkait perusahaan Marubeni Corporation yang memenangkan tender PL TU Cirebon berkapasitas 2×300 MW pada 2006. Namun, baru bersedia menandatangani power purchase agreeent (PPA) pada akhir 2007 karena meminta jaminan pemerintah.

“Saat tender, mereka tidak mempersoalkan jaminan pemerintah, tapi sesudah menang meminta jaminan. Akibatnya, pembangunan PLTU Cirebon tertunda satu tahun. Kasus yang seperti ini jangan sampai terulang lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Fabby Tumiwa mengatakan, tujuan tender yakni mencari investor yang paling kredibel, memiliki akses terhadap teknologi terkini, kemampuan untuk membangun secara tepat waktu, dan kemampuan dalam menyediakan modal maupun mencari pendanaan. Sedangkan untuk jaminan pemerintah, perlu ditentukan bentuk konkretnya. “Jangan sampai jaminan pemerintah menjadi semacam bumper (menutupi) karena investornya tidak kredibel,” katanya.

Fabby lantas meminta PLN benar-benar mempertimbangkan semua aspek dalam menentukan pemenang tender PLTU Jawa Tengah. Dengan ini, pada akhirnya dapat memilih satu investor yang paling baik dan bonafide di antara para peserta tender. “Ini proyek yang cukup besar dan mendapat sorotan dari banyak pihak,” tuturnya.

Sebelumnya, PLN memproses tender pembangunan PLTU Jateng senilai sekitar 3 miliar dolar AS dan diikuti tujuh perusahaan/ konsorsium perusahaan asing yang sudah lolos proses prakualifikasi, meliputi China Shenhua Energy Company Limited, CNTIC-Consortium Guandong Yudean, Japan Power Konsorsium, Korea Electric Power Company (KEPCO), Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, dan Mitsui-Intemational Power.

Masing-masing perusahaan tersebut harus menggandeng mitra lokal sesuai persyaratan yang ditentukan PLN. (A Choir)

sumber: http://www.suarakarya-online.com.

Pemerintah Sebaiknya Tegas Tangani Investor yang tak Mampu Selesaikan Proyek

JAKARTA. Pemerintah diminta untuk lebih tegas untuk membenahi proyek-proyek yang dinyatakan mangkrak, seperti 15 proyek PLTU. Pasalnya, mangkraknya beberapa proyek tersebut akan menghambat pembangunan infrastruktur Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap laju pertumbuhan.

Pengamat Kelistrikan Fabby Tumiwa mendesak agar pemerintah bersikap tegas terhadap investor yang tidak mampu menyediakan dana atau investasi untuk proyek ketenagalistrikan. Ijin yang sudah diberikan kepada investor jika pada kenyataannya tidak mampu, maka lebih baik dibatalkan saja, sehingga proyek-proyek tersebut tidak dibiarkan tertunda.

“Masalahnya bukan hanya harga, tapi keterbatasan dana dari investor, maka kalau mereka tidak mampu, pemerintah harus berani membatalkan daripada tertunda sekian lama,” ucapnya, hari ini.

Maklum saja, ia menilai dampak yang ditimbulkan dari terhambatnya pembangunan proyek-proyek tenaga listrik, akan mengganggu pasokan listrik di Indonesia, khususnya di luar pulau Jawa. Pasalnya, daerah di luar pulau Jawa membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar.

Ia mengatakan, sektor swasta sendiri ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap ketenagalistrikan di Indonesia. Sementara itu, pemerintah melalui PT PLN memiliki tanggungjawab untuk menyediakan pasokan tenaga listrik.

“Artinya PLN harus membangun lebih cepat dan mengambil tanggung jawab keamanan pasokan tenaga listrik, maka biaya investasi akan semakin besar dari PLN. Di sisi lain, statusnya sekarang sama seperti BUMN lain, sesuai UU 30/2009 tentang ketenagalistrikan, PLN merupakan pemegang izin usaha kelistrikan (IUK), bukan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK),” ucapnya, hari ini.

Sedangkan terkait persoalan perbedaan harga yang disebut-sebut sebagai penyebab mandeknya proyek PLTU, menurutnya, jika harga yang ditawarkan swasta terlalu tinggi, maka negara akan rugi. Sebab, biaya produksi atau cost of production akan semakin mahal dan terjadi ketidakseimbangan antara harga beli PLN dan harga jual yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Untuk itu, ia menilai, solusi yang harus dilaksanakan seharusnya adalah adanya pengendalian dari pemerintah mengenai investasi harga jual dari investor kepada PLN. Sehingga, harga jual tidak terlalu tinggi dan tercipta keseimbangan.

Sementara itu, ketika dihubungi, Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan enggan berkomentar. Pasalnya, ia mengaku tak mengetahui adanya beberapa proyek listrik yang dinyatakan mangkrak. “Saya tidak tahu ada proyek-proyek itu,” singkatnya.

sumber: kontan.co.id.