Ulas Efektivitas Alokasi APBN untuk Transisi Energi

Jakarta, 26 September 2024 - Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2023 pada 13 Oktober 2023. PMK No.103/2023 untuk  memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan penilaian Climate Policy Implementation Check 2024 yang dilakukan oleh Institute…

Read More

Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan Melalui Pemanfaatan Transmisi Bersama

Jakarta, 25 September 2024 - Penetapan skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi (wheeling) untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) masih menjadi pembahasan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong penerapan skema ini terkhusus untuk energi terbarukan sebagai solusi…

Read More

Mendalami Kerja Sama Indonesia-Tiongkok untuk Percepat Transisi Energi

Jakarta, 24 September 2024 - Mitigasi krisis iklim memerlukan kemitraan internasional yang mampu mempercepat proses transisi energi ke energi terbarukan di Indonesia. Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan Indonesia perlu menciptakan dan menangkap peluang kerja sama dengan negara yang gencar mengembangkan energi terbarukan, seperti Tiongkok, untuk berbagi teknologi dan menarik investasi untuk transisi energi.…

Read More

Peluang Asia Tenggara untuk Mempercepat Transisi Energi dan Capai NZE 2050

Jakarta, 18 September 2024 - Asia Tenggara diprediksi menjadi kawasan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050. Proyeksi meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini akan seiring dengan naiknya permintaan energi. Oleh karena itu, mempercepat transisi energi ke energi terbarukan serta penerapan efisiensi energi di kawasan akan memastikan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penurunan emisi yang signifikan.   Institute for…

Read More

Kekuatan Aksi Kecil Bermakna dan Pelibatan Seluruh Pihak dalam Transisi Energi

Jakarta, 13 September 2024 - Pelibatan masyarakat, termasuk kelompok rentan, perlu menjadi aspek utama dalam pelaksanaan transisi berkeadilan. Untuk memobilisasi dukungan dan partisipasi masyarakat, maka perlu diiringi dengan pembangunan pemahaman yang tepat mengenai transisi berkeadilan. Beragam metode peningkatan kesadaran masyarakat tentang transisi energi dapat dilakukan, mulai dari pengembangan cerita yang inspiratif, hingga melakukan aksi-aksi kecil…

Read More

ISEW 2024: Songsong Indonesia Emas dengan Mempercepat Transisi Energi Berkeadilan

Jakarta, 10 September 2024 - Indonesia mempunyai visi Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di dunia. Untuk menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, serta pengurangan emisi GRK guna mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.  Upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 salah satunya dengan mempercepat transisi…

Read More

Seruan Bisnis Global Agar Indonesia Buka Potensi Investasi Energi Terbarukan

Sejumlah perusahaan multinasional terkemuka yang tergabung dalam RE100, mendesak Indonesia untuk meningkatkan target bauran energi terbarukannya sehingga memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan energi terbarukan dan menarik investasi swasta di pengembangan energi terbarukan. Dalam suratnya kepada Presiden Joko Widodo, mereka menyebut kepemimpinan yang kuat dalam perubahan iklim akan meningkatkan posisi dan daya saing…

Read More

Sinergi dan Mobilisasi Dukungan Wujudkan Nusa Penida 100 Persen Energi Terbarukan 2030

Jakarta, 5 September 2024 -  Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Pemerintah Provinsi Bali telah berkomitmen mendukung inisiatif Bali Net-Zero Emission 2045 di 2023. Di tahun 2024, keduanya telah memulai inisiatif Nusa Penida 100 persen energi terbarukan pada 2030 dengan menyelesaikan pembuatan peta jalan terintegrasi untuk mencapai target tersebut.  Sinergi dan dukungan…

Read More

Rekomendasi IESR untuk SNDC Ambisius, Adil, Kredibel, dan Transparan

Jakarta, 30 Agustus 2024 -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyampaikan draf awal dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau NDC Kedua pada konsultasi publik (20/08/2024). Mencermati draf SNDC tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai target iklim Indonesia belum menunjukkan ambisi penurunan emisi yang paling optimal, sesuai dengan kewajiban…

Read More

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, pada Webinar “Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD): Menakar Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Proses Transisi Energi”

Road to IETD 2024: Strategi Mempersiapkan SDM Berdaya Saing Tinggi di Era Transisi Energi

Jakarta, 27 Agustus 2024 - Dekarbonisasi sistem energi menuju net zero emission (NZE) yang selaras dengan Persetujuan Paris demi membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius akan menciptakan peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang luas, khususnya bagi generasi muda. Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) berjudul “ Deep decarbonization of…

Read More

Festival Bali Emisi Nol Bersih: Mendorong Peran Aktif Masyarakat Mewujudkan Bali NZE 2045

Denpasar, 24 Agustus 2024 - Setahun setelah Deklarasi Menuju Bali Net Zero Emissions (NZE) pada 4 Agustus 2023, Bali terus melangkah maju untuk mewujudkannya. Salah satunya, Pemerintah Bali, bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang juga tergabung dalam Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, telah merampungkan peta jalan Nusa Penida untuk…

Read More

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa pada Pojok Energi

Optimalisasi Aturan TKDN Agar Dapat Mendorong Pertumbuhan Industri PLTS Lokal

Jakarta, 22 Agustus 2024 -  Pemerintah baru saja memutakhirkan dua aturan mengenai tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menerbitkan Permen ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Aturan ini memuat relaksasi penerapan tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN) untuk pembangkit…

Read More